Nama Joko Widodo kembali menuai perhatian publik luas. Hal ini tak lain dipicu menyebarnya kabar wacana presiden tiga periode yang pertama kali dikemukakan oleh mantan Ketua MPR Amien Rais; yang mengaku menangkap adanya skenario pembahasan atas perpanjangan jabatan Presiden RI menjadi maksimal 15 tahun atau 3 periode kepemimpinan.

Isu ini sesungguhnya bukan lagi hal baru. Pada 2019, kabar yang sama berembus kencang. Namun, Jokowi dengan tegas menolak munculnya wacana demikian.

"Ada yang ngomong presiden dipilih tiga periode. Itu ada tiga maknanya menurut saya. Satu, ingin menampar muka saya; yang kedua ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka; yang ketiga ingin menjerumuskan" demikian pernyataan Jokowi pada Desember 2019 silam.

Munculnya wacana presiden tiga periode atau secara khusus menginginkan Jokowi menjadi presiden tiga periode tak lepas dari pengaruh elektabilitas Jokowi sekaligus kongsi-kongsi politik yang berada di belakangnya.

Menurut data lansiran KPU pasca Pemilu 2019, partai-partai pendukung Jokowi menguasai setidaknya 60 persen suara parlemen atau 427 kursi di DPR dengan hanya menyisakan 3 parpol dengan 149 kursi sebagai oposisi.

Timpangnya kekuatan koalisi pendukung Jokowi dianggap sebagian pengamat tak imbang terutama bagi jalannya demokrasi Indonesia. Dan kekhawatiran ini terbukti dalam serangkaian keputusan-keputusan yang diambil selama pemerintahan Jokowi-Ma'ruf yang terasa tak pro rakyat dan condong menguntungkan kepentingan sebagian kalangan.

Tengok saja beberapa regulasi kontoversial yang lahir selama dua periode Jokowi menduduki tampuk kekuasaan. Yang digenjot sedemikian rupa hanya dalam hitungan hari. Dimulai dari UU Minerba, UU Mahkamah Konstitusi, UU Cipta Kerja serta revisi UU KPK.

Harapan sebagian besar kalangan bahwa kepemimpinan Jokowi akan membawa angin segar dalam kancah dunia perpolitikan Indonesia pada akhirnya hanya berakhir tak lebih bagai retorika-retorika politik belaka. Yang umum dijumpai pada sebagian besar politisi negeri ini.

Tak dapat ditampik bahwa pada awal kemunculan Jokowi ia nampak sebagai pribadi yang bersahaja dan lekat dengan penggambaran sebagai wong cilik. Ia gemar bersinggungan langsung dengan rakyat. Tak keberatan blusukan ke pasar-pasar, kampung-kampung sampai masuk gorong-gorong kotor pun dijabani oleh beliau tanpa malu atau canggung. Latar belakangnya yang bukan berasal dari elite politik maupun dunia militer Indonesia, membuatnya menjadi tokoh baru yang menyegarkan dan berbeda dari sebagian politisi-politisi Indonesia pada masanya.

Memulai karir politik sebagai Wali Kota Solo, Jokowi berhasil membawa kota tersebut menjadi salah satu kota yang diperhitungkan di luar Jakarta. Keberhasilannya ini dengan cepat menaikkan pamor Joko Widodo dalam sekejap. Ia lantas dilirik sebagai calon Gubernur DKI Jakarta. Namun, belum selesai masa tugas mengepalai ibu kota Jakarta tersebut, ia kembali dicalonkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam kancah perebutan kursi RI 1.

Jokowi yang memang telah meraih atensi publik semenjak menjabat Gubernur DKI Jakarta dengan sukses melibas lawannya Prabowo Subianto yang saat itu berpasangan dengan Hatta Rajasa. Hingga pada 2014 ia resmi dilantik menggantikan jabatan yang ditinggalkan Susilo Bambang Yudhoyono.

Dibawah kepemimpinan Jokowi, infrastruktur digenjot habis. Sehingga periode pertama kepemimpinannya lekat dengan semboyan kerja, kerja dan kerja. Hingga bisa dibilang, periode pertama Jokowi merupakan tahun-tahun menggembirakan yang lekat dengan prestasi. Namun ini berubah jungkir balik pada periode pemerintahan Jokowi yang kedua kalinya.

Tercatat begitu banyak langkah-langkah dan pengambilan keputusan yang mengecewakan dan memantik kemarahan publik secara luas. Revisi UU KPK dan Omnibus Law adalah sedikit dari sekian banyak keputusan pemerintahan masa Jokowi yang mengundang begitu banyak kontroversi dari banyak kalangan, tak hanya dari rakyat biasa, melainkan akademisi, mahasiswa maupun para buruh.

Semakin ke sini semakin menunjukkan sepak terjang Jokowi sebenarnya, sekaligus menegaskan bahwa apapun latar belakangnya dan visi-misi apapun yang diembannya tak lebih seperti politikus kebanyakan yang pernah menyinggahi panggung perpolitikan Indonesia. Dan sikap ini terasa kian nyata setelah anak dan menantunya sama-sama terpilih sebagai Wali Kota mewakili kota masing-masing.

Jokowi yang sebelumnya membantah hendak membangun dinasti politik, perlahan berubah arah dari haluan yang pernah ia tegaskan sendiri dengan penuh kemantapan dan keyakinan.

"Menjadi presiden bukan berarti menyalurkan kekuasaan pada anak-anak saya" ujar Jokowi sendiri dalam autobiografinya berjudul Menuju Cahaya yang terbit pada 2018.

Jokowi hari ini yang sebelumnya kita kenal sebagai sosok yang lekat dengan kesan sederhana, berbeda dengan para elite-elite politik Indonesia kebanyakan, nyatanya membuktikan diri bahwa ia sama saja dengan para politikus lainnya yang memiliki ambisi-ambisi terpendam yang bertujuan tak lain memperkokoh kekuasaan dan melebarkan pengaruh. Visi-misi yang semula ia emban dengan penuh semangat pula tampak mengalami kemunduran yang terasa kian nyata. Ucapan-ucapan yang ditebar pada rakyat lantas diingkari, lalu Oligarki pun ia langgengkan.

Sampai di sini saya lantas bertanya sesuatu yang begitu menggelitik, kemanakah figur Joko Widodo sebelumnya yang dikenal masyarakat Indonesia sebagai sosok sederhana nan bersahaja yang berjuang atas nama rakyat dan demi kepentingan rakyat? Adakah ia telah tenggelam dalam godaan kekuasaan?