Saya pikir gelar “cebong” dan “kampret” akan sirna seiring berlalunya pemilihan umum. Rupanya tidak. Masih ramai kiriman-kiriman di media sosial yang menyalahkan para cebong, “siapa suruh pilih Jokowi”, sehingga keadaan negara bergejolak seperti sekarang ini. Tak lupa tagar #TurunkanJokowi yang kerap terselip.

Kepada para kampret, saya hanya ingin mengatakan, ini bukan kesalahan para cebong yang mendukung Jokowi di pemilu April 2019 kemarin. Semua ini adalah kesalahan para kampret sendiri yang tidak mampu memenangkan lawan Jokowi pada Pemilu hingga sidang gugatan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi tempo hari.

Eh tapi, sepertinya tidak tepat juga. Pemerintahan Jokowi yang sekarang adalah hasil kemenangannya pada pemilu tahun 2014 silam. Ya, walaupun melawan orang yang sama, bukankah pada masa itu belum ada gelar cebong dan kampret?

Para kampret yang terhormat, tidak ada gunanya memojokkan dan mencaci maki para cebong karena memenangkan Jokowi. Sebab sesungguhnya, manusia Indonesia yang paling sial adalah Anda. Alasannya? Anda tidak mampu memenangkan lawan Jokowi dan sekarang Anda menerima kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan Jokowi. Sudah jatuh, terpikir iuran BPJS pula.

Banyak kalangan yang melihat pemilu April 2019 kemarin seumpama memilih yang buruk di antara yang terburuk. Tidak ada pilihan yang benar-benar “layak”. Tidak ada poros ketiga, menjadi golput adalah pilihan. Yang lainnya memilih Jokowi karena tidak menyukai Prabowo, pun sebaliknya.

Kampret yang terhormat, apa yang membuat Anda berpikir bahwa gejolak negara saat ini adalah kesalahan Jokowi? Di negara yang menganut trias politika, kekuasaan eksekutif membutuhkan persetujuan legislatif untuk membuat kebijakan. Terjadi check and balance di antara keduanya.

Lantas, siapakah kekuasaan legislatif itu? Ialah orang-orang dari kubu cebong dan kampret itu sendiri. Orang-orang dari partai-partai yang mendukung Jokowi dan Prabowo. Mereka tidak semuanya pendukung Jokowi. Fahri Hamzah dan Fadli Zon itu pendukung Prabowo!

Fahri Hamzah dan Fadli Zon yang kini masih duduk sebagai anggota dewan yang terhormat, apa yang mereka lakukan? Mereka menyetujui RUU KPK yang mengebiri institusi bernama Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut.

Di mana keberpihakan kedua orang itu kepada Anda, para kampret yang terhormat? Percayalah, pendukung setia Prabowo di parlemen itu pasti tidak hanya dua orang. Ada banyak. Orang-orang dari partai-partai Koalisi Merah-Putih tahun 2014 silam.

Tapi, mengapa di penghujung masa jabatan, mereka melakukan pengesahan RUU KPK itu? Anggota dewan yang terhormat takut bernasib serupa seperti papa Setya Novanto, yang kini dapat beristirahat dengan tenang, di dalam penjara.

Anggota dewan kompak mengesahkan RUU yang tidak saja akan merugikan para cebong, tetapi juga Anda, kampret, sebagai warga negara Indonesia. Korupsi akan makin jarang diberitakan, karena tidak akan terendus media. Uang rakyat dilenyapkan diam-diam.

Kampret dan cebong seharusnya bergerak bersama menolak RUU-RUU yang merugikan rakyat ataupun kebijakan lain yang serupa. Pembaca, kebijakan yang dibuat di bawah nama rezim pemerintahan Jokowi, tidak akan pilih-pilih kepada siapa ia diterapkan.

Kebijakan pemerintahan Jokowi tidak hanya diperuntukkan kepada para cebong sebagai pemberi suara pemilu kemarin atau kepada sekitar tujuh puluh satu juta orang pendukung Jokowi lima tahun lalu, tetapi juga menyasar Anda. Haruskah sekali lagi saya mengatakan bahwa Anda sial dua kali?

Kita seharusnya mengawal pembuatan setiap kebijakan oleh pemerintah di bawah kekuasaan presiden siapa pun. Kita harus memastikan bahwa benar terjadi check and balance antara kekuasaan eksekutif dan legislatif, dan bukannya persekongkolan yang terjadi di antara keduanya. Persekongkolan untuk merampok rakyat banyak demi kesejahteraan rakyat yang sedikit.

Benar bahwa konstitusi menjamin hak warga negara untuk mengemukakan pendapat. Tapi, terlarut dalam polarisasi cebong-kampret hanya akan menunjukkan betapa tidak dewasanya kita dalam bernegara dan berdemokrasi. Hasil pemilu telah ketok palu. Masa lalu pun berhak untuk berlalu.

Gerakan demonstrasi mahasiswa dan pelajar yang masih berlangsung pun adalah wujud dari penyaluran aspirasi. Di antara mahasiswa yang turun aksi, saya percaya bahwa terdapat juga golongan cebong dan kampret.

Polarisasi cebong dan kampret harus diakhiri dan diganti dengan polar yang baru. Satu kutub kekuatan gabungan antara kedua golongan yang kemudian disebut rakyat Indonesia, melawan pemerintah yang tidak pro rakyat.

Pembaca yang terhormat, terdapat enam puluh delapan juta orang-orang yang digolongkan kampret di seluruh Indonesia. Mari bergabung dengan delapan puluh lima juta cebong dan ribuan pelajar yang belum memiliki hak pilih untuk bersama-sama mengawal pemerintahan yang berada di ujung periode 2014-2019 ini dan periode 2019-2024 yang akan datang.

Haruskah kita menurunkan Jokowi? Tidak perlu. Jokowi akan turun sendiri untuk kemudian naik kembali ke tampuk kekuasaan pada Oktober 2019 mendatang.

Sebagai negara demokrasi, adalah baik jika kita menerima hasil dari proses demokrasi itu sendiri. Jangan lupa pada triliunan rupiah uang rakyat yang digelontorkan untuk menyelenggarakan pemilu dan kepada lebih dari enam ratus orang petugas KPPS, panitia pengawas, dan polisi yang meninggal dalam rangkaian proses pemilihan umum tersebut.

Kepada kampret dan cebong, Jokowi adalah pemenang pemilu yang sah, yang telah bertahan melewati lima hari episode drama komedi gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang digelar Mahkamah Konstitusi pada Juni 2019 lalu.

Jangan membuat Jokowi lupa pada betapa mahal harga yang harus dibayar- rupiah dan nyawa dalam pesta demokrasi yang memenangkan dirinya.