Kekerasan terhadap jemaat Ahmadiyah di Indonesia, tidak ada ujungnya.  Di Kampung Nyalindung, desa Ngamplang, kabupaten Garut , Jawa Barat pemerintah setempat  melakukan  intimidasi terhadap pembangunan masjid jemaat Ahmadiyah. Lewat  surat edaran pelarangan aktivitas penganut  jemaat Ahmadiyah Indonesia dan penghentian kegiatan pembangunan tempat ibadah,  Bupati  Garut memerintahkan dan memaksa kepada Jemaah Ahmadiyah untuk menghentikan proses pembangunan masjid mereka.

Selanjutnya, surat edaran tersebut diikuti dengan tindakan penyegelan masjid oleh aparat Satpol PP bersama dengan perwakilan dari forum komunikasi umat beragama kecamatan Cilawu. Kekerasan terhadap Ahmadiyah, selalu terjadi di Indonesia.  Hal ini bahkan bagi kelompok tertentu menjadi mafhum dan sebuah keharusan. Untuk itu dalam tulisan ini, saya akan mengulas tentang pintu masuk kekerasan terhadap Ahmadiyah dan structure violence atau bagaimana keterlibatan negara terhadap konflik yang dialami Ahmadiyah.

Pintu Masuk Kekerasan Terhadap Ahmadiyah.

Ahmadiyah berada di Indonesia sejak tahun 1925, lewat dakwah yang dilakukan oleh mubaligh yang dikirim langsung dari Qadian, India.  Sampai dengan sekarang ini, Ahmadiyah memiliki cabang hampir di seluruh penjuru Indonesia.  Sejak awal kedatangan Ahmadiyah telah mengalami polemik akibat perbedaan teologis.  Bahkan para mubaligh dan tokoh awal Ahmadiyah sering berdebat masalah teologis dengan tokoh-tokoh Islam di Indonesia.  Namun perdebatan tersebut, hanya menjadi diskursif keislaman saja.

Pertanyaannya sejak kapan kekerasan ini dimulai? Kekerasan terhadap Ahmadiyah, diawali dengan keluarnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 1980. Fatwa tersebut menyatakan bahwa Ahmadiyah sesat dan menyesatkan. Selanjutnya setelah runtuhnya orde baru, MUI yang telah berubah peran dari pelayan negara menjadi pelayan umat memperkuat fatwa sebelumnya pada tahun 2005. Fatwa tahun 2005 tersebut  hasil dari musyawarah nasional ke VII MUI. Ada tiga poin penting dari fatwa 2005, yakni: Ahmadiyah berada di luar Islam, sesat dan menyesatkan; Bagi mereka yang mengikuti Ahmadiyah segera kembali ke ajaran Islam yang haq; dan pemerintah berkewajiban untuk melarang ajaran dan menutup organisasi Ahmadiyah.

Fatwa tersebut bukanlah tanpa dampak, ia bukan hanya menjadi diskursif yang terpenjara. Tetapi  berdampak secara sosial di Indonesia.  Fatwa menjadi justifikasi bagi kelompok tertentu untuk mengintimidasi, melakukan kekerasan dan berkonflik dengan Ahmadiyah. Tercatat, atas nama fatwa pada tahun 2006 Ahmadiyah di Desa Gegerung, Kecamatan Lingsar Lombok Barat diusir dan harus mengungsi ke asrama Transito. Rumah mereka dibakar dan harta mereka dijarah. Pada tahun 2007 Ahmadiyah di Manis Lor,Kabupaten Kuningan , Jawa Barat diserang oleh kelompok masyarakat yang bernama Koalisis Muslim Kabupaten Kuningan (KOMPAK)  14 rumah  dan dua mushalah Ahmadiyah dirusak. Di Parakansalak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat masjid dan fasilitas madrasah milik Ahmadiyah dibakar oleh warga. (Wawan H. Purwanto; 2008, 127).

Keterlibatan Negara: Structure Violence

Fatwa bukan hanya berdampak secara sosial,  namun  mendorong  negara untuk mengambil sikap terhadap Ahmadiyah. Hal demikian, bisa dilihat dalam poin nomor tiga dalam fatwa, bahwa pemerintah berkewajiban untuk melarang ajaran dan menutup organisasi Ahmadiyah. Hal tersebut kemudian menjadi preferensi bagi negara untuk terlibat atas permasalahan ini, hal demikian juga didukung  oleh konflik  dan kekerasan yang terus dialami oleh Ahmadiyah.

Terlibatnya negara dalam masalah ini membuat kekerasan Ahmadiyah menjadi structure violence  (Kekerasan struktural). Kekerasan struktural adalah kekerasan yang dibentuk suatu negara maupun organisasi untuk menempatkan kelompok tertentu pada posisi yang merugikan. Kekerasan struktural dikenal dengan dua ciri yakni: Pertama, Berlaku secara vertical dari atas ke bawah, dari  yang berkuasa kepada yang dikuasai. Kedua, mengandung represi, dominasi dan hegemoni kekerasan ini dilakukan oleh aktor-aktor yang tergolong besar, seperti: Negara, militer dan aparat keamanan. (Mufti Makarim; 2014)

Kekerasan terstruktur negara sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri (SKB 3 Menteri) Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perintah dan Peringatan terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI). Di disinilah negara mulai aktif atas kekerasan terhadap Ahmadiyah; Mulai dari kebijakan secara sektoral di daerah-daerah Indonesia, yang melarang aktifitas Ahmadiyah, seperti: Pergub Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang larangan pembangunan masjid dan kegiatan jemaat Ahmadiyah, diikuti dengan Surat Edaran di kabupaten/kota yang di jabar seperti yang terjadi hari ini di Garut; dan Pergub Jawa Timur No 188 Tahun 2011 tentang larangan aktifivitas (JAI) di Jawa Timur. Sampai dengan diskriminasi terhadap jemaat Ahmadiyah dalam mengurusi catatan sipil negara. Dibeberapa tempat jemaat Ahmadiyah sulit untuk memperoleh KTP dan Kartu Keluarga, mereka mempersoalkan status keagamaan jemaat Ahmadiyah.

Selanjutnya,  keterlibatan negara dalam masalah ini, justru melahirkan eskalasi konflik dan kekerasan yang semakin tinggi. Tercatat atas nama SKB 3 Menteri.  Jemaat  Ahmadiyah terus mengalami kekerasan, puncaknya adalah tragedi Cikeusik tahun 2011. Tragedi ini bukan hanya berdampak pada kerusakan bangunan, akan tetapi membuat nyawa  dari  beberapa warga jemaat Ahmadiyah melayang. Kejadian ini merupakan tragedi kemanusiaan yang ironi dan memilukan bagi Ahmadiyah.

Kekerasan struktural membuat negara  terlalu jauh dalam mengurusi agama di Indonesia, padahal Indonesia bukanlah negara Agama.  Keterlibatan negara lewat SKB merupakan inskonstitusional karena bertolak belakang dengan ketetapan hukum yang dimiliki oleh jemaat Ahmadiyah. Secara resmi Ahmadiyah telah diakui lewat SK Menteri Kehakiman tahun 1953. Disisi yang lain juga SKB bertolak belakang dengan jaminan negara atas kebebasan beragama dan berkeyakinan warga negaranya  

Perlu dicatat di sini bahwa, meskipun terus mengalami kekerasan dan penyerangan tidak ada data dan fakta yang menunjukan bahwa jemaat Ahmadiyah pernah membalasnya. Jemaat Ahmadiyah terus menebarkan Islam yang damai dan dakwah yang penuh kasih sayang terhadap sesame manusia. Love for all, hatred for none. 

Daftar Pustaka

Wawan H. Purwanto, Menusuk Ahmadiyah (Jakarta; CMB Press, 2008)

Makarim, Memaknai Kekerasan (Pusat Dokumentasi ELSAM, Jakarta,2014)