43547_26617.jpg
Filsafat · 3 menit baca

Kematian Tenaga Kerja Indonesia dan Loyonya Leviathan

Isak tangis melanda kerabat Adeline Sau ketika melihat peti yang berisi jasad Adelina. Kematian tak bisa dielakkan kembali. Adelina Sau, seorang tenaga kerja Indonesia asal Nusa Tenggara Timur (NTT) yang meninggal di Malaysia karena mengalami penyiksaan. Perjuangannya untuk mengangkat derajat ekonomi keluarga seakan luluh karena ia kembali tanpa nyawa.

Adelina Sau ialah tenaga kerja Indonesia yang berasal dari Desa Abi, Kecamatan Oenino, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara. Ia meninggal setelah diperlakukan tidak manusia oleh majikannya. Penderitaan dialami Adelina ini sungguh menyesakkan.

Adelina menjadi tenaga kerja Indonesia ketika berusia 17 tahun. Ia diberangkatkan oleh calo ke Malaysia secara ilegal pada Agustus 2015. Berdasarkan bukti, para calo memberi iming-iming uang sebesar Rp 500.000 kepada orang tua Adelina. Kemudian, satu kisah semakin bertambah pedih ketika tidak ada kata perpisahan saat Adelina pergi ke Malaysia. Waktu itu, orang tua Adelina tidak berada di rumah seturut yang dilansir Kompas (15/2).

Kejadian ini memang keprihatinan berbagai pihak, termasuk Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla. Wapres Jusuf Kalla mengatakan bahwa kasus ini jangan sampai terulang kembali. Tindak lanjutnya adalah pemerintah Republik Indonesia menuntut agar pemerintah Malaysia mengusut secara tuntas kasus Adelina Sau. Sejauh ini, pemerintah Malaysia telah menetapkan tiga tersangka yang melakukan tindakan penyiksaan.

Lagi dan lagi, pemerintah RI lalai menunaikan tugasnya untuk melindungi warga negara. Pemerintah hanya bisa menyanjung para pekerja migran dengan pujian: pahlawan devisa. “Pahlawan devisa” diartikan sebagai salah satu penggerak roda ekonomi negara. Pujian ini memang tidak bisa dipungkiri karena sebanyak lebih dari dua juta warga bekerja di luar negeri, khususnya Malaysia.

Sebenarnya, ungkapan tersebut patut dipertanyakan sebab bertolak belakang dari kenyataannya. Buktinya, Adelina Sau merupakan salah satu dari sekian banyak tenaga kerja Indonesia yang menjadi korban penyiksaan. Hal ini kiranya tidak sesuai dengan pujiannya. Artinya, perlindungan untuk para pekerja migran masih belum optimal. Meski begitu, ada saja alasan yang menyebutkan bahwa perwakilan RI menutupi keterlambatan dalam pengurusan dengan alasan keilegalannya. Rasanya, kasus ini semakin tidak manusiawi saja.

“Antara penempatan TKI dan perdagangan manusia itu tipis sepanjang yang diperhitungkan hanyalah sebatas ekonomi saja”, ungkap Wahyu Susilo selaku Direktur Eksekutif Migrant Care, Kompas (19/2). Pemerintah Indonesia masih saja kurang sigap dan tegas. Banyak kelalaian yang nantinya dapat berbuntut panjang. Pemerintah dapat dikatakan sebagai Leviathan yang loyo.

Gagasan Thomas Hobbes tentang Leviathan ini menandakan suatu solusi dalam menyikapi kehidupan bersama manusia yang kejam. Kekejaman manusia tersebut dibuktikan melalui tindakan penyiksaan yang dilakukan oleh majikan Adelina. Maka, loyo-nya Leviathan tidak menjamin keberadaban dan kedamaian manusia.

Sebelum itu, gagasan kontrak sosial Hobbes bermula atas dasar pengandaian bahwa setiap kebebasan manusia adalah ancaman kebebasan setiap orang lainnya. Dalam hal ini, kontrak sosial  Hobbes meminta agar setiap orang menyerahkan haknya kepada suatu pihak. Pihak yang dimaksudkan adalah negara. Negara berhak menggunakan kekerasan kepada yang lain. secara halusnya, kekerasan dapat diartikan sebagai kekuasaan. Kekuasaan tersebut diimplementasikan dalam hukum.

Analisis terhadap kasus Adelina berhubungan dengan kebebasan. Kebebasan ini dibatasi dalam lingkup pekerjaan yang mana setiap orang memiliki hak untuk bermigrasi dan bekerja di luar negeri. ada kebebasan untuk memilih bagaimana cara menafkahi keluarga. Dalam konteks ini, Adelina Sau tidak dapat dipersalahkan karena itu adalah haknya sebagai pekerja.

Agaknya, Leviathan (negara hukum) lupa bahwasannya ada hak yang dititipkan kepadanya. Negara juga memiliki andil dalam menjaga warga negaranya. Andilnya adalah berubah perlindungan. Jika diperhatikan secara seksama pembuatan ketentuan perundangan dan lain sebagainya dalam mengatur pekerja migran, maka masih terdapat celah saat implementasinya. Hal ini tampak dari para pembangkang Leviathan (para calo) yang memahami seluk beluk kelemahan perlindungan pekerja migran.  

Pendek kata, ini adalah bencana kemanusiaan yang melanda tiap tahun. Leviathan sebagai negara hukum harus lebih kokoh dan bertindak tegas dalam kebijakannya. Ke-loyo-an Leviathan berdampak buruk pada kolektivitas kehidupan manusia. Sebagaimana pernyataan dari  Wapres Jusuf Kalla, “Jangan sampai terjadi lagi”.