Adanya dugaan pemotongan THR oleh perusahaan, telah memicu aksi protes sejumlah karyawan PT Indomarco Prismatama (Indomaret). Dalam aksi tersebut, terjadi insiden kerusakan pada fasilitas kantor. Pihak perusahaan kemudian melaporkan tindakan perusakan tersebut kepada pihak berwajib.

Pemidanaan dan skorsing pada karyawannya itu berbuntut panjang. Mulai dari ancaman boikot dari para buruh hingga rencana mengangkat masalah ini pada Sidang International Labor Organization (ILO). Namun Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) akhirnya berhasil menjembatani penyelesaian sengketa perburuhan antara PT Indomarco Prismatama (Indomaret) dan pekerjanya melalui musyawarah.

Sebagai kilas balik, pemberian THR terjadi pertama kali pada era Kabinet Soekiman Wirjosandjojo (27 April 1951 s.d. 3 April 1952). Soekiman memiliki program program kerja peningkatan kesejahteraan para pegawai negeri sipil (PNS). Pada masa itu, THR yang dibayarkan kepada para PNS dalam kisaran Rp125 (USD 11) sampai Rp200 (USD 17,5). Para pekerja yang menganggap hal ini tidak adil, kemudian melakukan aksi mogok kerja menuntut pemerintah juga memberikan tunjangan kepada mereka.

Selalu berulang

Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, THR Keagamaan adalah pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh atau keluarganya menjelang Hari Raya Keagamaan.

Masalah THR ini hampir muncul setiap tahun menjelang Idul Fitri yang merupakan salah satu Hari Keagamaan umat Islam. Misalnya tuntutan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) agar pemerintah tidak mengabulkan usulan pengusaha yang ingin memberikan THR hanya 50 persen dan tidak membayar upah buruh yang diliburkan secara penuh.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Permenaker 6/2016, Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan secara terus menerus atau lebih, THR-nya diberikan sebesar 1 (satu) bulan upah. Sedangkan yang kurang dari 12 (dua belas) bulan, diberikan secara proporsional sesuai masa kerja. Namun menurut Pasal 4, THR dibayarkan berdasarkan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan yang telah dilakukan bila nilainya lebih besar dari nilai perhitungan sesuai ketentuan pasal 3 tersebut.

Hal ini tentu menyulitkan para pelaku usaha, apalagi kondisi ekonomi sedang tidak bersahabat. Banyak pelaku usaha yang terpaksa meliburkan pekerjanya di tengah kelesuan ekonomi, baik akibat pembatasan kegiatan pada masa pandemic maupun disrupsi karena perubahan pola transaksi. Aksi unjuk rasa buruh menuntut pembayaran upah dan pembagian THR yang dinilai tidak adil ini bahkan telah berulang kali terjadi sebelum pandemic.

Pemberian THR yang seharusnya tuntas sebelum hari raya, kadang berlarut-larut hingga lewat hari raya. Respon masyarakat beragam menanggapi tuntutan dari karyawan sejumlah perusahaan yang meminta THR diberikan secara penuh. Ada yang mendukung, ada pula yang mengkritisinya.

“Masing mending dapat THR, ada yang malah gaji pun tidak ada,”kata seorang anggota masyarakat menanggapi keluhan karyawan yang tidak memperoleh THR. Beruntung pemberian THR hanya pada moment Hari Raya Keagamaan tertentu. Bagaimana kalau setiap hari besar ada tunjangannya? Misalnya Tunjangan Maulud-an, Tunjangan Hari Kemerdekaan, Tunjangan May Day hingga Tunjangan Hari Lahir Pancasila. Tentu persoalannya akan makin rumit.

Perlu perubahan

Kewajiban pemberian THR tetap dipertahankan hingga kini. Pasal 9 Peraturan Pemerintah No 36/2021 yang merupakan peraturan turunan dari UU 11/2020 tentang Cipta Kerja, tegas menyatakan THR wajib diberikan oleh pengusaha kepada buruh dan wajib dibayarkan paling lama tujuh hari sebelum hari raya. Padahal ajaran agama maupun UUD 1945 tidak mewajibkan hal ini.

Pemberian THR bisa dikatakan salah satu keunikan dan terobosan khas Nusantara. Tidak banyak negara yang menggunakan instrument THR untuk mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat. Belanda mengenal model seperti THR yang disebut Holiday Allowance berupa pembayaran gaji kepada karyawan pada saat mengambil liburan. Atau Denmark yang menetapkan tunjangan sebesar 12,5 % dari gaji yang harus segera diambil untuk digunakan dalam liburan bila tidak ingin tunjangannya melayang begitu saja.

Bila penyelesaian sengketa antara Indomaret dan pekerjanya terkait masalah THR kemarin bisa diselesaikan secara musyawarah atas fasilitasi Kemnaker. Barangkali ke depan, penentuan besaran THR ini juga bisa ditentukan sepenuhnya melalui musyawarah atau negosiasi antara para pekerja dan perusahaan sebagai pemberi kerja berdasarkan kondisi ekonomi perusahaan saat tahun berjalan. Besaran nilainya tidak perlu diatur secara khusus.

Alternatif lain, pengelolaan dan penyaluran dana THR yang sebagian berasal dari perusahaan bisa dilakukan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau koperasi karyawan (kopkar) di masing-masing perusahaan. Melalui Instruksi Presiden RI (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021, Presiden RI Joko Widodo telah menginstruksikan kepada 26 kementerian/lembaga mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Kolaborasi ini tentu bisa pula diarahkan dalam mendukung efektivitas pengelolaan dan penyaluran THR. Prinsipnya, THR harus bisa memotivasi kegembiraan dan semangat pekerja sehingga mendukung keberlanjutan usaha dan proses redistribusi dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.****