Apa yang kita temui saat terima rapor anak-anak di sekolah? Pastinya kita akan selalu menemui obrolan-obrolan, misal  seperti ini: “Bu anaknya dapat rangking berapa?. Pak si adik, si kakak dapet rangking berapa?. Nilainya berapa?.

Begitulah kira-kira obrolan yang muncul saat usai terima rapor.

Drama itu belum selesai, begitu sampai rumah,  langsung  para orang tua pada marah-marah, karena nilai rapor anaknya jelek.

Orang tua mengeluarkan segala jurus, “ kamu harus les ini dan les itu!”.

Sungguh kasihan anak-anak, padahal setiap anak membawa keunikan bakat tersendiri.

Sekelumit obrolan tersebut bisa dimaklumi, kalau hal itu terjadi di jaman-jaman dahulu kala. Kalau sekarang, mindset orang tua harusnya sudah berubah.

Sekarang jaman global, jaman internet dan jaman high compettition pastinya didikan ke anak sudah harus berbeda. Penekanannya harus mengarah pada pengembangan life skill atau karakter.

Coba tengok di level pimpinan atau pejabat-pejabat publik, mereka-mereka itu pasti sekolahnya pinter-pinter bahkan sekolahnya sampai keluar  negri.

 Pertanyaannya, mengapa para pejabat masih melakukan korupsi?. Ada yang salahkah dalam pendidikan di negeri ini?.

Dalam Undang-undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, ditegaskan bahwa perlu adanya perubahan dari pendidikan yang berbasis mata pelajaran, menjadi pendidikan berbasis kompetensi yang berdimensi karakter.

Lebih khusus lagi dalam pasal 3 dinyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri.

Berpijak dari pasal 3 UU No 20 Tahun 2003, bahwa tujuan akhir dari Pendidikan Nasional adalah menjadikan manusia yang bertaqwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, bukan sekedar pintar, punya nilai bagus, rangking bagus dan bekerja di tempat yang bagus/favorit.  

Dan suatu waktu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Nadiem Anwar Makarim bicara blak-blakan soal sumber daya manusia (SDM) di Indonesia. Beliau memaparkan “Skor PISA (Program for International Student Assessment) atau Program Penilaian Pelajar Internasional di Indonesia membuktikan,  kurang memadainya hasil belajar pendidikan dasar dan menengah”.

Dari uraian Menteri Pendidikan Nasional serta apa yang termaktub dalam UU No 20 tahun 2003, bahwa ada banyak PR(pe-er) yang perlu dibenahi dalam dunia pendidikan.

Pendidikan Nasional bertujuan menciptakan manusia yang berkarakter. Hal ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, melainkan juga merupakan tanggung jawab dari guru dan masyarakat pada umumnya.

Pemerintah sudah menyediakan rambu-rambu serta tempat secara formal, yang semuanya itu diatur dalam sebuah regulasi. Tinggal bagaimana guru dan masyarakat selektif, berkreasi dalam memilih media pendidikan apa yang cocok dengan potensi/kompetensi anak didiknya.

Keluarga sebagai bagian dari masyarakat harus mengambil peran dalam pengembangan pendidikan, khususnya pendidikan karakter.

Keluarga mempunyai peran yang sangat besar dalam membentuk dan membangun manusia yang berkualitas dalam sebuah negara.

Andaikan negara di ibaratkan sebuah bangunan, maka keluarga merupakan pondasinya dan andaikan negara di ibaratkan sebagai kesatuan tubuh, maka keluarga adalah jantungnya.

Begitu pentingnya posisi keluarga dalam membangun kualitas manusia, yang berbangsa dan bernegara. Maka  seyogyanya pemerintah sedari awal mensosialisasi sekaligus mengedukasi masyarakat, terutama dalam membentuk/ membangun sebuah keluarga.

Edukasi-edukasi ini dimulai dari sebuah siklus, yang antara lain:

Fase pra nikah (memilih pasangan). Pihak-pihak yang bertanggung jawab misal BKKBN, perlu mengedukasi para remaja di sekolah-sekolah. Beberapa kegiatan yang bisa ditempuh misal: sebuah festival, event dan kampanye tentang menjaga pergaulan yang sehat.

Fase  pra kelahiran (mengandung). Pihak Puskesmas, dokter dan bidan keluarga senantiasa mendamping secara kontinyu perihal keselamatan, kesehatan ibu dan calon bayi.

Fase pasca kelahiran , fase ini peran Puskesmas, posyandu,  dokter dan bidan keluarga wajib mengambil peran penting. Terutama perihal kesehatan, tumbuh dan kembangnya si anak, sampai menginjak masa sekolah. Kemudian diteruskan pada masa tumbuh kembangnya si anak, lanjut menjadi remaja, dewasa dan balik lagi ke fase pra nikah.

Begitulah siklus lingkungan keluarga, sehingga keluarga menjadi sebuah “institusi” informal pendidikan.

Keluarga sebagai pendidikan pertama dan utama, bahkan sepanjang hayat dalam memberikan pola asuh dan teladan dari orang tua kepada anaknya.

Keluarga sebagai miniatur bagi pembentukan pribadi dan perkembangan anak. Maka sangat perlu sekali penguatan nilai-nilai kasih sayang, menerima perbedaan, perjuangan, berbagi, kebajikan/religi dari orang tuanya sendiri. Hal ini sebagai langkah awal dalam menghadapi nilai-nilai baru di luar kebiasaannya.

Keluarga harus terus mengambil peran dalam kemajuan pertumbuhan dan pengembangan sumber daya manusia.

Sehingga tak bisa dipungkiri bahwa proses pendidikan yang terjadi dalam keluarga itu merupakan proses pendidikan sepanjang hidup (long life education).

Selama anggota keluarga masih melakukan interaksi dan komunikasi sosial, maka pendidikan dalam keluarga akan terus bergulir sepanjang hidup.

Pola hubungan antar anggota keluarga, pola asuh orang tua kepada anak, perilaku dan keteladanan orang tua dan sebagainya, menjadi aktivitas yang membentuk jati diri anggota keluarga.

Tidak bisa kita pungkiri bahwa  sebagai orang tua, apabila melarang sesuatu terhadap anak, namun secara nyata justru kita malah melakukan tindakan yang sama dengan yang kita larang. Maka kata orang Jawa itu namanya jarkoni (iso ujar ora iso nglakoni).

Pola asih, asah dan asuh dari orang tua sendiri akan menjadi ciri/watak/jati diri si anak yang bersangkutan. Jati diri inilah yang akan menjadi “alat” menuju/meraih kesuksesan dan kebahagiaan. Pola-pola hubungan tersebut dibangun dengan rasa asih, asah dan asuh.

Keluarga dianggap sebagai pendidikan informal. Walaupun dianggap informal, proses pendidikannya tidak akan mengurangi makna pendidikan yang berkualitas.

Guna menjagai kualitas pendidikan karakter/akhlak dalam keluarga, perlu ada pola yang sistematis, misalkan:

Pola Keteladanan, yaitu: memberi keteladanan hal keselarasan antara ucapan dengan tindakan, keseimbangan antara reward dan punishment, memberi contoh perihal : tingkah laku, sifat, cara berfikir.

Anak akan meniru gaya berpikir dan perilaku orang tuanya dalam menghadapi masalah, sekaligus dalam menyelesaikan permasalahan. Bagi si anak idola pertama kali dalam bertingkah laku, ya pasti orang tuanya sendiri. Bukan kakek neneknya atau juga bukan orang lain/pengasuhnya. Maka jadilah hero dimata anak-anak. Ketika dibutuhkan anak, orang tua selalu mampu hadir menjadi solusi pertama dan terakhir.

Pola Pembiasaan, yaitu : mengajak sekaligus membiasakan anak untuk melakukan perbuatan kebaikan, seperti yang diajarkan dalam norma dan agama. Dan apa-apa yang sudah diajarkan, perlu diulangi terus menerus, baik dalam bentuk perintah maupun dalam bentuk perilaku.

Hukuman, bahwa setiap proses internalisasi sebuah nilai pada diri seseorang, selamanya tidak akan mampu berjalan mulus, adakalanya terjadi sebuah penyimpangan, dan hal ini akan berdampak pada sebuah kegagalan. 

Nah sejauh mana penyimpangan ini terjadi dalam penerapan norma-norma dalam keluarga? Tentunya akan menimbulkan sebuah jenis-jenis hukuman tertentu.

Hukuman apa yang akan diberikan?. Itu menjadi sebuah kebijakan serta kebajikan orang tua.

Dalam pemberian hukuman inipun juga harus hati-hati. Apabila serampangan dalam pemberiannya, maka tindakan serampangan ini akan ikut pula diwariskan ke anak cucu nanti. Sangat perlu dihindari hukuman dalam bentuk fisik, dampak negatifnya akan tertancap di benak si anak dalam waktu agak lama.

Hukuman hanya digunakan sebagai metode terakhir, namun hukuman dalam kondisi tertentu harus digunakan.

Begitu pentingnya pendidikan dalam keluarga, maka keluarga harus mengambil peran yang lebih besar dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sehingga apa yang di cita-citakan dalam UU nomor 30 tahun 2003 segera tercapai.