Jakarta, kota metropolitan terbesar di Indonesia dan ibukota negara. Kemacetan adalah hal yang sangat tidak mengenakan, dan tidak nyaman bagi siapapun. Terlebih jika terjadi hingga berjam-jam hanya untuk menempuh jarak kurang dari 10 kilometer (km). 

Berdasarkan data INRIX, yaitu sebuah lembaga penganalisis data kemacetan, Washington tahun 2016, Jakarta menduduki peringkat 12 dunia. Lembaga ini meneliti 1064 kota di dunia untuk mengurutkan angka kemacetan yang terjadi.

Kemacetan mengganggu kelancaran kendaraan darurat seperti:ambulans,pemadam kebakaran dalam keadaan mendesak,dan juga polusi udara yang menyebabkan keadaan kota tidak baik udaranya. Selain itu penggunaan bahan bakar dari kendaraan masyarakat juga akan boros. 

Tidak seimbangnya kebutuhan jalan dengan kepadatan penduduk seperti dilansir dari data Badan Pusat Statistik, penduduk DKI Jakarta berkisar 10,18 juta jiwa. Dan itu masih terus bertambah dikarenakan para pendatang dari daerah yang ingin tinggal di Jakarta.

Kemudian Menurut penelitian dari pihak lalu lintas Jalanan di kota didominasi oleh kendaraan motor yakni sebesar 75%,mobil 23%,serta kendaraan umum hanya 2%. Jadi kendaraan bermotor yang ada di ibukota diperkirakan sekitar 20 juta lebih. Itupun belum kendaraan alat transportasi  lain dalam sehari.

Bisa diketahui begitu banyak kendaraan di kota ini. Transportasi umum seperti kendaraan bus yang sudah tidak layak dipakai di jalan,namun masih saja dikendarai oleh pemiliknya.

Angka kemacetan yang cukup tinggi ini dikarenakan kurang ketatnya pemerintah dalam melaksanakan serta menjalankan peraturan dan undang-undang.Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sekarang telah diganti menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Isi dari Undang-Undang tersebut memuat beberapa aturan yang harus diperhatikan karena telah dibuat tetapi kerap kali dilanggar oleh para pengguna jalan yang dapat menyebabkan kemacetan arus lalu lintas.

Sementara itu faktor banyaknya jumlah kendaraan melebihi kapasitas jalan, dan buruknya lalu lintas,juga terbatasnya ruang/lahan bagi masyarakat membuat para pedagang kaki lima liar akhirnya berjualan bebas di sekitar badan jalan membuat kondisi jalan makin padat. 

Terjadinya kemacetan khususnya pada saat dalam jam kerja dan jam pulang kerja. Berbagai pihak telah turun tangan dalam mengatasi kemacetan ini, khususnya kepolisian. Dan Semakin ke depan, kemacetan di ibukota akan terus meningkat. Karena dari tahun ke tahun, penduduk akan meningkat juga, maka kepemilikan dan jumlah kendaraan akan meningkat juga. 

Oleh karena itu seperti yang kita ketahui, Pemprov DKI dan Polda Metro Jaya telah memberlakukan sistem ganjil genap yang berguna untuk mengatasi kemacetan di ibukota. Terhitung 1 Agustus 2018 kebijakan ganjil genap akan diterapkan beserta sanksi atau denda bagi pengendara yang melanggarnya. 

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi mengatakan, aturan itu perlu dikaji lebih lanjut lagi dengan beberapa pihak agar dapat dipastikan keberlangsungan penerapannya dengan baik. 

Jadi buat yang melintas ke wilayah yang telah diterapkan ganjil-genap, angka terakhir pada pelat nomor harus sesuai dengan tanggal, yaitu ganjil atau genap. Bagi para pelanggar aturan, akan dikenakan Pasal 287 ayat 1 Hukuman Pidana dua bulan atau denda maksimal Rp 500.000.

Kita sebagai warga Negara harus membantu mewujudkan upaya pemerintah dalam menangani hal ini yang memang masih harus perlu dikembangkan lagi,menggunakan segala sarana-prasarana dengan bijak, menaati aturan yang ada, menjaga ketertiban demi kenyamanan bersama agar masalah kemacetan ini dapat teratasi. Karena kalau bukan kita siapa lagi.