"Selaras Paham Lawan Kekerasan Seksual" menjadi tema dalam kegiatan diskusi publik yang diselenggarakan oleh Liberty Studies (LS) dan Forum Muda Berbuat dan Bertanggung jawab (MBB), bekerjasama dengan Solidaritas Perempuan (SP). Kegiatan yang berlangsung dari pukul 18.00 sampai dengan pukul 22.00 WIB ini sukses mengundang perhatian audien hingga memadati ruangan Coffewar Kemang Timur yang menjadi tempat pelaksanaan diskusi.

Tema seperti ini sering kali kita dengar dalam kegiatan-kegiatan seminar, kajian, hingga aksi solidaritas di jalan-jalan. Berbeda dengan yang lain, diskusi publik yang digelar 25 Mei ini mendatangkan para aktivis luar daerah yang memiliki angka kekerasan seksual tertinggi se Indonesia yakni Surabaya, Aceh, dan Bengkulu.

Diskusi ini dihadiri oleh tiga narasumber, yaitu peneliti dan penulis dari Liberty Studies - Nadya Karima Melati, perwakilan dari Solidaritas Perempuan - Nissa Yura, dan Mariana Amiruddin dari Komnas Perempuan. Dalam diskusi ini narasumber memaparkan mengenai isu kekerasan seksual yang sedang hangat diperbincangkan. Dengan dipandu oleh moderator muda Arman Dhani.

Nissa Yura menuturkan bahwa kekerasan seksual tidak terbatas pada perkosaan, jauh dari itu kontrol terhadap tubuh perempuan juga merupakan jenis kekerasan seksual. Sehingga yang dapat melakuakn kekerasan seksual bukan hanya laki-laki tidak bertanggung jawab saja, tetapi negara melalui peraturan-peraturannya yang mengontrol seksualitas perempuan seperti tidak boleh keluar malam, tidak boleh mengangkang, dan lain sebagainya.

Lebih jauh Nissa Yura menjelaskan bahwa dalam penelitian PBB ditemukan lebih dari 70% orang yang sudah berpasangan (pacaran atau menikah) menganggap memaksa hubungan seksual pada pasangannya bukan bentuk pemerkosaan tetapi haknya, karena mereka mempunyai kuasa atas pasangannya. Dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual terjadi bukan sekedar masalah libido, melainkan masalah relasi kuasa yang timpang terhadap pihak perempuan yang kemudian diperkuat oleh budaya patriarki di berbagai daerah di Indonesia.

Dalam hal ini produk yang ditawarkan oleh negara untuk masalah kekerasan seksual ialah undang-undang. Namun beberapa undang-undang yang ditawarkan pemerintah belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Tindakan pemerintah dalam pengesahan Perppu nomor 1 tahun 2016 misalnya.

Mengkebiri secara kimiawi untuk menghilangkan libido akan terbantahkan dengan adanya relasi kuasa yang timpang. Sehingga aturan ini justru memunculkan kekhawatiran adanya dendam yang kemudian dilampiaskan kepada orang terdekat pelaku atau bahkan keluarganya sendiri.

Sedangkan Nadya menjelaskan bagaimana kekerasan seksual di Indonesia masih dianggap sebagai tindakan asusila bukan sebagai tindakan kriminalitas. Framing ini terbentuk tidak lain karena pemberitaan media yang seringkali menyudutkan perempuan sebabagai penyebab terjadinya kekerasan seksual.

Selain itu penegakan hukum menganggap bahwa pada awalnya laki-laki tidak bermasalah, sampai ada sesuatu di luar dirinya yang menyebabkan dia bisa berperilaku menyimpang. Sesuatu di luar dirinya itu baik tubuh perempuan yang mengundang, alkohol yang menyebabkan dia hilang kendali dan segudang alasan lain. Akibatnya negara, polisi, dan perempuan keluar malam yang disalahkan, tidak pernah melihat pelaku pemerkosaan sebagai orang yang bersalah.

Banyak kasus-kasus kekerasan seksual terjawantahkan dalam mitos-mitos horror dalam negeri, salah satunya mitos hantu kuntilanak. Seperti yang kita tahu, kuntilanak adalah sosok hantu perempuan yang mengenakan baju putih dan suara tawanya yang seringkali membuat kita merinding. Dalam mitos-mitos yang beredar di televisi, latar belakang kuntilanak menjadi hantu gentayangan ialah karena semasa hidupnya ia diperkosa dan dibunuh oleh seorang pemuda tidak bertanggung jawab.

Setelah meninggal kuntilanak menghantui manusia sebagai bentuk balas dendamnya kepada pemuda tersebut. Tidak asing memang kisah kuntilanak ini, namun sadarkah kalian bahwa kisah kuntilanak tersebut tidak jauh dari kisah teman-teman bahkan adik-adik kita di sana yang menjadi korban kekerasan seksual?

Lebih jauh Mariana Amiruddin menjelaskan bahwa kekerasan seksual sudah menjadi kajian yang umum. Sayangnya pemerintah kurang tanggap dalam menangani kasus ini. Penghapusan UU kekerasan seksual menjadi hal yang urgen untuk ditangani. Pemerintah tidak paham dengan yang terjadi di masyarakat.

Menurut Marina apabila pemerintah ingin terlibat dalam mencegah kekerasan seksual dengan Undang-Undang maupun dengan cara lain, seharusnya pemerintah menjalin komunikasi dengan pihak-pihak yang sudah terbiasa menangani kasus-kasus tersebut(Komnas Perempuan atau Soladiratisn Perempuan), bukan hanya berangkat dari ide personal tanpa konfirmasi dan kajian lebih mendalam.

Beberapa pemateri dari daerah menjelaskan situasi yang terjadi di daerahnya masing-masing. Aliffandy Umara dari Aceh menerangkan bahwa hukum syariah yang diterapkan di Aceh tidak serta merta mengurangi kasus kekerasan seksual. Bahkan di Banda Aceh sebagai Ibukota Provinsi sendiri menjadi daerah tertinggi dalam tingkat kasus kekerasan seksual. Artinya bahwa dengan hukum-hukum yang katanya syariah pun belum mampu untuk mengatasi kasus ini.

Dalam hal yang sama Muthia menceritakan pengalaman di tempat tinggalnya mengenai salah satu kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang paman kepada keponakannya sendiri. Karena si paman dikenal sebagai pemabuk, masyarakat menganggap bahwa peristiwa ini terjadi akibat minuman keras. Padahal setelah diselidiki, si paman mencabuli keponakannya sendiri dalam keadaan sadar atau tidak mabuk.

Masyarakat menganggap bahwa kasus kekerasan seksual terjadi karena minuman keras (minol) bukan karena mindset pelaku. Akibat dari anggapan yang seperti ini pada bulan Mei 2016 DPRD Surabaya mengesahkan pelarangan total peredaran minuman beralkohol di Surabaya.

Terakhir delegasi Bengkulu memaparkan situasi daerahnya lebih khusus terkait dengan kasus YY. Pemerintah Bengkulu sendiri memang belum terlalu memperhatikan. Dalam kasus YY, Trisno menjelaskan bahwa sebagian besar masyarakat dilingkungan tempat tinggal YY ialah petani. Sehingga kegiatan bertani dan meninggalkan rumah setiap hari menjadi hal yang sangat lumrah. Anak-anak lain seperti YY pun sudah terbiasa ditinggal seorang diri di rumahnya.

Jadi sangat keliru jika banyak oknum yang menyalahkan orang tua YY karena tidak menjaga anaknya dengan baik. Seharusnya mereka melihat pelaku yang sudah jelas-jelas melakukan tindakan kejahatan yang harus disalahkan, bukan malah menyalahkan pihak korban atau keluarga korban.

Kesimpulan dari diskusi ini bahwa kekerasan seksual ialah bentuk kriminalitas yang dilakukan oleh seseorang untuk keuntungan pribadi dengan melukai atau memaksa kehendak orang lain. Kekerasan seksual terjadi bukan akibat dari minuman beralkohol, kurang pengawasan orang tua terhadap anak korban, atau cara berpakaian perempuan, melainkan atas dasar mindset pelaku itu sendiri.

Pemerintah dalam menangani kasus kekerasan seksual seharusnya lebih pada bimbingan terhadap korban dan keluarga korban, bukan hanya berfokus kepada hukuman untuk pelaku apalagi mencari-cari kesalahan orang yang tidak bersalah bahkan sebagai korban.