Yang terikat masa lalu, tidak boleh mengikat di masa depan. Itu dari hakikat kemerdekaan politik kita. Ia menjadi indikator keberhasilan reformasi politik yang sifatnya tidak sekadar tambal sulam.

Berkali-kali Bung Karno mengingatkan: "Kemerdekaan tidak menyudahi soal-soal, kemerdekaan malah membangunkan soal-soal, kemerdekaan juga memberi jalan memecahkan soal-soal itu, hanya ketidakmerdekaanlah yang tidak memberi jalan untuk memecahkan soal-soal."

Pada masa Yunani kuno, Kota Athena pernah dipuji setinggi langit karena menjadi sumber kemajuan peradaban. Ia menjadi simpul lahir dan bangkitnya sains, seni, budaya, dan demokrasi. Di masanya, semua hal terbaik terkait ilmu pengetahuan tumbuh subur di Athena.

Semuanya lalu sirna saat kebebasan berpikir dan berpendapat dibungkam; kala guru dari Plato, Socrates, memberikan pendapatnya soal adanya Dewa Baru lain, sebuah ucapan yang bertentangan dengan logika mayoritas orang-orang Yunani.

Socrates ngotot, ia tidak melunak soal keyakinannya itu. Tanpa ampun, di 399 SM, Socrates harus didakwakan hukuman berat oleh pemerintahan Yunani. Ia dihukum mati dengan cara dipaksa meminum Hemlock—jenis tumbuhan beracun di Yunani.

Hari itu, lewat Socrates, pemahaman baru tercipta bahwa semua orang berhak memperbincangkan dan mempertanyakan apa yang ia pikirkan. Pun soal justifikasi terkait apa yang benar dan apa yang salah menjadi bagian dari proses dialog manusia.

***

Jauh dari Socrates, pada abad ke-17, kisah pilu berikutnya menimpa filsuf, astronom, dan matematikawan asal Italia, Galileo Galilei, karena teorinya yang mengatakan bumi mengitari matahari. Argumen Galileo tersebut bertentangan dengan kepercayaan gereja yang meyakini bahwa bumi sebagai pusat alam semesta.

Galileo dihukum penjara seumur hidup. Tak hanya raganya yang dipenjara, pikiran Galileo pun ikut dipenjara. Karena ia juga dilarang untuk mempublikasi karya-karyanya hingga akhirnya ia meninggal dalam tahanan di tahun 1642. Lebih lanjut, pada 31 Oktober 1992, Paus Yohanes Paulus II menyatakan penyelalannya terkait tindakan gereja Katolik terhadap Galileo Galilei.

Dunia terlalu sempit untuk waktu yang terlalu luas. Ini bukan tentang Socrates ataupun Galileo Galilei. Ini bukan pula soal pemenang Pilpres 2019, antara Jokowi ataupun Prabowo. Ini tentang kebebasan pikiran, ini tentang menjadi warga negara.

Jokowi dipilih rakyat Indonesia menjadi Pesiden Republik Indonesia. Salah satu alasannya, karena ia tidak terikat masa lalu. Setidaknya hal ini dikonfirmasi sendiri olehnya bahwa dirinya (Jokowi) tidak punya beban masa lalu ketika menjadi calon presiden.

Pun tentang lawan Jokowi, Prabowo, tidak dipilih sebagian besar pemilik hak suara karena ia punya beban masa lalu, terkait persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) di masa Orde Baru, sebuah pemerintahan otoritarianisme Soeharto yang berkuasa 32 tahun lamanya.

****

Pada hakikatnya, otoritarianisme tidak selalu tumbuh dari pemerintahan yang diktator. Tapi ia bisa hadir karena mayoritas masyarakat diam dengan ragam kebijakan. Menganggap segala sesuatu hanya tentang dikotomi pilihan di kotak suara ketika pemilihan.

Artinya, kita tentu tak boleh diam pula ketika ada kebijakan yang ingin membawa kita ke kegelapan berpikir seperti masa lalu. Perombakan yang terjadi di ranah material mental politikal dalam katalis keadilan sosial.

Lihat saja apa yang terjadi pada Kamis (9/5) kala Menkopolhukam Wiranto membentuk Tim Asistensi Hukum yang tugasnya memberikan masukan pada pemerintah terkait berbagai  kasus pelanggaran hukum pascapemilu. Memeriksa setiap ucapan tokoh yang diangggap melanggar hukum pula.

Secara prosedural, kehadiran lembaga ini berpotensi menghadirkan negara yang represif pada masyarakat yang dianggap meresahkan. Lebih lanjut, Wiranto menyebutkan salah satu kriteria umum anggota tim itu haruslah orang baik.

Saya tidak seutuhnya memahami kriteria orang baik yang diucapkan Wiranto. Sebab, Wiranto sendiri tidak terlepaskan dari rezim otoritarianisme Orde Baru, karena Wiranto adalah atasan Prabowo. Wiranto adalah Panglima ABRI saat prabowo disebut-sebut melanggar HAM.

Artinya, Wiranto tak bisa dilepaskan dari jerat ingatan masa lalu saat kebebasan berpendapat dibungkam. Pun masyarakat tak sedikit pula mengingat bahwa nama Wiranto ada di deret terdepan atas sejumlah pelanggaran HAM di Indonesia.

***

Saya menduga, saat ini Wiranto sedang mencari panggung politik. Sebab, di tengah terkaparnya suara Partai Hanura di bawah ambang batas 4% dan tidak lolos ke Senayan, Wiranto seperti harus melakukan sesuatu agar dipilih kembali menjadi menteri oleh Jokowi. Apalagi ia adalah representasi langsung Hanura di Kabinet Jokowi. Pun ia adalah mantan Ketua Umum yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Hanura.

Lebih lanjut, di antara banyaknya purnawirawan Jenderal bintang 4 TNI/Polri, sebut saja Luhut Binsar Panjaitan (LBP), Agum Gumelar, Moeldoko, Marsetyo, AH Hendropriyono, Ryamizard Ryacudu, hingga Budi Gunawan membuat Wiranto terlihat tak pede akan dipilih kembali menjadi menteri kabinet di kabinet Jokowi berikutnya. Sehingga ia terlihat ingin pamer dengan kekuasaan yang dimilikinya.

Secara politik saat ini, praktis posisi Wiranto sangat lemah. Untuk itu, ia seperti ingin mengembalikan piramida kekuasaan Orde Baru yang kita kenal dengan ABRI, Golkar, dan Birokrasi dengan formula baru dengan pengetatan pengawasan negara terhadap rakyat dengan ruang lingkup: birokrasi, lembaga hukum, dan lembaga eksekutif. Argumen utama adalah mempertahankan Persatuan Indonesia.

Tanpa Wiranto pernah mengingat kembali bahwa bangsa ini dibangun oleh dialog. Dialog yang dipimpin oleh ide, menghikmatkan ide, memikul ide, dan membumikan ide dengan pelbagai perdebatan dalam perbedaan di dalamnya. Pun ide diperoleh dari kebebasan berpikir masyarakat individu dalam sebuah proses bernegara. Agar keadilan tercipta, agar kemanusiaan yang adil dan beradab terwujudkan sesuai amanah konstitusi.

Hati Nurani Rakyat hadir karena keluasan hati dalam melihat perbedaan pikiran, bukan sekadar karena dia orang baik.