Sebagai negara yang berpemerintahan demokratis sudah tentu terdapat perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dan jaminan terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat didalamnya. Hal ini tidak bisa dimunafikan dalam setiap negara demokrasi.

Dalam konteks indonesia misalkan, hal ini telah diatur dengan jelas dalam UUD NRI 1945  pada Bab X (A) tentang HAM dan dalam konspesi negara hukum demokratis (democratisce rechtsstaat) sebagaimana disampaikan oleh J.B.J.M ten Berge dalam Sardol (2013) menyebutkan prinsip-prinsip negara hukum dalam democratisce rechtsstaat (negara hukum demokratis) yang salah satunya adalah perlindungan HAM. 

Dengan adanya perlindungan HAM dan jaminan terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat inilah sehingga menopang berkembangnya suatu negara, hal ini bisa kita lihat sebagaimana yang terjadi pada era Yunani Kuno, dimana kehadiran para filsuf salah satunya merupakan implikasi daripada demokrasi.

Namun sayangnya, di era sekarang melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pembungkaman akan pendapat seseorang sering kali terjadi, bahkan sampai dipenjarakan karena bersuara/berpendapat.

Jika ditilik kembali fenomena tersebut, maka akan muncul pertanyaan berikut, apa yang melatarbelakangi fenomena tersebut? Kenapa fenomena tersebut bisa terjadi? Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mengetahui apa yang menjadi kunci atau roh dari pada demokrasi.

Dalam Watimena (2011) disampaikan bahwa roh dari pada demokrasi adalah argumentasi, tanpa argumentasi tidak akan ada demokrasi. Kalimat ini mengindikasikan betapa penting adanya kebebasan berpendapat dalam dunia demokrasi.

kembali pada pertanyaan diatas berdasar pada fenomena yang telah disampaikan bahwa yang menjadi latar belakang atau alasan dibalik pembungkaman akan pendapat dan ekspresi seseorang adalah mentalitas demokrasi, bahwa secara mental kita sebenarnya belum siap untuk berdemokrasi.

Pentingnya Mentalitas Demokrasi dan Filsafat Sebagai Jalan Pintas

Demokrasi di Indonesia masih dalam tahap prosedur. Olehnya itu mentalitas demokrasi itu sangatlah diperlukan untuk perkembangan demokrasi itu sendiri, ketika mentalitas demokrasi itu telah terbentuk maka bisa dipastikan pembungkaman pendapat seseorang bisa diredam atau bahkan tidak terjadi lagi. Bahwa kritik akan dianggap sebagai suatu hal yang membangun dan bukan sebaliknya.

Untuk membentuk mentalitas demokrasi kita perlu untuk mempelajari filsafat. Ketika mempelajari awal mula kemunculan filsafat, kita melihat adanya pergeseran dari mitos ke logos, dan filsafat pada intinya adalah menemukan dan mengembangkan logos.

Terdapat banyak sekali makna untuk kata itu, namun yang relevan untuk perkembangan demokrasi adalah logos sebagai akal budi. Para filsuf awal memisahkan diri dari mitos, mereka menggunakan akal budi untuk memahami dunia. Roh dari filsafat adalah penemuan adalah penemuan dan pengembangan akal budi diseluruh bidang kehidupan.

Dalam dunia demokrasi sangatlah penting untuk merumuskan suatu tata kelola yang masuk akal, dan itu hanya bisa dilakukan jika warga masyarakat demokratis cukup memiliki logos. Tanpa logos tata kelola hanya menjadi semu. Roh daripada demokrasi tidak terdeteksi, karena masyarakat menjauhkan diri dari logos.

Filsafat bisa membantu orang untuk menemukan dan mengembangkan logos, oleh karena itu pendidkan filsafat sangatlah penting untuk perkembangan demokrasi. Sikap logos atau sikap masuk akal menjadi esensial didalam pengambilan keputusan demokratis. Bangsa tanpa pendidikan filsafat yang kuat tidak akan bisa membentuk mentalitas dan tradisi demokrasi yang otentik (Wattimena,2011: 324).

Filsafat mengajarkan orang untuk berpikir dialektik. Artinya orang diajarkan untuk berani mengambil posisi secara kritis dan rasional, kemudian berbeda pendapat dengan orang lain tanpa jatuh pada konflik yang merusak dan terhindar dari baper (baca : bawa perasaan), sehingga pada tahap ini orang akan cenderung menerima perbedaan dan jauh dari stigmatisasi benar atau salah yang dapat berujung penjara.

Dengan memperkuat tradisi pemikiran filsafat, orang bisa mengajukan pemikiran mereka secara jelas dan tegas, serta berdialog secara jujur dan kritis, tanpa perlu menyakiti atau tersakiti oleh perbedaan. Inilah mentalitas yang sangat penting untuk terlaksananya demokrasi. Tanpa mentalitas seperti ini, perbedaan kepentingan dan pemikiran bisa ditafsirkan sebagai permusuhan. Jika sudah begitu maka konflik pun tak dapat dihindarkan.

Yang harus kita lakukan adalah menghilangkan segala kesalahpahaman kita terhadap filsafat. Filsafat itu tidak merusak, melainkan membebaskan kita dari kebodohan yang kita ciptakan sendiri. Filsafat itu hanya menakutkan bagi para pengejar kepentingan diri sendiri yang menolak untuk hidup bersama dalam perbedaan. 

Tanpa filsafat argumentasi menjadi lemah. Tanpa argumentasi yang rasional, kritis, dan sistematis, demokrasi menjadi lemah, tanpa demokrasi pemerintahan menjadi lemah. Jika pemerintahan telah lemah maka bangsa akan menjadi lemah. jika sudah begitu kita akan ditinggalkan oleh seluruh dunia (Wattimena,2011: 326-327).

Olehnya itu dalam dunia demokrasi, pendidikan filsafat sangatlah penting guna membentuk mentalitas demokrasi. Tanpa mentalitas demokrasi kita akan terkungkung pada siapa yang benar dan siapa yang salah,dan pada akhirnya pembungkaman akan pendapat dan ekspresi seseorang akan terus terjadi sebagaimana yang terjadi sekarang.

Referensi :

1. Wattimena, Reza. A. A (2011). Filsafat Kata. Jakarta: Evolitera.

2. Sardol, S. Matribut (2013). Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Indonesia. Rechtsidee, 4 (2).