Accountant
1 minggu lalu · 83 view · 4 min baca menit baca · Hukum 38509_31490.jpg

Kejahatan Sistem Keuangan Cryptocurrency

Perkembangan teknologi digital yang semakin canggih saat ini telah memberikan berbagai kemudahan bagi setiap orang, bukan hanya untuk berkomunikasi tapi juga melakukan transaksi bisnis, kapan dan di mana saja tanpa harus berada di suatu wilayah atau negara tertentu, sehingga segala sesuatu dapat dilakukan dengan mudah , tanpa dibatasi waktu atau tempat.

Laju teknologi saat ini tidak hanya terlihat dari aktivitas berselancar di internet. Lebih dari itu, teknologi digital juga menyentuh aspek mendasar yang menjadi satu-satunya kebutuhan utama masyarakat modern, yakni uang sebagai alat tukar.

Di Era modern, terdapat fasilitas pembayaran digital yang tidak dikelola oleh bank, yaitu kemunculan cryptocurrency. Cryptocurrency itu sendiri adalah mata uang digital yang dipakai untuk transaksi virtual atau yang berbasis jaringan internet. Cryptocurrency ini semakin diminati sebagai instrumen investasi.

Kehadiran mata uang digital ini semakin diminati sebagai instrumen investasi. Hal ini disebabkan karena nilai yang ada pada cryptocurrency terus mengalami peningkatan secara fluktuatif dari waktu ke waktu. Saat ini tercatat ada beberapa jenis cryptocurrency yang banyak digunakan, antara lain Ethereum, Litecoin, Ripple, Monero, dan yang paling populer adalah Bitcoin.

Kehadiran cryptocurrency di dunia ini tidak bisa lepas dari sistem yang namanya blockchain. Sistem ini bekerja secara terdesentralisasi atau tak terpusat, valid, dan jauh dari kesalahan, agar pengguna dapat melakukan transaksi dengan aman.

Jika sistem perbankan bisa diretas oleh orang-orang yang gak bertanggung jawab, maka sistem blockchain tidak bisa. Karena untuk meretasnya, seseorang harus melumpuhkan sistem semua pengguna blockchain tersebut.

Namun, dengan adanya potensi dari cryptocurrency untuk mengubah sistem moneter secara radikal dan penggunannya yang meluas secara pesat, timbul pula sisi gelap dari penggunaan cryptocurrency atau mata uang digtal ini.


Teknologi cryptocurenncy yang berbasis pada teknologi blockchain memberi pilihan yang menarik bagi para kriminal siber. Dengan beroperasinya cryptocurrency sebagai mata uang yang terdesentralisasi, orang dapat melakukan transaksi tanpa adanya pihak perantara seperti bank atau lembaga keuangan lain.

Ketiadaan perantara ini membuat para pengguna cryptocurrency mendapatkan tingkat kerahasiaan yang tak tertembus dari campur tangan pihak ketiga. Ada berbagai kasus kejahatan yang menggunakan mata uang virtual tersebut diantaranya sebagai alat pembayaran, seperti perdagangan manusia, penjualan obat-obat terlarang, penculikan dan serangan virus ransomware.

Diketahui adanya penyalahgunaan obat-obat opium atau narkoba, yang makin marak lantaran penjualannya di situs online dan hal ini  mengakibatkan pengguna narkoba global meningkat hingga 10%.

Dalam hal ini, lembaga internasional mempunyai buku besar atau general ledger yang bisa melacak transaksi cryptocurrency secara mudah, tapi sulit melanjutkan ke penyelidikan hukum karena transaksi itu berasal dari akun anonim.

Lembaga pengawasan pencucian uang dunia akan menerapkan aturan pertamanya pada mata uang digital yang disesuaikan dengan standar internasional. Financial Action Task Force (FATF) yang bermarkas di Paris mengatakan pada Jumat (19/10/2018) aturan ini akan diperlukan untuk memberikan lisensi atau mengatur lembaga penukaran mata uang.

Beberapa perusahaan yang menyediakan dompet enkripsi yang dapat membantu mencoret penggunaan uang digital untuk pencucian uang, pendanaan terorisme atau kejahatan lainnya. Perusahaan yang menyediakan layanan keuangan untuk penerbitan mata uang digital baru dan penawaran koin awal tersebut juga harus tunduk pada aturan, katanya.

Hingga saat ini, peraturan mata uang digital telah menolak koordinasi global dan menyebabkan tambal sulam pada berbagai pendekatan yang berbeda oleh pemerintah di tiap negara. Negara-negara yang menerapkan aturan akan tunduk pada FATF, kata Presiden Marshall Billingslea.

Negara-negara yang dianggap gagal dapat ditambahkan ke daftar hitam FATF yang membatasi akses ke sistem keuangan global.

Di Indonesia sendiri, keberadaan keberadaan mata uang virtual, seperti halnya bitcoin dan lain-lain memang sudah mendapat izin dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditas (Bappebti). Akan tetapi, Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tetap melarang penggunaan mata uang kripto sebagai alat pembayaran di tanah air.

Uang digital ini juga bukan merupakan produk industri keuangan. Jika sebelumnya investasi maupun transaksi jual beli mata uang digital di Indonesia masih dilakukan secara sembunyi, sekarang tidak perlu lagi. Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Bappebti memberi kepastian hukum mengenai nasib bitcoin dan yang lainnya di tanah air lewat empat peraturan.

Dengan kata lain, saat ini anda dapat memperdagangkan bitcoin dan emas digital secara resmi di Indonesia. Tapi transaksi jual beli tersebut harus dilakukan di bursa berjangka Indonesia.

Mengenai kejahatan dengan modus cryptocurrency di Indonesia, Wakil Kepala PPATK Dian Ediana Rae ada beberapa hal yang terkait dalam perspektif PPATK guna mengantisipasi penyalahgunaan cryptocurrencies,


Meliputi perbaikan dalam penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ), pembenahan catatan transaksi keuangan, pembangunan sistem Politically Exposed Persons (PEPs), pembangunan teknologi baru, optimalisasi audit internal, hingga penerapan ketentuan sesuai standar internasional terhadap negara-negara yang berisiko tinggi (higher-risk countries).

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia di London, menambahkan pendekatan lainnya yang perlu dilakukan, seperti kewajiban penggunaan rekening bank dan dibatasinya transaksi menggunakan uang tunai, membuat adanya mekanisme fit and proper test terhadap pemilik dan penerima manfaat (beneficial owner) dari suatu perusahaan fintech, hingga pelaksanaan pengawasan berbasis risiko untuk memastikan kepatuhan terhadap standar internasional anti-pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Tentu saja yang paling penting dari semua itu adalah, kesediaan kita secara sukarela menjalin kerja sama untuk mencegah penyalahgunaan virtual currencies maupun fintech yang digunakan sebagai sarana kejahatan,‚ÄĚ Wakil Kepala PPATK menutup pemaparannya.

Artikel Terkait