Penulis
3 minggu lalu · 140 view · 4 min baca menit baca · Politik 61664_14564.jpg
Foto: Santri

Kekuatan Politik Pesantren

Kehadiran pesantren di Indonesia, selain sebagai lembaga pendidikan indigenous nusantara, juga merupakan entitas sosial yang memiliki pengaruh cukup kuat dalam berbagai bidang, salah satunya politik. 

Hampir di setiap menjelang pesta demokrasi, pesantren menjadi rujukan para politikus, penguasa, ataupun pimpinan partai. Upaya itu tentu bukan hanya sekadar silaturahmi saja, bisa jadi ada hitung-hitungan politis untuk mendongkrak popularitas.

Keterlibatan pesantren dalam pesta politik tidak perlu dianggap tabu. Sebab, jika menilik sejarah, keterlibatan pesantren dalam dunia politik sudah sejak masa partai Islam menjadi PPP dan benar-benar mencuat saat Abdurrahman Wahid, santri yang berhasil menduduki tampuk pimpinan tertinggi di negeri ini, Presiden RI ke-4, meskipun hanya seumur biji jagung saja.

Bagaimana keterlibatan-keterlibatan pesantren dalam kontestasi politik? Mari kita melihat contoh pergulatan Pemilihan Gubernur Jawa Timur (Pilgub Jatim) 2018 ini. 

Pilgub Jatim banyak menyita perhatian publik, karena keduanya dari tokoh NU. Pertama adalah Khofifah Indar Parawansa yang rela mundur dari jabatan Menteri Sosial di Kabinet Kerja Jokowi-JK. Dan lawan tandingnya adalah Saifulah Yusuf atau Gus Ipul yang juga sudah menjabat dua kali periode sebagai Wagub mendampingi Soekarwo (Pakde Karwo).

Kehadiran dua tokoh NU sepanggung dalam kontes politik Jatim-1 secara tidak langsung memecah suara NU sendiri. Alhasil, kiai yang juga dianggap sebagai tokoh-tokoh sentral NU tidak jarang berbeda pilihan. Kedua calon pun berlomba untuk mendapatkan simpati dari kiai, tentu untuk manghadirkan banyak dukungan dari para penganut kiai tersebut. 

Bahkan sempat beredar di grup WhatsApp daftar nama kiai-kiai yang secara tertulis menyatakan dukungan kepada pasangan tertentu dengan memberikan tanda tangan. Bahkan sempat ada forum kiai yang memberikan dukungan pada salah satu calon dengan jelas dan disebutkan di media.

Praktik keterlibatan tokoh sentral pesantren itu bisa jadi tidak hanya di Jatim saja. Misalnya riset yang dilakukan Saidin Ernas dari IAIN Ambon dan Ferry Muhammadsyah Siregar dari Indonesia Consortium for Religious Studies (ICRS) Yogyakarta 2009 silam. Pesantren Krapyak terlibat jelas dalam memenangkan calon legislatif DPRD DI Yogyakarta di bawah partai Demokrat dengan suara 4.147, terbanyak kedua setelah PDIP 5.220 suara.

Kemungkinan 2019 nanti akan lebih terlihat secara luas bagaimana pesantren ditarik dalam lingkaran politik. Apalagi, sebelumnya sempat diwacanakan ada kementerian pesantren. Janji politik dan manuver politik penguasa tentu akan mencari cara agar para kiai bisa merapat pada kelompoknya.


Posisi Pesantren Inverior atau Superior dalam Politik?

Sebagai lembaga yang dikenal sebagai wadah perkembangan pendidikan sepiritual, keterlibatan pesantren dalam politik harus diperkuat. Interaksi pesantren dan politik tidak menutup kemungkinan terjadi tarik-menarik pengaruh. 

Apakah pesantren sebagai kelompok yang inferior hanya untuk memenuhi hasrat politik atau superior bisa intervensi visi-misi politik?

Hasil wawancara John MacDougall dengan Masdar F Masudi, Direktur Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), pada 1997 silam yang di Library.ohio, menjelaskan pesantren dan politik memang sulit dipisahkan. Pesantren mendukung organisasi sosial politik (orsospol) ada sejak partai Islam menjadi PPP. 

Dampaknya, pesantren tersebut bisa segera populer di publik, seperti pesantren Darul Ulum, Jombang, Jawa Timur. Banyak bantuan yang mengalir dalam lembaga tersebut. Namun, sebagai akibatnya, ada risiko kehilangan santri, sebab mereka ramai-ramai eksodus menuju pesantren lain. 

Ancaman seriusnya juga, jika kiai berpolitik praktis, maka ada ancaman terhadap otoritas sang pemimpin informal. Karisma kiai akan meredup kalau ikut dalam percaturan politik dengan menjadi corong salah satu orsospol saja.

Menurut Darul Mahmada, Penggagas Kajian Kitab Fiqih Kontekstual, dalam wawancara interakif bersama Tempo 1997 silam, praktik politik para kiai pesantren pada masanya masih pragmatis. Bahkan terjadi klaim-klaim kiai yang merasa paling benar dalam jalur Khittah NU 26 dan menyalahkan satu sama lain karena berbeda orsospol yang didukung.

Dua pendapat tokoh di akhir masa Orde Baru itu bisa jadi relevan hingga sekarang. Motif ekonomi, seperti pemenuhan operasional pesantren yang cukup mahal, tidak sedikit menggiring para kiai untuk ambil bagian dalam politik. Misalnya, dengan memberikan panggung dalam pengajian pada tokoh politik tertentu untuk bersuara di sana. Tidak lama kemudian, bantuan datang berdatangan.

Nahasnya, ketika bantuan sudah banyak diterima pesantren, ada beban balas budi terhadap politisi tersebut. Artinya, mau tidak mau, kiai akan dimanfaatkan sebagai corong politik, dan tidak bisa intervensi visi pesantren.

Praktik politik semacam itu, dalam keterbukaan informasi sekarang ini, sangat membayakan karisma kiai dan netralitas pendidikan yang dikembangkannya. Sikap dan suara kiai yang terlibat dalam perpolitikan akan kian jelas. 

Nah, apakah independensinya seorang tokoh kiai masih berlandaskan pada kemaslahatan umat dalam atau sudah mengarah pada keuntungan kelompok tertentu? Semua itu publiklah yang akan menilai.

Praktik semacam inilah yang barangkali bisa disebutkan sebagai perpolitikan pragmatis. Ada "jebakan batman" yang dipasang para politikus dengan umpan bantuan pembangunan dan iming-iming lainnya.  


Namun, arah pergerakan politik kiai tidak sepenuhnya praktis dan hanya menjadi corong orsospol yang diungkapkan Masdar. Bahkan kiai pesantren ada yang memiliki pengaruh politis yang kuat dalam skala kabupaten. 

Hal demikian ini bisa dilihat di Pulau Madura. Karisma dan fatwa kiai bisa menjadi penentu kemenangan partai tertentu. Salah satu buktinya pada Pemilihan Presiden 2014 lalu. 

Tentu kita tidak lupa bagaimana suara rakyat Madura 100 persen untuk Prabowo Subianto, meskipun pada akhirnya tidak bisa memenangi kontestasi Pemilihan Presiden. Fenomena itu juga berlaku dalam kontes pemilihan bupati-bupati di Madura. Kiai menjadi dasar penentuan.  

Membaca Potensi Kekuatan Politik Pesantren

Gus Dur pernah mengungkap, dalam bukunya Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan, pesantren memang sudah seharusnya menjadi lembaga yang tidak bungkam akan perkembangan di Indonesia, dan justru bisa turut mewarnai perkembangan yang ada di negeri ini, membawa pengaruh yang positif. 

Lebih-lebih, kata putra dari Menteri Agama pertama di Indonesia itu, pesantren bisa menjadi agen pembangunan yang bergerak di garis terdepan.

Mungkin politik salah satunya yang dimaksud oleh tokoh nyentrik asal Nahdlatul Ulama (NU) itu. Jika kita lihat dalam kaidah fikih, ada maqolah: ma la yatimmu al-wajib illa bihi, fahuwa wajib (sesuatu yang wajib itu tidak sempurna tanpa sesuatu itu, maka sesuatu itu hukumnya wajib). 

Logikanya, bila memilihara kemaslahan adalah sebuah kewajiban, maka alat untuk mencapai kemaslahatan itu menjadi wajib. Karena politik itu bukan tujuan. Politik hanya alat. Tujuannya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana yang tertulis dalam Pancasila.

Absennya pesantren dalam dunia politik praktis atau non-praktis juga sangat membahayakan. Sebab siapa yang maju memperjuangan misi pesantren dalam menyuarakan kemaslahatan dan intervensi kebijakan yang pro-pesantren, perdamaian, dan tolerasi terhadap keberagaman?

Artikel Terkait