Tak terasa mungkin rakyat Indonesia kini telah memperingati hari kemerdekaannya yang ke-71. Beragam acara  diselenggarakan di berbagai daerah nusantara untuk memperingati hari terbebasnya negeri tercinta dari penjajahan asing. Seiring bertambahnya “usia” negeri kita, tentu saja semakin banyak pula  dinamika yang terjadi di negeri ini, dalam segala aspeknya. Ekonomi, politik, sosial, budaya dan segala aspek yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.

Salah satu dinamika yang urgent untuk diperhatikan adalah dari aspek sosial dan politik. Era reformasi yang ditandai dengan kejatuhan rezim otoriter orde baru secara konseptual sangat menjanjikan kehidupan masyarakat yang lebih kondusif untuk berdemokrasi.

Jaminan-jaminan akan hal tersebut tertuang dalam bentuk peraturan yang lebih mewadahi kebebasan masyarakat. Institusi-institusi demokrasi pun dibangun lebih banyak dan lebih spesifik dalam menyuarakan kepentingan rakyat yang beragam. Adanya jaminan atas kebebasan tersebut akhirnya membuat masyarakat tidak takut lagi atas kekerasan negara (impunitas) yang dahulu diterapkan oleh rejim orde baru.

Namun pada era reformasi ini, meskipun adanya jaminan atas kebebasan masyarakatnya, tetapi tetap saja ada konflik-konflik fisik vertikal yang dilakukan oleh militer (negara) terhadap rakyatnya sendiri, seperti apa yang dilakukan pada masa orde baru. Salah satunya baru kita rasakan pada saat puluhan personil TNI-AU dan Paskhas Lanud Suwondo menyerang warga di Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan.

Penyerangan yang terjadi mengakibatkan beberapa warga luka parah akibat dari pemukulan dan tembakan peluru karet dari pihak TNI-AU dan Paskhas. Tak hanya itu, ada juga korban yang teridentifikasi dari pihak wartawan yang sedang meliput di tempat kejadian. Kekerasan terhadap pers ini jelas – jelas sudah mengangkangi kebebasan pers yang berlaku di Indonesia.

Jika dilihat awal permasalahan di Sari Rejo tersebut, konflik terjadi diakibatkan sengketa lahan antara TNI-AU dengan warga. Lahan yang diperebutkan tersebut diklaim oleh masing-masing pihak adalah miliknya dan konflik ini telah berlangsung cukup lama.

Mungkin kita mengira konflik di Sari Rejo ini sama seperti konflik lahan yang sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia, akan tetapi konflik ini sedikit lebih rumit jika kita melihat bahwa salah satu aktor yang berkonflik  adalah Tentara Nasional Indonesia yang notabene sudah jelas tugas pokoknya adalah dalam wilayah pertahanan negara.

Memang dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 dijelaskan salah satu tugas dari TNI adalah “membantu kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang”, akan tetapi dari kasus ini jelas kita lihat bahwa TNI-AU dan PAskhas Lanud Suwondo sudah “lari” dari konstitusi.

Dalam poin tersebut dijelaskan bahwa kapasitas TNI hanya sebagai pembantu POLRI dan itu pun hanya dalam tugas keamanan dan ketertiban masyarakat, yaitu adanya kondisi yang dilakukan oleh seseorang ataupun sekelompok oknum yang menggangu keamanan dan ketertiban masyarakat. Nah, dalam kasus ini TNI-AU dan Paskhas Lanud Suwondo menjadi pemeran utama dan celakanya lagi mereka juga menjadi oknum yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pada kondisi ini saya sedikit berasumsi bahwa telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power dalam tubuh TNI-AU. Kekuatan fisik yang lebih mumpuni daripada warga Sari Rejo dan korsa yang solid disalahgunakan menjadi instrumen kepentingan pribadi. Sudah jelas dalam peraturan bangsa ini bahwa , kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dalam konteks sipil dan militer, sipil memiliki hak kontrol terhadap militer, bukan malah sebaliknya.

Kasus tersebut mungkin tidak seperti apa yang terjadi pada masa orde baru yang memang secara sporadis dan gamblang “mendisiplinkan” rakyatnya dengan cara-cara yang militeristik. Namun, penemuan kasus yang ini menjadi refleksi tersendiri bagi kita di era reformasi ini, apakah gaya orde baru sudah benar-benar hilang?

Semoga korban yang berjatuhan mendapatkan keadilan dan semoga kasus ini menjadi bahan untuk refleksi bagi diri kita dalam memaknai kemerdekaan yang sesungguhnya.

Dirgahayu Indonesiaku!