Pandemi Covid-19 yang masih terjadi menyebabkan pengaruh luar biasa pada seluruh lapisan elemen masyarakat, baik itu bidang ekonomi, pariwisata, kesehatan dan pendidikan. Tak khayal pemerintah harus mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang cepat dan tepat untuk mengatasi dampak pandemi ini.

Terkhusus dalam upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang bertanggung jawab dalam pembinaan warga binaan di seluruh negeri, dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M.HH.19.PK.01.01.04 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020, kemudian peraturan nomor 32 tahun 2020, dan nomor 24 tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi warga binaan dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Suatu kebijakan sudah pasti terdapat pro dan kontra di masyarakat, bisa dilihat beberapa waktu lalu, berseliweran di media massa tentang antusias warga binaan dan keluarganya menyambut baik program ini, akan tetapi bagi sebagian masyarakat juga muncul kekhawatiran dengan kembalinya warga binaan di lingkungan mereka bisa menjadi penyebab meningkatnya tindak kejahatan dan kriminalitas.

Kebijakan ini lebih mengarah pada faktor kemanusiaan, demi keselamatan bersama dalam menghadapi pandemi covid-19. warga binaan sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang sempurna,  warga Indonesia harus diperlakukan sama dalam hal keselamatan jiwanya. Status warga binaan dalam sel/tahanan seseorang dalam tahap hilang kemerdekaan bergerak dan bersosialisasi dengan masyarakat luas, pembatasan atas konsekuensi kesalahan yang pernah dilakukan dengan kekuatan hukum tetap.

Bayangkan saja seandainya kebijakan ini tidak ada, apa yang akan terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan (Rutan) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Misalnya dalam suatu Lapas terdapat satu warga binaan yang sedang menjalani pemidanaan terinfeksi Covid-19, ratusan warga binaan lainnya ditambah petugas Lapas/Rutan/LPKA dapat dengan mudah tertular. Akibatnya adalah penyebaran virus Covid-19 semakin merajalela dan menambah beban negara dalam pengentasan pasien Covid-19.

Sebelumnya, menjadi perhatian dan perlu kita pahami bersama bahwa putusan hukuman pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap bagi warga binaan yang mendapatkan program asimilasi dan integrasi tersebut tidak berkurang, kecuali mendapatkan remisi. Artinya bahwa program integrasi dan asimilasi bukan program negara memberikan potongan hukuman kepada warga binaan. 

Pemberian program Asimilasi dan Integrasi ini memiliki berbagai syarat dan ketentuan, yaitu mulai dari masa penahanan dan pembinaan, keadaan penjamin warga binaan, masa hukuman dan lain-lain, detail dari prosedur dan tata cara dapat dilihat dalam peraturan tersebut di atas (Permenkumham nomor 32 tahun 2020).

Seiring berjalannya proses asimilasi dan integrasi warga binaan, data dari Subdirektorat Integrasi warga binaan Ditjenpas mencatat total warga binaan yang telah mendapatkan program asimilasi dan integrasi khusus tahun 2021 adalah Pembebasan Bersyarat (PB) 43.373; Cuti Bersyarat (CB) 26.887; Cuti Menjelang Bebas (CMB) 878 dan Asimilasi di rumah sebanyak 53.132 dengan total 124.270.

Sedangkan Subdirektorat Pembimbingan dan Pengawasan Ditjenpas mencatat telah melakukan Pencabutan integrasi sampai dengan bulan Oktober tahun 2021 dengan jumlah PB 878, CB 142 dan CMB 1 dengan jumlah keseluruhan 1.021 pencabutan. Dilihat dari kategori tindak kriminal yang dilakukan antara lain karena narkotika, pencurian, penipuan, penganiayaan dan kesehatan.

Memang jumlah pencabutan tidak mencapai 1%, akan tetapi sangat disayangkan kenapa warga binaan yang telah mendapatkan program asimilasi dan integrasi harus dicabut dan kembali menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan (lapas). Pencabutan tersebut memberikan sanksi berat bagi warga binaan, yaitu antara lain harus menjalani sisa hukumannya, dimasukkan dalam sel isolasi, tidak mendapat remisi, serta masa menjalankan asimilasi dan integrasi tidak dihitung sebagai menjalani masa pidana.

Menilik lebih jauh permasalahan gagalnya warga binaan menjalani program asimilasi dan integrasi, hal tersebut sebenarnya adalah cerminan dari ketidaksiapan warga binaan berinteraksi dengan masyarakat.

Kenapa warga binaan tidak siap? Karena pada dasarnya manusia akan susah untuk keluar dari zona nyaman. Bagi kebanyakan orang, mendengar kata penjara tentu membayangkan hal-hal buruk, semuanya serba terbatas, hidup penuh kekangan, lingkungan keras dan jauh dari kenyamanan. Tetapi apakah itu juga berlaku bagi sebagian warga binaan?

Hukuman pidana bagi pelaku seharusnya dapat memberikan efek jera, atau bisa dikatakan memberikan dampak berat, misalnya muncul tekanan mental. Akan tetapi hukuman ini pada beberapa warga binaan ternyata tidak mampu membuatnya jera. Hal ini terjadi karena pelaku merasa tidak “tersulitkan” dengan hukuman yang didapat. Mendapat hukuman atau tidak ternyata sama saja bagi pelaku, misalnya saja dalam konteks pengaruh kekuasaan, baik di dalam maupun di luar lapas ternyata pelaku memiliki power yang sama, artinya pelaku memiliki pengaruh yang sangat kuat akibat dari sepak terjangnya terdahulu hingga saat ini.

Selain itu, warga binaan yang awalnya memiliki rutinitas mendapatkan ketersediaan makanan, mendapatkan program bimbingan dan mendapatkan banyak teman di dalam lapas, kini harus menjalani situasi dan kondisi yang berubah, kembali menyesuaikan diri di lingkungan masyarakat dengan status “berbeda”.

Apalagi saat pandemi covid-19, di mana banyak orang kehilangan pekerjaan dan pembatasan ruang gerak, tak hayal menambah beban warga binaan ini. Kondisi ketiadaan pekerjaan, minimnya keahlian, keterbatasan modal, ketiadaan keluarga di luar lapas, ketatnya persaingan dan didukung dengan stigma negatif dari masyarakat, menghimpit mereka untuk menghalalkan segala cara demi mendapat pengakuan dan memenuhi kebutuhan, tak luput mereka melakukan kejahatan yang berujung pada pengulangan tindak pidana (residivis).

Mungkin bagi kebanyakan orang mengira suatu hal aneh apabila mendengar warga binaan merasa betah dipenjara akan tetapi kenyataannya penjara adalah zona nyaman bagi beberapa warga binaan.