Dewasa ini, puluhan ribu mahasiswa secara masif turun ke jalan menuntut keadilan, menolak kesewenang-wenangan oligarki penguasa. Akumulasi dari sekian banyak kondisi kontradiktif yang tercipta ini membangkitkan "Gerakan Rakyat" dari alam kuburnya, muncul kembali ke permukaan dipimpin oleh para mahasiswa, buruh, tani, bahkan pelajar yang secara serentak turun ke jalan menggelar aksi massa.

Tuntuan aksi massa jelas, dengan menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Juga mengecam keputusan DPR yang mengesahkan revisi UU KPK tanpa mendengarkan suara rakyat dan bersifat melemahkan institusi independen tersebut. 

Salah satu contohnya di dalam UU baru kewenangan independen KPK dalam melakukan penyadapan akan diawasi dan pengawasnya ditunjuk langsung oleh presiden. Padahal kewenangan yang independen, yaitu penyadapan inilah merupakan kerja utama KPK dalam pemberantasan korupsi. 

Bisa dibayangkan penyempitan tindakan penyadapan ini membuat institusi KPK akan kehilangan tajinya. Ketidak adilan dan kesewenang-wenangan tampak jelas di depan mata. Hanya orang-orang dengan isi kepala yang tidak waras yang mengatakan bahwa negara ini baik-baik saja.

Sementara Undang-Undang (RUU KUHP) yang berisikan pasal-pasal ngawur, tidak jelas dan mengungkung kebebasan individu hingga sampai pada urusan selangkangan. Pasal-pasal kontroversial ini didorong untuk segera disahkan. Walaupun pemerintah mengatakan pengesahannya ditunda, hal tersebut merupakan bahasa politis pemerintah, dan bukan berarti menolak pasal-pasal ngawur yang bersifat menjerat itu. 

Bukan menjadi rahasia lagi, jelas ada kongkalikong persekongkolan oligarki di Istana dan di Senayan, antara Pemerintah dan DPR. Kolusi luar biasa terjadi di sana, lewat manuver-manuver politiknya yang berlangsung secara cepat dalam membuat langkah-langkah yang menguntungkan para elite dan korporasi pemilik modal, dibungkus dalam sebuah peraturan perundang-undangan. 

Kita tidak melihat persaingan mereka seperti pada saat pemilu lalu, baik oposisi maupun yang berkuasa. Saat ini, mereka bersama-sama, bahu-membahu mengamankan kepentingan mereka para oligarki ini. Rakyat diperlakukan bak kondom bekas dalam pemilu, setelah pakai langsung buang, setelah pemilu usai.

Apakah sudah ada penyelesaian masalah-masalah yang lebih penting, seperti kebakaran hutan di Riau, permasalahan HAM dan militerisme di Papua, iIuran BPJS yang naik dua kali lipat sementara tunjangan petingginya malah naik, konflik lahan antara tentara dan warga di Urutsewu, dan lainnya. 

Kita tahu, kini DPR beserta pemerintah lebih fokus pada manuver-manuver politiknya, yaitu pengesahan beberapa undang-undang, salah satunya UU KPK telah berhasil disahkan oleh DPR. Ini merupakan hal yang berifat terburu-buru, dan secara kebetulan, mengingat masa jabatan DPR yang sekarang akan segera berakhir dan digantikan dengan anggota DPR baru pada bulan Oktober, juga seiring dengan pengangkatan ketua KPK baru. 

Politik culas DPR saat ini memberi sebuah legasi atau warisan kepada anggota DPR yang baru melalui UU KPK yang telah direvisi, yang melemahkan taji KPK. Kini giliran RUU KUHP yang rencana disahkan walaupun dalilnya ditunda, apalagi belum ada upaya untuk mengubah atau menghapus pasal-pasal menjerat tersebut secara substansi, sedangkan masalah yang lebih urgent sama sekali belum terselesaikan.

Dewan Perwakilan Rakyat yang seyogianya menjadi wakil atau suara aspirasi rakyat malah berbalik menjadi penghianat rakyat ini bukan hal yang baru. Senayan pun hanya menjadi tempat tidur yang nyaman anggota DPR ketika rapat membahas nasib rakyat, tempat para koruptor bersarang memakan uang rakyat yang undang-undang terbarunya berhasil mereka sukseskan lewat UU KPK baru.

Sekali lagi, ini bukan hal yang baru. Ini sudah menjadi sebuah lelucon tersendiri di negeri ini setelah yang pertama adalah tragedi seperti yang dikatakan Marx, dalam bukunya, Brumaire XVIII Louis Bonaparte.

Pernyataan tegas salah satu tokoh bangsa, yaitu Tan Malaka dalam bukunya, Soviet atau Parlemen, Parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat di mata Tan Malaka tak lebih dari sekadar warung tempat orang-orang adu kuat ngobrol. Mereka adalah para jago bicara dan berbual, bahkan kalau perlu sampai urat leher menonjol keluar. 

Tan Malaka menyebut anggota parlemen sebagai golongan "tak berguna" yang harus diongkosi negara dengan biaya tinggi. Singkatnya, keberadaan parlemen dalam sebuah Republik yang diimpikan Tan tidak perlu ada.

Gerakan Mahasiswa dan Rakyat

Mosi Tidak Percaya merupakan bentuk ketidakpercayaan rakyat pada DPR maupun Pemerintah saat ini, juga merupakan suatu titik balik gerakan rakyat yang selama ini tertidur dalam tidur panjangnya. Satu hal yang positif, gerakan ini kembali. Mahasiswa, buruh, tani, rakyat miskin kota, dan bahkan pelajar bersama-sama bangkit dalam satu gerakan aksi massa yang menggetarkan bangsa ini, melawan ketidakadilan, kesewenang-wenangan, dan penindasan.

Mahasiswa sebagai seorang cendikiawan kritis, agen perubahan, hingga aktor penggerak menjadi momok yang menggoyangkan kursi-kursi para oligarki, yang telah mengkorupsi reformasi sejak 1998. mereka (mahasiswa) meninggakan bangku-bangku perkuliahan untuk turun ke jalan sebagai cintanya terhadap bangsa dan tanah air.

Begitu pun dengan buruh dan petani. Mereka meninggalkan pabrik, sawah, dan ladang mereka menuju ke jalan menyuarakan nasib seluruh warga negeri ini. 

Gerakan pelajar khususnya dari anak-anak STM merupakan sebuah fenomena yang telah lama hilang. Mereka darah muda yang berapi-api, militan. Naluri kemanusiaan mereka tak bisa diukur dari perspektif usia, kepekaan mereka terhadap isu-isu politik di negeri ini, dan tentu masyarakat negeri ini yang ikut mendukung dan mendoakan. 

Ini bukan gerakan yang mengatasnamakan satu golongan, kelompok, ataupun agama tertentu. Ini merupakan gerakan rakyat merespons kontradiksi realitas yang kian mencekik.

Mahasiswa seakan telah berhasil lolos dari hegemoni sosial di bawah sistem kapitalisme, membuka rantai yang menyandera pikiran dan gerakan mereka dari isu-isu elite yang pragmatis, menepikan diri dari kisah-kisah romantisisme yang melelapkan, menidurkan mereka. 

Sesungguhnya mereka (mahasiswa) adalah manusia yang berpikir, berhasrat, dan bergerak (hidup). Itu adalah faktor eksternal sedangkan faktor internal adalah tentang dinamika gerakan di tubuh organisasi mahasiswa ini. Seperti yang dikatakan Arif Novianto dalam atikelnya, Ke Mana Arah Gerakan Mahasiswa Sekarang? Dari Refleksi Menuju Aksi (2015).

Aksi massa atau demontrasi merupakan inti dari sistem demokrasi, di mana pikiran dan suara rakyat diperjuangkan. Gerakan bersama rakyat merupakan kunci dari sebuah perubahan, perjuangan akan hidup apabila bergerak bersama rakyat.

Belajar dari gerakan mahasiswa angkatan 98 yang menerapkan strategi Live-In, yaitu hidup dan berjuang bersama rakyat, merupakan metode efektif bahkan berhasil menumbangan Soeharto beserta Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun dan ditandai dengan lahirnya sebuah Reformasi tahun 1998. 

Walaupun gerakan mahasiswa 98 yang berhasil menumbangkan Soeharto tersebut tidak menghasilkan tokoh-tokoh politik yang mampu meneruskan reformasi, tetapi sebagian dari mereka malah mengkhianati, mengorupsi reformasi, dan bergabung bersama orang-orang warisan Orde Baru dalam pemerintahan yang mereka tumbangkan dulu.

Sebuah penegasan bahwa mahasiswa harus belajar dari era-era sebelumnya. Imajinasi akan ketakutan terhadap perjuangan politik merupakan sebuah kemunduran. 

Tindakan represif aparat memberangus suara-suara rakyat pada 98 telah menjadi pelajaran penting bahwa perjuangan PASTI tidak semudah membalikkan telapak tangan. Sebuah perubahan membutuhkan pengorbanan dan perjuangan besar. Bukan hanya teori melainkan praxis, bukan hanya bergerak dalam petisi-petisi dunia maya melainkan aksi nyata. 

Melawan kesewenang-wenangan DPR dan pemerintah adalah melawan oligarki. Perlawanan ini mulai kembali muncul dalam aksi massa mahasiswa bersama rakyat menuntut pembatalan revisi UU. Substansi gerakan rakyat ini adalah menuntut hak dan keadilan rakyat dari kesewenang-wenangan oligarki. Mahasiswa, buruh, tani, dan pelajar turun ke jalan tetap dalam garis gerakan rakyat Indonesia, bukan dalam isu pemberontakan ataupun makar.

Mahasiswa dituntut bukan hanya untuk menyelesaikan kuliah lalu jadi sarjana tetapi ikut dalam mengubah jalannya sejarah. Seperti kata Eko Prasetyo dalam Bergeraklah Mahasiswa, ini merupakan sebuah momentum bagi gerakan mahasiswa dan gerakan rakyat, kembali pada peran historisnya sebagai agent of change yang selama ini sudah menjadi mitos.

Dengan kembali mengonsolidasikan gerakan dan mengorganisasi rakyat lewat pendidikan politik, baik secara langsung melalui diskusi-diskusi terbuka maupun secara media cetak dan online.

Di tengah kebingungan rakyat di persimpangan jalan, kaum intelektual, baik pemuda, mahasiswa, maupun cendekiawan lainnya, mempunyai tugas untuk menunjukkan kembali jalan yang selama ini hilang atau dihilangkan sejak Orde Baru, yaitu gerakan rakyat yang berlandaskan gagasan-gagasan perubahan yang revolusioner, seperti jalan para pendahulu kita, para pendiri bangsa ini. 

Sesungguhnya negara ini dilahirkan dari sebuah revolusi nasional yang berhasil mengusir kolonialisme, Imperialisme, dan hal ini belum selesai, secara historis tugas kita adalah menuntaskan revolusi nasional yang belum selesai.

Doa untuk mereka bagi para pejuang demokrasi yang menyuarakan aspirasi rakyat, yang telah gugur, sebagai martir perjuangan, yang akan selalu dikenang. Di mana pun mereka berada dan semua yang telah berjuang untuk rakyat, untuk bangsa, dan untuk kita semua, panjang umur perjuangan!