Di antara banyak kutipan Jhon F. Kennedy, ada satu kutipan yang menurut saya berbahaya. Bunyi kutipan tersebut ialah “Jangan tanyakan apa yang negara bisa berikan kepadamu, tanyakan apa yang bisa kamu berikan pada negara”.

Dalam momen pidato pelantikan itu, JFK hendak mengajak masyarakat secara aktif untuk membangun negaranya sendiri. Masyarakat diminta untuk bekerja lebih keras, belajar lebih tekun, dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan semata-mata untuk membangun negaranya sendiri.

Melalui kutipan itu, tersirat ajakan untuk berpartisipasi secara luas demi kemajuan suatu bangsa. Namun, di sisi lain, kutipan tersebut bisa menjadi “pisau bermata ganda”. Tujuan awalnya yang hendak memobilisasi semangat patriotisme warga negara dapat berubah menjadi pembungkaman terhadap suara warga negara itu sendiri.

***

Dalam kajian politik dan ketatanegaraan, negara seringkali disebut sebagai the necessary evil. Iblis yang dibutuhkan. Ia (negara) punya potensi sangat besar untuk melakukan kejahatan-kejahatan. Segala fasilitas dan sumber daya yang dimiliki negara akan menjadi sangat berbahaya ketika disalahgunakan.

Negara punya uang berlimpah, akses terhadap data pribadi masyarakatnya, serta kekuasaan untuk membentuk suatu peraturan. Kekuatan itu haruslah memiliki fungsi kontrol yang baik agar tidak jatuh pada kesewenang-wenangan.

Ini mengingatkan saya dengan adagium terkenal dari Lord Acton, seorang cendekiawan Universitas Cambridge, ia berujar “Power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely”.

Kekuasaan cenderung bersifat korup/sewenang-wenang dan kekuasaan absolut berpotensi melakukan kesewenang-wenangan absolut. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperkuat mekanisme pengawasan atas suatu kekuasaan.

Negara sebagai pihak yang berkuasa, dengan demikian, harus dibatasi dan dikontrol oleh masyarakatnya. Terdapat beragam mekanisme untuk mengawasi negara. Salah satunya ialah dengan adanya partai oposisi di pemerintahan.

Dalam konteks kekinian, fungsi oposisi dari partai saja tidaklah efektif. Gerindra, yang seyogyanya diharapkan untuk menjadi partai oposisi, ternyata justru menjadi partai pemerintah. 

Dengan langkah politik Jokowi yang menjadikan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, manuver kontra pemerintah dari Gerindra tak ubahnya seperti digembok, tak bisa kemana-mana. Sekalipun ada PKS, taring oposisi masih jauh dari kesan sangar.

Lantas, apalagi yang bisa diharapkan? Apabila fungsi check & balance dari partai politik sedang mati suri, bagaimana pemerintah bisa dikontrol?

Jalan keluarnya adalah mengembalikan pada konstituen, masyarakat, atau warga negara. Sebagai pemilih dan peserta pemilu, masyarakat telah menyerahkan mandat kekuasaan dan wewenang kepada negara. Posisi masyarakat bahkan bisa dianggap sebagai “tuhan” mengacu pada kredo “Vox populi vox dei”.

Oleh sebab itu, kebijakan-kebijakan yang diambil negara, pemerintah, atau jajarannya harus siap sedia dikritik dan dikontrol oleh masyarakatnya. Apabila fungsi kontrol dan kritik ini dihilangkan, maka akan tumbuh benih-benih otoriterianisme dalam tubuh suatu negara/kekuasaan.

Celakanya, fenomena tersebut telah dan sedang terjadi dalam masyarakat kita. Dengan menggunakan pasal karet dalam UU ITE, banyak pihak yang terancam masuk jeruji besi. Sebagai contoh ialah kasus dua orang aktivis, yaitu Ananda Badudu dan Dandhy Dwi Laksono. Keduanya diperkarakan setelah mengkritik kebijakan pemerintah.

Selain pasal “mematikan” UU ITE, yang terbaru ialah Surat Telegram Kapolri dengan Nomor ST/1100/IV/HUK.7.1.2020. Surat telegram tersebut memuat instruksi dari Kapolri Idham Azis yang berisi perintah kepada aparat kepolisian untuk menindak tegas siapa saja yang menghina presiden dan pejabat.

Masalahnya terdapat pada ketiadaan tolok ukur objektif mengenai penghinaan itu sendiri. Padahal, sebagai dasar hukum, suatu norma haruslah memenuhi 3 syarat, yaitu jelas, tertulis, dan kaku. 

Aturan dalam surat telegram Kapolri tersebut sudah tertulis, tapi belum kaku dan jelas. Akibatnya, sangat rawan terjadi penyalahgunaan dalam penegakan hukumnya.

***

Masyarakat tidak bisa terus-terusan mengalami ketakutan akibat kebebasan berpendapatnya diancam oleh norma hukum yang ngawur. Ketakutan yang terjadi hanya akan mengakibatkan makin melemahnya fungsi pengawasan atau controlling atas negara.

Padahal, sebagai necessary evil, negara mau tidak mau harus terus dikritik dan diawasi oleh masyarakatnya agar tidak sewenang-wenang. Masyarakat yang (dibuat) pasif oleh aturan hukum tak ada bedanya dengan situasi di negara-negara otoriter. Nahasnya, pembungkaman berkedok “stabilitas negara” pelan-pelan justru akan merusak negara itu sendiri.

Pemerintah akan melakukan segala cara demi melanggengkan kekuasaannya. Di titik ini, kutipan JFK sebagaimana disebut dalam pendahuluan, dapat menjadi “pisau bermata ganda”. 

Seolah-olah negara tidak bisa dituntut untuk memberikan sesuatu. Kutipan tersebut dapat disalahartikan oleh oknum penguasa yang merasa bahwa kritik dari masyarakat dapat mengancam eksistensi kekuasaannya.

Ketika masyarakat hendak menagih haknya, negara seakan bersembunyi dengan berujar, “Tanyakan saja apa yang telah kamu perbuat pada negara!” Hal ini tidaklah menyelesaikan masalah, justru sebaliknya, akan menambah beban pada negara itu sendiri.

Negara akan dianggap gagal memenuhi ekspektasi pembentukannya. Negara dibentuk dengan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat dan apabila masyarakat memandang negara gagal, sudah sepantasnya mereka memberikan kritik. Kutipan JFK tidak relevan digunakan apabila telah menyangkut hajat hidup orang banyak yang gagal ditunaikan oleh negara.

Apabila tetap ngotot memakai kutipan tersebut secara serampangan, baik tersirat (kebijakan dan pembentukan hukum yang tidak pro rakyat) maupun tersurat (retorika pejabat), maka akan terjadi penurunan kepercayaan secara drastis kepada negara dan perangkatnya. Tanpa dukungan yang cukup dari rakyat, mustahil suatu negara dapat berproses menuju kondisi yang lebih baik.