Hari ini, tulisan Nadya (https://www.qureta.com/next/profile/nadya) bertajuk, "Kementerian Agama Harusnya Dihapus Saja" viral di linimasa. https://www.dw.com/id/kementerian-agama-harusnya-dihapus-saja/a-49513736

Menanggapinya adalah ibarat bertemu dan menghadapi seorang yang baru bangun tidur lelap dibuai dengan mimpi-mimpinya, yang bisa dibilang, sekadar kembang tidur belaka.

Atau jangan-jangan ia sedang mimpi di siang bolong. Maka ketika ia bangun dari tidurnya, ia meracau, bicara (menulis) tidak karuan dan tidak jelas juntrungannya. Ia menulis sesuatu yang utopis dan absurd.

Ada beberapa hal berkaitan dengan persepsi dan pemahamannya yang harus diluruskan dan diklarifikasi.

Saya menduga (lebih yakin) ketika ia menulis tampaknya ia belum (tidak) membaca undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada sebagai payung hukum berkaitan dengan hal-hal sebagai tuduhan, persepsi dan pemahamannya.

Bisa jadi (katakan) ia sudah baca itu semua (undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada), dan mungkin sudah paham. Tetapi membaca dan memahaminya yang keliru dan salah. Kekeliruan dan kesalahpahaman tentu tidak boleh dibiarkan, karena bisa menyesatkan.

Pertama, klaim bahwa KUA (Kantor Urusan Agama) dalam pelayanannya diskriminatif terhadap yang bukan beragama Islam. KUA hanya melayani satu agama, yang beragama Islam saja.

Penilaiannya ini berdasarkan kasus seorang perempuan Warga Negara Indonesia (WNI) yang akan menikah dengan seorang laki-laki Warga Negara Asing (WNA) berbeda agama,  saat meminta keterangan belum nikah. Kemudian, ditolak oleh KUA. Kelihatan jelas bahwa penulis itu tidak mengerti prosedur hukum.

Cobalah baca kembali Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut Undang-undang Perkawinan, kasus seperti itu, jangankan ke KUA, ke Kantor Catatan Sipil pun tidak akan pernah dilayani.

Undang-undang perkawinan memang tidak mengakomodasi perkawinan beda agama. Yang ada dalam Undang-undang Perkawinan adalah perkawinan beda warga negara (perkawinan campuran) Sekali lagi,  perkawinan beda agama tidak dikenal di negara kita.

Menyalahkan KUA, dan menuduh Kementerian Agama hanya melayani satu agama saja, adalah keliru. Dan mengklaim KUA bersikap diskriminatif adalah tidak tepat. Itu soal prosedur hukum.  

Kalau mau silakan, ubah dulu itu Undang-undang Perkawinan. Itu urusan legislatif. Jadilah anggota Dewan dulu.

Untuk pencatatan perkawinan itu berdasarkan pada Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan  Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Atas Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam peraturan itu, secara teknis diatur bahwa bagi yang beragama Islam, pencatatan perkawinannya dilayani di KUA, sedangkan selain yang beragama Islam, pencatatan perkawinannya dilayani di Kantor Catatan Sipil.

Kedua, kasus penghayat kepercayaan. Lagi-lagi tampaknya penulis tidak mengikuti perkembangan (tidak up date) soal penghayat kepercayaan ini.

Belum lama ini ada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) berkaitan dengan keberadaan penghayat kepercayaan. Bahwa status penghayat kepercayaan dapat dicantumkam dalam kolom agama di kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik tanpa perlu merinci aliran kepercayaan yang dianut. Lihat http://amp.kompas.com/nasional/read/2017/11/07/13020811/mk-kolom-agama-di-ktp-dan-kk-dapat-ditulis-penghayat-kepercayaan

Dulu, negara sepertinya menganaktirikan pengahayat kepercayaan. Negara selama ini sekan-akan tidak pernah hadir untuk keberadaan penghayat kepercayaan ini. Padahal mereka adalah warga negara juga yang punya hak seperti yang lain.

Selama ini keberadaan penghayat kepercayan itu dibawah tugas dan wewenang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bukan wewenang Kementerian Agama. Tentang hal ini, silakan baca tulisan saya,

https://www.qureta.com/next/post/kepercayaan-akhirnya-bisa-bernafas-lega

Pasca keputusan MK pun, secara teknis administrasi dan pelayanan bagi penghayat kepercayaan berkaitan dengan identitas warga negara (berupa KTP), alhamdulillah, sekarang sudah dicantumkan pada kolom agama di KTP itu.

Ini selangkah lebih  maju dalam perkembangan hukum berkaitan dengan keberadaan penghayat kepercayaan. Dulu negera seakan-akan tidak hadir untuk mereka.

Tentang pencatatan perkawinan khusus untuk penghayat kepercayaan (bedakan dengan penganut agama yang selama ini diakui oleh negara), setelah keputusan MK itu, adalah benar sampai sekarang belum ditetapkan, apakah secara teknis administrasi dan pelayanannya di bawah kewenangan KUA atau Kantor Catatan Sipil.

Ketiga, Kementerian Agama adalah pelopor kerukunan umat beragama. Kata siapa Kementerian Agama tidak pernah hadir dalam membangun kerukunan bangsa dan umat beragama?

Dari setiap ada gejolak dan konflik horizontal yang terindikasi berlatar belakang Suku, Ras, Agama dan Antar Golongan (SARA), Kementerian Agama selalu hadir dan turun tangan menyelesaikannya bersama-sama dengan berbagai pihak, sebagai wujud koordinasi dan kerja sama lintas sektoral.

Upaya untuk kerukunan umat beragama terus dilakukan, tidak saja secara kuratif, memberikan solusi dan menyelesaikan konflik berlatar SARA itu, tetapi juga secara edukatif dan preventif terus dilakukan. Itu sudah menjadi tugas dan fungsi Kementerian Agama selama ini. Bukalah mata sebelum menuduh dan merisak Kementerian Agama seperti itu.

Keempat, dan terakhir, Kementerian Agama mengurusi agama dan bersinggungan dengan nilai-nilai moral. Sangat sensitif. Itu diakui oleh para pemimpin dan aparatur Kementerian Agama.  

Karena satu dua orang oknum melanggar hukum, tindak pidana korupsi, misalnya,  kemudian menggebyah uyah bahwa yang jelek adalah institusi secara keseluruhan. 

Padahal, pasti masih banyak pegawai Kementerian Agama yang baik-baik, bersih dan memiliki integritas selama ini. Janganlah ada klaim, karena nila setitik merusak susu sebelanga.

Itulah memang risiko sebuah institusi atau kementerian. Apalagi Kementerian Agama yang notabene mengurusi agama dan moral itu.

Kementerian Agama itu ibarat kain putih, sedikit saja kena bercak noda, maka berdampak pada citra buruk terhadap institusi secara keseluruhan. Itulah keberadaan Kementerian Agama.

Soal korupsi sebenarnya bukan terjadi di Kementerian Agama saja. Tindak pidana korupsi terjadi juga di banyak instansi dan kementerian. Tetapi selalu dan melulu Kementerian Agama yang dibilang melakukan korupsi selama ini.

Pelanggaran hukum, terutama tindak pidana korupsi adalah masalah kita bersama. Siapa pun, dari mana pun melakukannya, maka ia harus ditindak sesuai hukum yang berlaku.

Apa pun yang ditulisnya itu, sebenarnya lebih pada asumsi, perisakan dan sarkasme terhadap Kementerian Agama sebagai institusi negara.

Kementerian Agama tidak akan pernah dihapus, dan tidak akan pernah ada yang bisa membubarkannya, siapa pun, dan sampai kapan pun.

Karena Kementerian Agama masih penting, dan akan tetap dibutuhkan keberadaannya oleh bangsa ini, apa pun latar belakang agamanya.

Salam sejahtera!