Belakangan ini mahasiswa mengalami kembali tingkat kefrustrasian setelah melakukan demonstrasi Omnibus Law Cipta Kerja. Kemarahan mahasiswa muncul kembali diakibatkan oleh terbitnya surat edaran dari Kementerian yang dipimpin oleh Mas Nadiem Makarim (Kemendikbud). Surat edaran ini tidak hanya ditujukan kepada mahasiswa, namun jua kepada pimpinan perguruan tinggi.

Dalam surat edaran tersebut, Kemendikbud meminta mahasiswa untuk tidak melakukan aksi unjuk rasa penolakan terhadap Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Uniknya, kemarahan ini justru dialami juga oleh para akademisi dan dosen, sebab Kemendikbud dinilai telah mencemari integritas perguruan tinggi.

Kemendikbud Mitra Perguruan Tinggi

Mungkin ada yang bertanya, kok kampus diurus oleh Kemendikbud? Kenapa bukan Kemenristekdikti?. Kebijakan ini muncul pada masa periode kedua Presiden Joko Widodo. Bahwa di Kabinet Indonesia Maju ini, bidang pendidikan tinggi yang sebelumnya di bawah asuhan Kemenristekdi sekarang bergabung ke Kemendikbud sebagai upaya melakukan integrasi berkelanjutan.

Dalam Kabinet Indonesia Maju, manajemen pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi terintegrasi kembali dalam satu kementerian. Menurut Guru Besar Universitas Pelita Harapan, Prof. Manlian Ronald A Simanjuntak, hal ini dilakukan untuk mempersiapkan lulusan yang mampu dan ahli sesuai kompetensi masing-masing.

Secara administratif, seseorang dikatakan memiliki kompetensi kerja yang baik ketika sudah mengikuti sertifikasi. Sementara itu, proses untuk mendapatkan sertifikasi harus melalui penilaian kualifikasi pendidikan, pengalaman dan persyaratan lain.

Tampaknya kalau dibayang-bayang kita sebagai mahasiswa harus bersiap-siap bahwa nalar kritis mahasiswa akan sedemikian diatur oleh Kemendikbud. Parahnya, kita akan mengalami overdosis teori yang muaranya pendidikan tinggi terpisahkan dari realitas sosial.

Kemendikbud Mesti Mengetahui Tugas Mahasiswa

Selama ini kita mungkin memandang bahwa Kemendikbud sebagai pengatur moral tertinggi selain Komisi Perlindungan Anak (KPAI). Karena pihaknya sering kali memberikan pesan dan contoh-contoh riil yang harus dilakukan oleh siswa atau masyarakat Indonesia agar menjadi warga negara yang baik. 

Apalagi sekarang selama pandemi ini TVRI lebih banyak menayangkan pembelajaran serta program-program yang dicetuskan oleh Kemendikbud.

Dengan adanya edaran surat tersebut, tampaknya Kemendikbud lupa akan adanya Tri Dharma perguruan tinggi yang terdiri atas tiga domai, yaitu 1) Pendidikan dan Pengajaran, 2) Penelitian dan Pengembangan, dan 3) Pengabdian kepada masyarakat. Dalam kasus Omnibus Law Ciptaker, sudah barang tentu mahasiswa melakukan domain nomor 1 dan 2 sebab kampus memiliki fakultas yang konsentrasi terhadap isu hukum yaitu fakultas hukum sendiri. 

Adapun penelitian terhadap UU Omnibus Law Ciptaker ini sudah dilakukan jauh-jauh hari dan di berbagai tempat.

Kemudian untuk pengabdian kepada masyarakat terkait dengan isu Omnibus Law ini, saya pastikan sebagian mahasiswa sudah berupaya mengisi pos-pos kritis yang hilang di sekitaran kampus dengan mengadakan forum-forum diskusi kultural yang membahas isu tersebut. Sebab peraturan yang sudah disahkan secara diam-diam oleh oligarki politik tersebut akan berdampak besar bagi mereka yang berprofesi sebagai tenaga kerja atau buruh.

Dengan adanya praktik gegabah dari DPR yang mengesahkan Omnibus Law secara tergesa-gesa di tengah kepayahan negara menangani pandemi Covid-19, secara otomatis mereka sudah mengkhianati tugas dan kerjanya sebagai wakil rakyat yang seharusnya mengajak orang-orang yang terlibat UU tersebut agar didiskusikan secara bersama.

Lagi pula sebetulnya demonstrasi juga termasuk bagian dari pengabdian kepada masyarakat. Ketika suara masyarakat tidak pernah masuk kuping para pejabat oligarki tersebut, maka demonstrasi mungkin sebagai jalan yang tepat untuk menunjukkan bahwa masyarakat benar-benar tidak hidup dengan sejahtera di bumi pertiwi ini.

Sebagai kaum elite masyarakat yang memiliki kesempatan belajar di tataran pendidikan tinggi, sudah sewajarnya mahasiswa melakukan pembelaan terhadap mereka yang mengalami ketertindasan akibat ulah negara yang kurang memberikan jaminan hidup sejahtera bagi rakyatnya yang memberikan warna kehidupan.

Sosok cendekiawan dan negarawan yang harus dimiliki mahasiswa, idealnya bukan berdiri di atas semua golongan. Bahkan dalam keadaan yang genting seperti ini. Mungkin bagi sebagian orang juga bahwa mereka jangan menunjukkan keberpihakan kepada golongan tertentu.

Tentu ini adalah pemikiran yang keliru. Lantas pendidikan tinggi dan kecerdasan yang mereka miliki berguna untuk apa? Apakah untuk sekadar mendapatkan Jurnal berpredikat SINTA? Yang jelas-jelas teorinya hanya tersimpan dalam arsip-arsip menara gading.

Teruntuk mereka yang dipercaya sebagai negarawan dan cendekiawan, haruslah memiliki keberpihakan dan peduli pada bangsanya, memihak pada perlawanan atas praktik kezaliman dan tergerak hatinya ketika mata dihadapkan pada ketidakadilan. 

Naasnya, terdapat sebagian para cendekiawan yang melontarkan pendapat atau gagasan yang keliru karena dipengaruhi oleh jaminan kekuasaan dan material, sebab keikhlasan hati menjadi hal penting dengan adanya fenomenan seperti ini.

Kemendikbud Bukan Lagi Mitra Perguruan Tinggi

Keresahan surat edaran Kemendikbud mengundang para dosen untuk mengecam kementerian tersebut karena dinilai telah melakukan pembatasan kebebasan berpendapat bagi semua kalangan. Padahal kebebasan berpendapat hingga akademik telah dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, mahasiswa memiliki hak untuk melakukan aksi demo untuk menyampaikan aspirasi tersebut,

Aksi demo ini muncul bukan secara tiba-tiba. Aksi demo di tengah pandemi ini tetap dilaksanakan sebagai gambaran atas matinya kran demokrasi sebagai saluran kritik yang telah disampaikan melalui kertas kebijakan, karya ilmiah dan penelitian maupun opini media.

Dengan adanya otonomi, Tri Dharma berfungsi untuk menjaga martabat perguruan tinggi agar bebas dari intervensi politik. Fokus tanggung jawab perguruan tinggi dalam memproduksi pengetahuan adalah berorientasi pada kebenaran bukan pada oligarki penguasa.

Di akhir tulisan ini, saya menantang Kemendikbud untuk memberikan surat edaran kepada pemerintah dan DPR maupun pihak yang terlibat. Apabila Kemendikbud melarang mahasiswa berdemo karena dikhawatirkan munculnya kluster baru pandemi Covid 19, apakah anda berani untuk mengimbau pihak terkait yang menyelenggarakan Pilkada di tengah kewalahan negara menangani Covid 19? Jika tidak memiliki nyali, artinya anda bukan lagi mitra perguruan tinggi.