Satu dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) hasil kesepakatan negara-negara di dunia adalah mengakhiri segala bentuk dan dimensi kemiskinan pada 2030. Pengentasan kemiskinan menjadi agenda paling awal dalam menjamin pembangunan yang berkelanjutan. 

Di Indonesia sendiri, angka kemiskinannya makin berkurang. Maret 2018 merupakan momen di mana angka kemiskinan pertama kalinya menyentuh single digit, yaitu pada angka 9,82%.

Pada periode selanjutnya, angka itu terus menurun, namun lebih lambat. Penurunan secara nasional ini tentu tidak terlepas dari kontribusi pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan.

Hal yang menarik adalah, di tengah euforia kemiskinan rendah dan menurun, Provinsi Papua justru mengalami beberapa kali kenaikan, yaitu pada 2009, 2016, dan 2018. Bila ditelisik lebih jauh, tingkat kemiskinan Papua dari masa dulu hingga sekarang senantiasa di atas 20%.

Bappenas menyatakan bahwa suatu wilayah dinyatakan mengalami kemiskinan tinggi ketika (1) tingkat kemiskinan lebih dari 15% selama 3 tahun berturut-turut; (2) mengalami perlambatan laju penurunan kemiskinan; dan (3) memiliki permasalahan multi-dimensi. Provinsi Papua merupakan salah satu wilayah yang memenuhi unsur-unsur ini.

Dikutip dari laporan Bappenas, karakteristik dari Papua pada dasarnya merupakan suatu wilayah dengan tingkat produktivitas rendah. Kondisi topografi Papua umumnya pegunungan sehingga sulit diakses. 

Kesehatan, pendidikan, dan investasinya cenderung rendah sehingga lapangan kerja cenderung rendah. Keterisolasian dan kerentanan layanan dasar menjadikan Papua miskin. Selain itu, mayoritas penduduk Papua bekerja sebagai petani atau nelayan untuk memenuhi kebutuhan sendiri (subsisten).

Pekerjaan sebagai petani maupun nelayan ini tidaklah memberikan kesejahteraan yang berarti bagi masyarakat. Hal ini tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) Papua yang rendah dan cenderung menurun.

NTP merupakan indikator proksi kesejahteraan petani yang dihitung dengan membandingkan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan Indeks harga yang dibayar (Ib).

Bila nilainya melebihi 100, artinya petani mengalami surplus karena harga produksi naik lebih besar dibandingkan dengan kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya.

Data rata-rata NTP tahunan Papua selama 2010-2019 menunjukkan tren menurun. Apabila dilihat lebih cermat, maka sejak 2014, NTP Papua berada di bawah angka 100.

Selama 6 tahun terakhir, petani Papua justru merugi. Pendapatan turun dan nilainya lebih kecil daripada pengeluarannya.

Seiring dengan tingkat kemiskinan yang masih tinggi, pada 2019, Papua juga mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi signifikan saat pertumbuhan ekonomi nasional cenderung stagnan.

Per 6 Februari 2020, pertumbuhan Papua mengalami kontraksi sebesar -15,72%. Penyebab kontraksi adalah lapangan usaha pertambangan dan penggalian yang turun hingga -43,21%. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, disebabkan komponen ekspor luar negeri yang menurun hingga pada angka -59,10%.

Penurunan produksi pada sektor pertambangan dan penggalian terutama dipicu oleh turunnya produksi bijih logam PT Freeport. BPS menyatakan hal ini lantaran sedang dalam masa peralihan lokasi tambang PT Freeport dari pertambangan terbuka ke tambang bawah tanah.

Kontributor kontraksi lain berasal dari lapangan usaha industri pengolahan. Industri pengolahan berkontraksi sebesar -125% akibat turunnya industri kayu. Selain pertambangan dan pengolahan, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang juga mengalami kontraksi.

Di sisi lain, sektor konstruksi mengalami perbaikan yang cukup signifikan pada 2019, yaitu 9,04%. Salah satunya dipicu oleh pembangunan infrastruktur persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020.

Sebagai informasi, Papua merupakan tuan rumah acara PON XX Indonesia 2020 yang akan diselenggarakan di 5 wilayah, yaitu Jayapura, Timika, Wamena, Biak, dan Merauke.

Lebih jauh, PDRB Papua, ketika dibagi dengan jumlah penduduk pada 2019, hanya mencapai Rp56,14 juta (dengan memasukkan sektor pertambangan dan penggalian). Nilai ini menurun bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan lebih kecil dibandingkan dengan PDB per kapita nasional yang mencapai Rp59,1 juta/kapita/tahun.

Indikator kesejahteraan lain berupa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua juga masih kategori rendah. Pada 2018, barulah status pembangunan manusia Papua termasuk dalam kategori sedang (di atas 60).

Kondisi Papua, mulai dari kemiskinan hingga PDB yang masih rendah, menunjukkan bahwa masyarakat belum mencapai kesejahteraan yang diharapkan. Kondisi ini tidak lepas dari kondisi global yang cenderung tidak pasti dan pertumbuhan yang melambat. Yang kemudian berdampak pada kondisi nasional Indonesia pula.

Oleh karena itu, perlu kontribusi dari pemerintah daerah yang lebih vokal, terutama dalam hal menjaga daya beli masyarakat. Sehubungan dengan struktur ekonomi Papua 2019 menurut pengeluaran yang masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga (55,54%).

Bila mengamati realisasi belanja APBD Papua per September 2019, terlihat bahwa belanja bantuan sosial masih rendah, yakni 1,11% dari total belanja. Secara umum, belanja daerah masih didominasi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.

Perlu dukungan dari semua pihak untuk mencapai kesejahteraan Papua yang tinggi dan merata. Masyarakat perlu mandiri ekonomi, pendidikan, dan kesehatan sebagaimana visinya, yaitu Papua Bangkit, Mandiri, dan Sejahtera yang Berkeadilan.

Terlebih analisis untuk per kabupaten di Papua sudah ada dan sebagian besar memang mengalami kendala pada aksesibiltas, sumber daya manusia, dan ekonomi. Ketika ketiga permasalahan ini terselesaikan, maka capaian kesejahteraan akan lebih tinggi.