Berbicara tentang jalan, saya ingin bercerita terlebih dahulu tentang salah satu kawasan daerah industri pariwisata yang sering ramai dikunjungi oleh para pelancong yang datang dari luar kota terutama pada saat akhir pekan dan libur panjang.

Bukan main, pernah suatu waktu ketika saya melewati jalan kawasan tersebut pada saat hari libur panjang, macetnya naudzubillah. Tidak bisa bergerak ke mana pun, terutama mobil, hanya bisa diam, merenung, dan pak supir hanya memijit-mijit kepala sambil menunggu, sedangkan orang-orang yang duduk di kursi belakang malah enak tinggal tidur saja.

Macet adalah sesuatu yang paling menyebalkan ketika kita sedang melakukan perjalanan, terutama ketika sedang terburu-buru karena suatu hal, bisa jadi bekerja, memenuhi janji, atau lainnya, biasanya sering terjadi di kota-kota besar di Indonesia.

Macet sudah biasa di Indonesia terutama menjadi kebiasaan siklus yang langganan di kota-kota besar tidak hanya pada saat hari libur panjang saja tapi hari kerja juga.

Ada banyak kerugian yang diakibatkan oleh kemacetan lalu lintas. Di antaranya adalah polusi udara, waktu yang terbuang, biaya tambahan BBM dan biaya sosial akibat emisi kendaraan, harga barang/jasa yang dibeli konsumen menjadi lebih besar, dan bahkan angka kerugian akibat macet saat ini sudah menembus Rp100 triliun.

Dengan biaya yang terhilang akibat kemacetan sebesar itu, menurut Junkichi Kano, dapat membangun Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta sebanyak mungkin. Untuk biaya pembangunan MRT Fase I saja memakan biaya Rp16 triliun dan Fase 2 sebanyak Rp22,5 triliun.

Kemacetan juga dikaitkan dengan beberapa penyakit fisik, peningkatan tekanan darah, sakit kepala, nyeri di beberapa bagian tubuh seperti punggung, kaki, dan leher adalah beberapa contohnya.

Risiko penyakit jantung dan stroke juga bisa dialami akibat akumulasi stres yang salah satunya disumbang dari perjalanan ke tempat-tempat beraktivitas.

Tapi bukan itu yang jadi hal utama, bukan tentang kerugiannya atau tentang penyakit yang bisa timbul akibat efek kemacetan.

Pada Maret 2014, Joko Widodo (Jokowi) yang kala itu masih menjabat gubernur DKI Jakarta pernah berujar "penyakit" kemacetan lalu lintas di Jakarta dan sekitarnya akan mudah teratasi apabila ia menjadi presiden. Kalaupun sudah jadi presiden bukan berarti hanya Jakarta saja yang bisa di atasi, tapi permasalahan kemacetan di seluruh daerah di Indonesia pun bisa dieksekusi.

Lalu, terbitlah solusi dari satu masalah kemacetan yang biasa terjadi di negeri ini yaitu pembangunan secara masif infrastruktur jalan tol yang sedang digaungkan di beberapa daerah dan sebagiannya ada yang sudah berjalan sampai sekarang.

Apakah hal yang ditawarkan merupakan solusi mutlak tanpa pertimbangan dan sesuatu yang bisa merugikan? Jalan tol dibangun tapi masih saja permasalahan kemacetan masih bisa belum total teratasi.

Padahal di era pemerintahan Joko Widodo pembangunan infrastruktur terutama di bidang jalan dan transportasi menjadi hal utama. Tapi kenapa hal ini menjadi hanya obat penenang sementara sedangkan untuk beberapa tahun kemudian kemacetan masih saja terjadi?

Bukan hanya kemacetan lalu lintas yang perlu diatasi oleh pembangunan infrastruktur jalan tol, tapi juga harus menjadi sebuah solusi sebuah kemacetan kesejahteraan rakyat.

Pembangunan infrastuktur itu bukan hanya untuk segolongan rakyat seharusnya. Tapi menjadi penolong dan mata air untuk rakyat seutuhnya, baik itu yang miskin ataupun yang sudah kaya.

Kenapa saya berbicara begitu? Saya tinggal di dekat daerah jalan pantai utara yang dulunya sangat ramai di lewati oleh para pengendara terutama pada saat lebaran dari barat ketimur jawa atau sebaliknya.

Tapi semua itu hilang disebabkan adanya jalan tol cipali. Dampaknya yang paling dapat dilihat adalah 70 persen rumah makan di pantura ambruk disebabkan karena bus-bus yang sebelumnya melintas di Pantura lebih memilih masuk tol cipali.

Bukan hanya itu, tanah yang dibangun kebanyakan dari daerah daerah lahan pertanian dan resapan air. haln ini mengakibatkan berkurangnya jumlah pekerja petani dan ini yang justru merugikan petani yang mungkin bisa jadi ini salah satu faktor kenapa beras masih butuh impor.

Menimbulkan ketimpangan sosial karena yang bisa masuk jalan tol nyatanya hanya orang-orang berduit dan sebagai usaha pemerintah agar bisa balik modal.

Tapi apakah pembangunan jalan tol merupakan solusi?

Saya selalu berpikir, kenapa pemerintah tidak mengalihkan dana tersebut dan difokuskan untuk mengoptimalkan sistem layanan transportasi yang lebih baik.

Seperti perbaikan kenyamanan ruang tunggu transportasi umum, kemudahan rute antarmoda transportasi, dan keamanan masyarakat dalam menggunakan transportasi publik, tentunya dengan usaha yang tidak setengah-setengah dan hanya sekedar apa adanya.

Kalaupun pembangunan jalan tol merupakan solusi yang terbaik, inipun harus dibarengi dengan manajemen yang baik pula, saat ini tak ada kejelasan tentang pembatasan kendaraan bermotor yang setiap tahun semakin membengkak.

Mungkin bisa jadi kita tidak berani mengambil langkah tegas karena bila perusahaan motor ditekan, pemerintah tak akan dapat cuan, kan? Kemudian yang secara umum dirasakan oleh masyarakat adalah mengenai pembuatan sim yang sangat mudah.

Dan, bila saja para pengusaha-pengusaha lokal bisa diberikan tempat untuk berdagang di sekitar jalan tol, tentu hal ini akan menjadi sebuah solusi yang bisa dirasakan oleh pihak-pihak yang terdampak tentunya.

Kesejahteraan rakyat untuk memutus kemacetan melalui pembangunan harus diukur bukan dari satu sudut pandang saja, tapi perlu untuk bisa menjadi solusi bagi permasalahan lainnya.

Sawah-sawah hilang, petani-petani diberantas oleh uang kaget untuk pembangunan, pantas saja impor beras sangat masif dilakukan. Tapi apa boleh buat, hal ini sudah terjadi, masih terjadi, dan mungkin akan terus terjadi.