Tatanan sosial yang ideal akan selalu berjibaku dengan nilai-nilai moral yang dianut oleh masyarakatnya. Moralitas sendiri begitu sering diagungkan sebagai landasan atas segala hal yang merujuk kemanusiaan. 

Namun dalam praktiknya, moralitas tidak melulu sejajar dengan nilai-nilai luhur lainnya. Sebut saja nilai keadilan, yang menurut Thrasymachus, merupakan cacat bagi moralitas.

Thrasymachus sendiri merupakan penganut sofisme yang menjadi lawan debat Socrates dalam The Republic. Plato yang menulis dialog antara keduanya jelas memihak kebijaksanaan gurunya dan menuduh Thrasymachus bersikap arogan serta keras kepala. Pasalnya, ia kesal dengan retorika Socrates lewat pertanyaan tak berujungnya tentang apa sebenarnya keadilan itu.

The Republic sendiri ditulis oleh Plato untuk menyampaikan kesan bahwa nilai-nilai kebaikan serta keadilan bukan sekadar hasil tawar menawar antara kepentingan kita terhadap orang lain melainkan kesadaran diri untuk berkontribusi sesuai kemampuan masing-masing demi terciptanya keseimbangan yang menopang kehidupan harmonis antar sesama. Sayangnya, Thrasymachus punya pertimbangan berbeda.

Baginya, kebaikan dan keadilan hanya janji manis yang dielu-elukan dalam rangka menyembunyikan tumbal di baliknya. Bila demikian, tentu ia merujuk pada pihak yang punya kepentingan terhadap penggunaan istilah-istilah tersebut di wajah publik. Bisa ditebak bahwa pihak yang ia maksud adalah mereka yang sedang memegang kekuasaan.

Kebaikan dan keadilan tidak lebih dari istilah yang memekikkan telinga publik dengan tujuan menarik simpati serta pikiran positif bahwa kekuasaan yang dikejar merupakan wasilah bagi penegakan moralitas. Sayangnya, pemegang kekuasaan itu tak ubahnya seorang penggembala yang menjaga gembalaannya agar tidak kabur dan tetap gemuk demi keuntungan semaksimalnya.

Saya sendiri menghormati kritisisme yang diajukan Socrates dalam menghadapi keteguhan hati Thrasymachus mempertahankan idenya. Namun, di sisi lain, Thrasymachus ada benarnya. Sebab idealisasi nilai dan kebenaran yang selalu kita kejar pada akhirnya menjerumuskan pada bias moral dalam perlakuan kita terhadap orang lain.

Bias itu ditunjukkan dengan perdebatan hebat nan sengit di akar rumput sedangkan para pemegang kuasa justru lebih leluasa melegitimasi definisi moralitasnya sendiri. Jarak antara idealisasi dan realisasi itu masalahnya. 

Kita terlampau menafikan bahwa tindakan para penguasa itu sama sekali tidak mempengaruhi moralitas yang kita anut. Nyatanya, ketika penguasa mengkhianati nalar logis, kita tak dapat berbuat apa-apa.

Sindiran Thrasymachus itu pada hakikatnya dimuntahkan ke wajah kita. Saat pandemi melanda seperti saat ini, barisan relawan serta darma sipil yang mengimbangi bahkan menandingi peran pemerintah di garis depan, namun pamornya masih kalah dari pesohor dan politisi. Saat pandemi mengacaukan ekonomi, program kartu pra-kerja malah menjadi sorotan ketimbang diskusi mengatasi kegundahan para pengusaha dan ancaman PHK massal.

Jarak Antara Moralitas dan Kekuasaan

Sejauh ini, bahasan moralitas selalu didiskusikan dalam kerangka argumen yang dipahami masing-masing kelompok. Sedangkan dalam hubungannya dengan bahasan kekuasaan, sikap yang ditunjukkan lebih ke "malu-malu kucing". 

Apa mungkin karena tujuan mengungkap soal benar atau salah, yang selalu diidamkan setiap bahasan moralitas, sama sekali tidak membantu kita menghadapi relasi kekuasaan?

Jika demikian, maka kita semua adalah Socrates yang hanya termangut meluruskan arus pikir Thrasymachus namun menutup mata terhadap ketimpangan di hadapannya. Kita, sebagai Socrates, mengambil jarak aman untuk sembari  mengomel tentang kekacauan yang ditunjukkan oleh relasi kekuasaan. Sebab kita menganggap dengan berdiam diri maka kita telah mengambil langkah etis.

Kepercayaan moralitas yang kita anut dengan leluasa dan tanpa paksaan itu, mungkin karena jejak persilangan kekuasaan yang tidak begitu kita nikmati dinamikanya, terbentuk tanpa intervensi kekuasaan dari sistem yang berlaku. Menggelikan memang; taklid terhadap doktrin itu dibangun dari sikap diam membiarkan para penguasa mengeksploitasi keringat mereka yang dirugikan oleh kebijakan-kebijakan yang dirumuskan.

Standar terhadap moralitas yang berlaku terus mengalami penyesuaian serta perubahan seiring waktu. Seperti halnya nilai-nilai lainnya, moralitas dipahami secara beragam bahkan untuk kondisi tertentu malah ditolak mentah-mentah. 

Belajar dari sikap yang ditunjukkan oleh Thrasymachus terhadap Socrates, kita setidaknya memahami satu hal bahwa tidak ada nilai moralitas yang punya kebenaran objektif.

Sama halnya dengan ponsel pintar yang menemani isolasi mandiri kita saat ini, moralitas hanya merupakan "perangkat budaya" yang dikembangkan dengan menyesuaikan kebutuhan hidup kita pada kurun waktu tertentu. Tujuannya untuk memastikan kita tetap menjaga solidaritas dan kerjasama dengan kelompok sosial lainnya agar spesies kita tetap mampu bertahan hidup dan tidak menghancurkan diri sendiri.

Mengesampingkan taklid terhadap doktrin buta nilai moralitas objektif akan membuka pintu ke bahasan moralitas yang lebih dinamis. Diskusinya bukan lagi berkutat pada fakta-fakta politis uang disuguhkan oleh masing-masing pihak sebab pada hakikatnya fakta-fakta itu terbungkus oleh interpretasi. Semua bisa membangun argumen terhadap sajian fakta itu menurut sudut pandang dan kepercayaan moral masing-masing.

Yang dibutuhkan adalah mengesampingkan aktor-aktor yang mendramatisasi sajian fakta tersebut dan fokus terhadap aturan-aturan yang menyesuaikan kepentingan kerjasama masing-masing kelompok sosial yang ada. Pencarian terhadap nilai moralitas utuh yang bisa diterima semua kalangan adalah hal yang sia-sia. 

Para politisi pun sudah mesti menjabarkan istilah-istilah yang menyandarkan diri pada standar moralitas tertentu dan mulai merinci rencana strategisnya lewat startup sosial yang ditekuninya.

Apa yang ditunjukkan oleh usahanya itu nantinya akan dinegosiasikan ke kelompok sosial lainnya untuk mengakses cakupan kekuasaan yang lebih luas. Sehingga pada tataran yang lebih tinggi, semisal di pemerintahan, distribusi kekuasaan adalah soalan pengayoman dan fasilitas bagi mereka yang cukup sibuk untuk urusan lainnya serta tidak begitu tertarik untuk terlibat secara langsung.

Proses negosiasi menyiratkan bahwa pihak yang melakukan hal tersebut punya basis kekuasaan untuk ditawarkan. Oleh karena kekuasaan itu sendiri terlampau besar untuk didistribusikan secara merata maka yang perlu dilakukan hanyalah mendistribusikannya secara proporsional sehingga masing-masing kelompok sosial terjamin untuk melaksanakan peran dan kontribusinya.

Sebab sepanjang sejarah peradaban manusia, definisi nilai-nilai moralitas menjadi privilese mereka yang menduduki kekuasaan. Tak pelak, ungkapan sejarah ditulis oleh pemenang menjadi epitet bagi banyak oknum untuk memenangkan kekuasaan bagaimana pun caranya. Toh, nantinya ia akan menulis ulang nilai-nilai itu untuk melanggengkan kekuasaannya.

Jejak Kekuasaan pada Artefak Kebudayaan

Sebagaimana yang disinggung sebelumnya, kekuasaan mampu mewariskan definisinya sendiri sehingga mereka yang menjadi objek kekuasaan terjebak untuk menerima norma dari nilai yang diberlakukan. Jejak-jejak itu bisa kita temui dalam rutinitas sehari-hari yang kita terima begitu saja sebagai suatu kebenaran objektif akan standar moral tertentu.

Mulai dari ritual ibadah hingga ritual individu, kewajiban ngopi di pagi hari sebagai misal, merupakan artefak kebudayaan yang secara perlahan namun pasti terbentuk seiring waktu sebelum kita praktikkan hari ini. 

Masalahnya adalah bagaimana jika mereka yang berada dalam lingkaran kekuasaan terus menerus ditolerir memaksakan kehendaknya sendiri dengan tidak mengindahkan eksistensi kelompok sosial lainnya? Ya, mereka akan mewariskan nilai yang akan diterima mentah-mentah oleh generasi berikutnya.

Mungkin saja budaya suap menjadi soalan biasa hari ini karena sedari dulu kita mesti memenuhi permintaan sesembahan yang disyaratkan oleh para pendeta di masa lalu? Mungkinkah pula bias objek hasrat yang ditujukan kepada kaum perempuan lahir dari patriarki yang merupakan artefak sistem feodal? Bagaimana dengan kewajiban kita mengunggah status di FB/ WA atau instastory di IG karena tren konsumsi kita menormalkan perilaku tersebut?

Melihat bagaimana artefak-artefak budaya itu menjadi sesuatu yang harus diterima, di saat mempertanyakannya akan mengundang sentimen, benarlah kata Thrasymachus bahwa landasan moralitas kita didefinisikan oleh jejak kekuasaan pada relasi antar komunitas sosial. 

Sayangnya, korupsi moral ini sudah terlembaga dengan baik melalui institusi-institusi sosial yang nilai moralitasnya diterima sebagai kebenaran objektif.

Memang evolusi nilai moral tidak harus seperti itu. Begitu pula tentang aturan moral mana yang paling bisa diandalkan dalam mengatur ketertiban dan solidaritas antar kelompok sosial. Hal-hal seperti itu masih dalam cakupan bahasan masalah etika. 

Intinya, diskusi tentang nilai-nilai yang diilhami oleh berbagai rumpun pengetahuan dan ilmu jangan sampai menafikan realitas ketimpangan yang disebabkan oleh korupsi moral oleh pemegang kekuasaan.

Oleh sebab intervensi itu akan melahirkan negosiasi, mau tidak mau mesti pula dihadapi dengan suatu bentuk kekuasaan. Jika para koruptor moral itu tidak dapat digantikan oleh yang lebih baik maka sebuah sistem yang lebih akomodatif mesti menggantikan sistem korup tersebut sebelum nilai-nilai moralitas semakin melenceng dan diterima sebagai "common sense" oleh generasi berikutnya.

Kekuasaan hanya dapat dihadapi dengan kekuasaan. Subjek moral tidak akan mampu menegosiasikan kepercayaan moralnya jika tanpa kekuasaan. Apalagi jika subjek moral itu berada dalam struktur dari sistem korup tersebut. Namun, kekuasaan yang dinegosiasikan tentu merupakan bagian dari tujuan distribusi yang lebih proporsional dan tidak berarti mengakuisisi atau malah justru meleburkan negosiasi dari pihak yang lain.

Kesadaran Untuk Berkuasa

Nietzsche pernah menawarkan jawaban untuk pertanyaan tentang apakah yang baik itu dengan merujuk ke segala sesuatu yang bisa menumbuhkan kesadaran untuk unjuk kekuasaan pada diri seseorang. Konsep yang ia sebutkan sebagai "hasrat untuk berkuasa" mesti ditunjukkan oleh individu untuk mengusung definisi kekuasaannya sendiri.

Sebaliknya, sesuatu yang buruk ia rujuk pada segala hal yang menunjukkan kelemahan dalam berbagai wujud dan definisi yang ada. Lebih lanjut, Michael Foucault banyak menulis tentang relasi kekuasaan dan dampaknya terhadap peran sosial yang kita lakoni demi mengingatkan kita bahwa nilai-nilai moralitas dari kekuasaan itu, entah kita sadari maupun tidak, sudah terinternalisasi dengan baik.

Sehingga kita meyakini bahwa nilai-nilai itu patut kita anut dan aplikasikan. Bahkan ketika menampilkan sesat pikir atau gimik retorik di panggung publik pun masih kita anggap sebagai sesuatu yang wajar saja. Bayangkan saja pemimpin negara adidaya dengan pencapaian saintifik yang mengubah wajah dunia beberapa dekade terakhir menyarankan injeksi disinfektan untuk melawan Covid-19.

Begitu pula tokoh politik dan pemerintahan yang sedari awal mengingkari bahkan justru menjadikan ancaman pandemi Covid-19 sebagai bahan guyonan. Di ruang privat mungkin bisa diterima. 

Sayangnya, semua itu dimuntahkan di atas podium, di depan kamera, dilaporkan oleh media massa yang menjadi bahan tontonan dan konsumsi publik. Otoritas keilmuan pun tidak berdaya menghadangnya.

Seperti yang disinggung oleh Catriona Mackenzie  dari Universitas Macquarie, seorang tokoh feminis, bahwa kesewenangan tokoh politik begitupun tokoh publik ketika mengingkari fakta sains dalam menghadapi suatu masalah disebabkan oleh minimnya nilai tawar yang bisa dinegosiasikan oleh otoritas keilmuan itu sendiri. 

Di sisi lain, publik lebih memilih tertawa ketimbang menanggung derita yang disebabkan kekonyolan para perumus kebijakan.

Simpulannya, kita tidak dapat leluasa mendiskusikan tanggungjawab moral ketika tidak ada daya dorong publik yang bisa ditampilkan sebagai nilai tawar dalam negosiasi distribusi kekuasaan. Selagi hal itu masih terlihat mustahil untuk diwujudkan maka tindakan dan peran sosial kita masih terbelenggu oleh relasi kekuasaan. Dengan demikian, secara politis, kita belum merdeka.