Kemerdekaan adalah suatu proses di mana individu maupun suatu masyarakat mampu merasakan suatu keadaan yang hanya diatur oleh dirinya sendiri. sebagaimana adagium Tan Malaka merdeka 100%. 

Dalam konteks negara, merdeka merupakan keadaan suatu bangsa yang mampu berdiri di atas kaki sendiri tanpa ada tendensi dari pihak lain, mampu mengurusi pemerintahannya sendiri dan sebagainya. 

Merdeka juga diidentikkan dengan kebebasan. Kebebasan dalam sebuah negara merdeka bukan hanya pemberian hak atas individu, melainkan adanya pengakuan kesamaan di hadapan hukum. 

Pandangan kemerdekaan dalam konteks negara tentunya sudah menjadi sebuah consensus bersama-sama untuk menjaga kedaulatan negara dari penjajahan secara terang-teranggan dari pihak luar bagi sebuah negara.

Bangsa Indonesia yang sudah memasuki usia 77 tahun kemerdekaan tentunya menjadi sebuah anugerah bagi negara yang sangat plural dan multikultur ini. banyak yang tidak menyangka bangsa yang besar ini, dengan berbagai aneka ragam suku, budya, agama mampu menjadi satu dalam bingkai Bhineka Tungal Ika (berbeda-beda tapi tetap satu jua). 

Usia kemerdekaan tersebut, jika di ibaratkan sebagai manusia, maka usia tersebut merupakan usia yang sangat sepuh dan matang dalam menjalani dinamika kehidupan. 

Dari pengalaman yang banyak itulah, dijadikan sebagai pandangan hidup untuk menjalani kehidupan yang otentik tanpa adanya tendensi dari manapun. Menurut Jurgen Habermas negara memiliki tanggung jawab untuk menyetarakan kehidupan individu dan masyarakat umum. 

Negara harus menjadi sosok pemerhati, pelayan bagi seluruh warga negaranya. Kemerdekaan pada sebuah negara atau bangsa, tentunya di sejalankan dengan keadaan masyarakatnya. Negara merdeka berarti masyarakatnya merdeka. 

Merdeka yang pada hakikatnya bukan hanya terlepas dari belenggu penjajah, penindas, perampok dan sebagainya melainkan merdeka dengan keadaan hak sebagai warga negara terpenuhi, kesejahteraan, kepastian hukum yang memihak kaum marjinal dan kemerdekaan yang sifatnya pembebasan. 

Banyak keadaan yang menunjukkan bahwa belum adanya kemerdekaan secara otentik dari warga negara Indonesia. inilah yang kemudian dinamakan dengan “merdeka kulit” di luar sudah merdeka, namun dari dalam belum menunjukkan kemerdekaan.

Kemerdekaan Kaum Marjinal

Tanpa kita sadari, di tengah semaraknya penyambutan hari kemerdekaan bangsa Indonesia, masih terdapat banyak persoalan kehidupan yang belum terselesaikan. 

Persoalan yang sering kali berulang-ulang terjadi dan menjadi kesalahan yang di biasakan. Tujuan negara yang cantum pada UDD 1945 dan Pancasila belum sepenuhnya terealisasi. Kita menyadari bahwa, untuk mencapai tujuan tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama. 

Namun keadaan tersebut perlunya pembenahan di setiap sector kehidupan sosial. Setidaknya ada beberapa persoalan yang sekiranya menjadi penting untuk di selesaikan.

Pertama ialah persoalan HAM yang belum terselesaikan. Persoalan ini sudah cukup lama di biarkan mengembang di permukaan. Sepanjang negara ini merdeka, kasus hak asasi manusia (HAM) masih menjadi teka teki bagi mereka yang mencari kebenaran. 

Contoh kasus Munir, Marsinah, Wijhi Tukul, penembakan aktivis dan sebagainya, perlu di usut tuntas sampai ditemukannya actor intelektualnya.

Kedua, persoalan kesejahteraan masyarakat yang masih belum merata. Kebijakan pemerintah dengan memberikan dana APBN kepada setiap Desa di seluruh Indonesia masih banyak persoalan yang di hadapi. 

Mulai dari korupsi, tidak di berikannya hak masyarakat dan sebagainya. Bantuan yang tidak tepat sasaran, meningkatnya pengangguran, banyaknya anak jalanan dan sebagainya memberikan satu anekdot bahwa masih ada masalah yang belum terselesaikan.

Ketiga, persoalan korupsi yang kian menjadi. Kos politik yang makin tinggi, adanya lobi-lobi jabatan menjadi factor utama terjadinya korupsi. 

Kos politik yang tinggi, menjadikan calon-calon pemimpin mencari donatur atau penyumbang dana untuk membiayai kos politiknya dengan perjanjian pemberian proyek atau jabatan lainnya. 

Lebih parahnya lagi, korupsi bukan hanya dilakukan oleh mereka yang memiliki jabatan tinggi, melainkan di konteks paling bawah pun korupsi telah menjadi sebuah paradoks dalam kehidupan.

Akhirnya persoalan yang ada, semakin menjadikan masyarakat umum tertindas. Justru penindasan yang dilakukan oleh mereka yang menganggap dirinya sebagai intelektual. 

Sejatinya seorang intelektual ialah mereka yang memperjuangkan hak-hak kemerdekaan itu. 

Sebagaimana yang di katakana oleh Edwar Said bahwa seorang intelektual harus berada di tengah masyarakat untuk ikut merasakan penderitaan dan membantu terlepas dari belenggu penindasan.

Kesadaran Kolektif

Keadaan ini akan semakin larut jika di biarkan terus menerus. Dari persoalan di atas tidak akan pernah terselesaikan jika tidak adanya kesadaran yang timbul dari lubuk hati yang paling dalam setiap individu. 

Maka di butuhkan kesadaran kolektif dari semua kalangan untuk mengubah keadaan ini menjadi lebih baik. Setidaknya ada beberapa hal yang bis akita kerjakan untuk meminimalisir persoalan yang ada.

Pertama, semua stakeholder Bersama-sama menjadi rumah kearifan bagi manusia lainnya untuk mencari sebuah kebenaran yang pasti. 

Kedua, mengurangi pertengkaran sesame yang disebabkan oleh persoalan yang tidak jelas asalnya. 

Ketiga, merenungi nilai-nilai Pancasila sila pertama menjadi sebuah nilai yang terealisasi di kehidupan setiap individu. 

Keempat, merasa memiliki kecintaan sesama manusia yang di ciptakan oleh Tuhan yang maha esa.

 Setidaknya hal demikian di sadari, maka cepat atau lambat kita akan mendapatkan civil society yang akan menjadi sebuah kekuatan besar bangsa ini. 

Maka itulah sesungguhnya kemerdekaan yang otentik, kemerdekaan yang tidak ada lagi penindasan yang mengatasnamakan pembangunan.