Demokrasi merupakan sebuah sistem politik yang mana dipahami sebagai sebuah sistem pemerintah oleh rakyat atau demos. Mengenai demokrasi sebagai sebuah sistem pemerintahan, sejak zaman Plato telah mendapatkan banyak kritikan. Salah satunya adalah demokrasi pada suatu titik dapat jatuh dalam pemerintahan yang oligarki apabila kekuasaan jatuh ke tangan kelompok tertentu.

Oligarki ini yang menguasai pemerintahan menyebabkan demokrasi yang harusnya melayani kepentingan rakyat diselewengkan demi melayani kelompok tertentu. Berkaitan dengan hal ini, Plato menunjukkan bahwa oligarki ditandai dengan kekuasaan para pedagang kaya sehingga terciptanya jurang antara yang kaya dan yang miskin.

Kaum Oligarki memiliki kecendrungan rakus akan uang, mengambil keuntungan tanpa kerja, takut kehilangan harta, dan mengejar kepentingan diri (F. Budi Hardiman, 2015)

Selain menyelewengkan demokrasi, kaum oligarki memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan mereka. Dalam hal ini disinyalir, oligarki telah menciptakan kejahatan-kejahatan yang tidak hanya merusak sistem politik namun juga merusak masyarakat atau negara.

Bahkan, kita dapat menduga bahwa para oligarki mengontrol pemerintah, mencoba melanggengkan dan mempertahankan status quo kekuasaan mereka dengan mengontrol kejahatan tertentu. Berkaitan dengan hal ini, ada kiranya 3 bentuk kejatan yang cukup dekat dengan oligarki politis-ekonomis antara lain: terorisme atas nama agama, narkoba dan korupsi.

Terorisme kembali menjadi topik pembahasan dunia sejak serangan sangat dasyat terhadap menara kembar World Trade Center dan Pentagon di New York pada tanggal 11 September 2001. Sebagai tertuduh (subjek) megaterorisme tersebut adalah jaringan organisasi trans-nasional Al Qaeda pimpinan Osama bin Laden.

Al Qaeda adalah suatu wadah dari kaum fundamentalisme Islam yang bukan dalam pengertian fundamentalis agama. Secara eksplisit ideologi para terorisme tersebut adalah penolakan atas modernitas dan sekularisasi (A.M. Hendropriyono. 2009).

Terorisme atas nama agama muncul dari fundamentalisme agama yang memandang agama sebagai sebuah ideologi dan berciri ekslusif. Para fundamentalis agama mempunyai kecendrungan menganggap keberlainan sebagai ancaman bagi keberadaan mereka. Demokrasi dan sekularisme dipandang sebagai kemerosotan iman dan moral (A.M. Hendropriyono. 2009).

Di sini, kita dapat menemukan bahwa fundamentalisme yang melahirkan terorisme adalah suatu ideologi politik, bukan Islam yang secara sinis kerap dikaitkan dengan ideologi tersebut. Fundamentalisme adalah ketaatan terhadap keyakinannya dengan cara pandang politis (A.M. Hendropriyono. 2009).

Persis di sini, sifat ekslusif dan politis dari para fundamentalis menyiratkan bahwa sekelompok orang yang mengendalikan dan menjalankan terorisme dalam rangka agenda politik tertentu entah itu untuk memberi rasa takut dengan ancaman ataupun untuk sekadar mengalihkan isu untuk menggiring masyakat untuk melupakan isu lain yang pelik dan penting untuk diselesaikan.

Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, masyarakat terbiasa dengan  yang disebut “pengalihan isu”. Hal ini terjadi karena sejumlah aksi terorisme atau penangkapan anggota jaringan terorisme terjadi hampir bersamaan dengan isu kenaikan BBM, kasus Bank Century, dan agenda dan kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Jika kita menelisik lebih jauh, selain berkaitan dengan dana dan time action aksi teror rupanya ada tangan-tangan tersembunyi yang mengendalikan jaringan terorisme ini untuk kepentingan tertentu.

Jadi, kita dapat menyimpulkan untuk sementara bahwa aksi teror yang diupayakan dan dilaksanakan oleh para fundamentalis agama yang berciri ekslusif dan politis tersebut dikendalikan sekelompok orang yang memiliki uang atau modal dengan agenda politik tertentu. Dapat kita duga bahwa sekelompok oligarki membiayai aksi teror untuk mengamankan dan melancarkan agenda politik mereka dan menjaga kerajaan bisnisnya mereka.

Praktik kartel, monopoli dan lobi-lobi bisnis dinilai cara-cara umum yang sering dilakukan pengusaha yang melibatkan aparat Negara. Bisnis narkoba pun dikendalikan oleh sekelompok orang agar dapat memperoleh keutungan yang besar. Bisnis ini sangat menjanjikan untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda.

Kasus suap-menyuap pun melanggengkan para mafia narkoba untuk dapat menjalankan bisnisnya bahkan dari balik penjara. Skandal peredaran narkoba kian hari semakin merajalela, meski bandar besarnya sulit dilacak keberadaannya karena bisnis ini dikendalikan oleh “orang kuat”  yang mempunyai pengaruh terhadap para aparat dan politisi.

Bisnis yang membawa keuntungan yang besar ini menjadi susah diberantas karena bisnis ini dijalankan oleh sekelompok punya kekuatan secara politik karena dapat mengintervensi aparat hukum dan pemerintahan. Tentunya mengenai hal ini, ingatan kita mengenai Freddy Budiman belum hilang bukan?

Dalam kaitan dengan hal ini, kaum oligarki dengan kekuatan modalnya mempunyai kecenderungan untuk mempertahankan status quo kekuasaanya. Persekongkolan antara penguasa, pengusaha, dan jaringan terorisme adalah persekonggolan kaum oligarki untuk mengeruk kekayaan sebuah negara sekaligus mempertahankan kekuasaannya.

Untuk itu, kaum oligarki melakukan penyuapan, lobi-lobi bisnis hingga mengendalikan aksi terorisme untuk ancaman dan pengalihan isu. Kapitalisme, Globalisasi, dan persengkongkolan antara penguasa dan pengusaha telah menciptakan oligarki. Dalam masyarakat modern uang telah menjadi motif dan tujuan sebuah tindakan. Tindakan yang bernilai politis tidak lepas dari pengaruh keterikatan akan uang.

Uang pun menjadi simbol dan legitimasi sebuah status sosial dan relasi masyarakat. Korupsi pun menjadi tindakan politis dengan skenario tertentu oleh para pemegang kekuasaan entah itu kekuasaan secara politik maupun birokrasi.

Saya katakan di sini sebagai tindakan politis karena perilaku korupsi merupakan sebuah tindakan dari pemegang kekuasaan dengan merekayasa data, memanipulasi sistem merekayasa kebijakan atau aturan main birokrasi yang berujung pada pengambilan keputusan tertentu agar dapat memperoleh sejumlah uang dari sebuah proyek tertentu.

Korupsi dijalankan dengan cara yang elegan dengan memanfaatkan kelemahan sistem dan pasal-pasal karet dalam hukum sehingga, pelaku korupsi pun dapat merasionalisasi tindakannya dan dapat aman dari penyelewengan hukum sehingga pelaku korupsi dapat dapat tidak tersentuh oleh hukum.

Penjualan narkoba, tindak korupsi dan terorisme merupakan tindakan kejahatan dapat kita duga di gerakan oleh kaum oligarki yang tersusun rapi, sistematis dengan system kerja yang tersembunyi. Dan ketika, gerak dan kerjanya mulai terbaca “pion-pion” dalam papan catur sistem tersebut agar raja dan ratunya tetap nyaman untuk melanjutkan permainannya.