Dalam mempelajari faktor penyebab terjadinya kejahatan internasional tidak terlepas dari kajian kriminologi. Istilah Kriminologi pertama kali diperkenalkan oleh P. Topinard seorang antropolog berkebangsaan Prancis yang membagi kriminologi sebagai Crimen yang berarti kejahatan, serta Logos yang berarti ilmu pengetahuan.

Sehingga kriminologi sendiri dapat dipahami sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Sedangkan menurut Mr W.A Bonger guru besar Universitas Amsterdam dalam bukunya Inleiding Tot De Criminologie mengatakan, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan mempelajari, menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya[1].

Sedangkan pengertian kejahatan itu sendiri menurut Bonger adalah tindakan anti sosial yang dipandang dari sudut masyarakat[2]. Sedangkan bentuk-bentuk kejahatan internasional menurut pasal 5 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d Statuta Roma tahun 1998 antara lain meliputi kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi. 

Faktor penyebab kejahatan itu sendiri pada hakikatnya tidak berasal dari suatu faktor tunggal. Perpaduan antara beberapa faktor, baik yang berasal dari dalam diri pelaku seperti umur, jenis kelamin, pendidikan dan kepercayaan, maupun dari yang berasal dari luar diri pelaku, semisal keluarga (orang tua, istri dan anak) dan lingkungan.

Seorang pakar kriminologi Amerika Serikat pada tahun 1934 di dalam bukunya yang berjudul Principle Of Criminology, Edwin H Sutherland yang membagi penyebab kejahatan sebagai berikut :

1. Kejahatan dipelajari secara negatif, ini berarti bahwa kejahatan tidak diwariskan.

2. Kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain melalui proses komunikasi.

3. Bagian pokok proses belajar kejahatan berada dalam kelompok-kelompok pribadi yang intim.

4. Proses belajar kejahatan meliputi :

- Teknik-teknik untuk melakukan kejahatan yang kadangkala rumit dan kadang-kadang sangat sederhana.

- Arah, motif, dorongan, pembenaran dan sikap-sikap.

5. Arah khusus motif dan dorongan dipelajari dari definisi-definisi tentang penguntungan atau tidaknya aturan hukum.

6. Seseorang menjadi deliquent oleh karena ia lebih mempunyai definisi yang mendukung pelanggaran hukum dibandingkan dengan definisi-definisi yang tidak mendukung pelanggaran hukum.

7. Pengelompokan yang berbeda-beda mungkin beraneka ragam dalam frekuensi, lamanya, prioritas dan intensitas.

8. Proses belajar kejahatan melalui pengelompokkan dengan pola-pola kejahatan yang menyangkut semua mekianisme yang terdapat dalam proses belajar apapun.

9. Walupun kejahatan merupakan pencerminan kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum, akan tetapi tidak dijelaskan oleh kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai tersebut.

10. Merupakan pencerminan nilai-nilai dan kebutuhan-kebutuhan yang sama[3].

Bahwa berdasarkan teori faktor pernyebab kejahatan dalam kriminologi tersebut, maka penulis akan menghubungkannya dengan kejahatan internasional yang terjadi di Myanmar sebagai berikut :

Apabila ditinjau dari sejarah keberadaan etnis Rohingya di Propinsi Rakhine terdapat beberapa versi hingga saat ini. Sebagian pendapat mengatakan bahwa mereka berasal dari perbatasan negara sekitar yaitu Bangladesh dan India, yang masuk ke wilayah Myanmar secara temporer pada waktu tertentu untuk keperluan perdagangan.

Namun ada pula sebagian pendapat yang mengatakan bahwa mereka merupakan etnis dari bekas Kesultanan Islam Arakan yang telah menempati propinsi Rakhine sejak ratusan tahun lalu.

Meskipun terdapat beberapa versi mengenai asal usul keberadaan etnis Rohingya tersebut, namun pada kenyataannya keberadaan masyarakat Rohingya di Myanmar tersebut telah terjadi sejak ratusan tahun lalu.

Secara kultur, bahasa, agama dan ciri-ciri fisik, etnis Rohingya berbeda dengan kebanyakan etnis di Myanmar. Etnis Rohingnya memiliki ciri-ciri fisik yang lebih cenderung menyerupai etnis dari India dan Bangladesh.

Begitu juga dengan bahasa mereka yang juga berbeda dari etnis-etnis mayoritas di Myanmar, dari sisi kepercayaan etnis Rohingya sebagaian beragama Islam, hal ini juga berbeda dengan kepercayaan mayoritas di Myanmar yang beragama Budha.

Pemberontakan awal yang terjadi dalam dekade 1940-an dipercaya sebagai awal terjadinya kejahatan internasional di Myanmar ini. Pemerintah Myanmar mengambil tindakan represif untuk mengakhiri pemberontakan melalui jalur operasi militer yang disebut sebagai operasi naga.

Penanganan melalui jalur operasi militer ini semakin lama semakin menjadi bola panas bagi pemerintahan Myanmar. Sehingga menimbulkan konflik berkepanjangan yang mengganggu kestabilitasan pemerintahan di Myanmar. Dari sisi ekonomi sendiri pemerintah Myanmar harus menggelontorkan devisa lebih untuk membiayai operasi-operasi militer di Rakhine.

Disisi lain akibat konflik yang berkepanjangan tersebut menimbulkan ketidak amanan di lokasi konflik sehingga akibatnya pemerintah tidak dapat mengeksplorasi kekayaan alam di wilayah konflik tersebut, yang juga semakin memperburuk citra Myanmar di dalam pergaulan internasional yang dapat berdampak semakin menurunnya nilai investasi asing ke Myanmar.

Sehingga dikaitkan dengan teori kriminologi di atas, maka dapatlah ditarik suatu benang merah bahwa potensi awal yang menimbulkan kejahatan internasional adalah dari perbedaan tersebut.

Pemerintah Myanmar yang merasa bahwa etnis Rohingya ini sebagai imigran gelap di wilayahnya berusaha memproteksi masyarakatnya, khususnya etnis mayoritas di Myanmar dengan membuat kebijakan-kebijakan yang mengisolir peran etnis Rohingya dalam tataran birokrasi pemerintahan, pembatasan akses kesehatan dan pendidikan serta lain sebagainya.

Disisi lain etnis Rohingya yang berpendapat bahwa mereka etnis asli Myanmar menuntut persamaan hak dan perlakuan dari pemerintah setempat semakin lama semakin meningkatkan eskalasi pergesekan tersebut hingga pada akhirnya menimbulkan sikap pemberontakan dan keinginan untuk menyatukan diri dari etnis Rohingya ke Pakistan.

Indonesia memainkan peran penting dalam mendorong perdamaian di Myanmar. Sebagaimana di dalam amanat pembukaan undang-undang dasar 1945 yang merupakan dasar konstitusi Indonesia, menyebutkan “......... ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial[4].

Dalam hal ini pemerintah Indonesia berperan dalam mendorong pemerintah Myanmar untuk menyelesaikan konflik bersenjata di Rakhine melalui jalur diplomasi.

Sebagai negara dengan berpenduduk muslim terbesar tentunya peran Indonesia sangat penting dalam menarik simpati etnis Rohingya sehingga mau duduk bersama dalam menyelesaikan konflik bersenjata yang bekepanjangan ini.

Bagaimanapun rakyat Indonesia pernah berjasa dalam menyelamatkan para pengungsi etnis Rohingya yang terkatung-katung di sekitar perairan Aceh. Dimana saat itu dengan di dorong oleh rasa persaudaraan, masyarakat Indonesia khususnya rakyat Aceh dengan hanya bermodalkan perlengkapan seadanya.

Dengan gagah berani mengarungi lautan guna menjemput para pengungsi dari etnis Myanmar yang terkatung ditengah laut. Kebaikan hati rakyat Indonesia khususnya masyarakat Aceh ini tercatat dengan tinta emas dalam sejarah kemanusiaan, sebagaimana halnya saat Indonesia menampung para pengungsi dari Vietnam di pulau Buru pada dekade 1990-an.

Selain peran Indonesia tersebut, dengan adanya itikad baik dari masing-masing pihak barulah perdamaian di Rakhine bisa tercipta. Disatu sisi pemerintah Myanmar membuka kebijakan-kebijakan yang mengisolir etnis Rohingya dari tempatnya dengan cara memberikan persamaan hak kepada etnis Rohingnya untuk mendapatkan akses kesehatan, pendidikan dan yang paling pokok adalah pengakuan sebagai warga negara.

Karena biar bagaimana pun juga tidak dapat dinafikkan peran etnis Rohingya dalam perjuangan kemerdekaan Myanmar dari penjajahan Inggris dan Jepang. Disisi lainnya etnis Rohingya sendiri harus menahan diri dari niat untuk melepaskan diri dari Myanmar.

Komunikasi dua arah antara pemerintah Myanmar dan etnis Rohingya haruslah senantiasa dijaga sehingga dapat menjaga hubungan antara pihak, dari upaya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang ingin memecah belah dan menggangu kedamaian di wilayah Rakhine.

Dengan adanya komunkasi yang intens dengan ditambah masing-masing pihak dapat menahan diri, maka bukan tidak mungkin perdaiaman itu dapat lahir dari bumi Rakhine.#LombaEsaiKonflik

[1]. Prof.Mr.W.A. Bonger. Pengantar Tentang Kriminologi. PT Pembangunan. Jakarta. 1995. Hal 9

[2] Prof.Mr.W.A. Bonger. Ibid Hal 20

[3] Drs B Simanjuntak, SH. Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial. Tarsito. Bandung. 1977 Hal 45

[4] Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945