Suatu kelurahan membentuk tim pemenangan untuk kandidat tertentu agar mendapat bantuan fresh money yang hendak digunakan untuk perbaikan jalan dan pembelian pupuk tani. Jika kandidat bersedia memenuhi hal tersebut, maka total suara di kelurahan terkait akan diarahkan padanya.

Begitulah buku ini dibuka dengan mempertegas bahwa praktik tim sukses yang bersifat ad hoc cenderung tak mendasari pilihan politiknya dengan hal-hal yang berjangka panjang dan ideologis, melainkan berdasar pada kepentingan-kepentingan praktis yang berjangka pendek.

Sederhananya, hal di atas adalah praktik klientelisme yang marak ditemui dalam kontestasi pemilihan umum di Indonesia. Penulis buku ini, yakni Edward Aspinall dan Ward Berenschot, memaparkan hasil temuannya saat pemilihan umum legislatif pada 2014 silam. Mereka memperlihatkan sebuah praktik yang dikenal sebagai klientelisme politik.

Esensi dari politik klientelistik adalah quid pro quo, sesuatu untuk sesuatu, atau resiprositas; pertukaran timbal balik antara individu atau antara kelompok dengan kandidat. Oleh Bayart, praktik itu disebut sebagai “politik perut”. Para aktornya mencoba menyuling keuntungan materiel dari sistem politik yang ada.

Pada tingkat ini, politik dijalankan atas dasar pragmatisme dengan jual-beli bantuan, uang tunai, barang-barang materiel, dan keuntungan materiel lainnya hingga menjadi praktik politik setiap momentum demokrasi. Akibatnya, selain mendidik masyarakat dengan paradigma materiel, juga berdampak buruk pada program pemerintahan yang tidak tepat sasaran, dan yang paling parahnya akan membibit koruptur-koruptor baru.

Penyebab Praktik Klientelisme

Buku ini, khususnya dalam BAB II, berupaya mengomparasi pendekatan politik formal dan informal untuk menemukan titik tolak awal mula Politik Patronase dan Klientelistik. Salah satu temuannya yakni adanya masalah kesenjangan antara pendekatan antropologis dan ilmu politik formal yang memengaruhi kesimpulan dari sebuah analisis.

Untuk itulah dalam buku ini ditemukan tiga tradisi yang berbeda dan mendekati studi tentang politik klientelistik dengan sangat mencolok, yakni; Kulturalis, Marketis, dan Institusionalis. Sebab, menurut pengamatan kedua penulis buku ini, ada empat hal yang menyebabkan praktik klientelisme bertumbuh subur dan mengakar kuat di Indonesia. Empat hal itu adalah: biasnya perbincangan politik formal dan cenderung menafikan jejaring informal; ketiadaan akses sumber daya negara untuk partai politik; sistem daftar terbuka dalam pemilihan legislatif yang mengakibatkan persaingan ganda; dan ambang batas pencalonan kepala daerah yang menimbulkan mahar politik.

Salah satu akibatnya, di samping maraknya vote buying, yakni jabatan menteri sebagai pembantu presiden yang idealnya diisi oleh profesionalis, kini juga diisi oleh pimpinan partai politik. Hal ini membuktikan bahwa partai politik tak memiliki akses sama sekali terhadap sumber daya negara dan memaksa partai politik untuk masuk ke dalam sistem agar jaringan kuasanya tetap berjalan dengan baik.

Itulah bedanya sistem politik di Indonesia dengan India dan Argentina. Partai politik di India dan Argentina memiliki akses atas segenap sumber daya negara. Sementara di Indonesia tidak sama sekali. 

Fenomena lain yang juga mengakar kuat di daerah-daerah di Indonesia yakni pokok pikiran anggota DPRD. Institusinya adalah lembaga legislatif, tapi mengelola uang seperti eksekutif. Sederhananya, hal tersebut adalah upaya partai politik untuk mendapatkan akses sumber daya negara.

Orde Baru; Pelemahan Partai Politik dan Politisasi Birokrasi

Hal lain yang memengaruhi demokrasi politik hari ini adalah arah dan sistem pemerintahan yang diberlakukan oleh rezim Orde Baru. Bagaimana tidak, saat itu, selain menyederhanakan, partai politik juga melakukan politisasi aparatus pemerintahan hingga di akar rumput. Misalnya, dengan memusatkan urusan warga kepada ketua RT dan RW serta Kepala desa.

Akibat dari itu semua, negara dengan segala perangkatnya menjadi pusat penyaluran distribusi sumber daya publik. Hal ini jauh berbeda dengan kondisi demokrasi politik di India dan Argentina. Di sana, untuk mengurus administrasi ke rumah sakit atau keterangan miskin, cukup mendatangi kantor partai politik. Sementara di Indonesia, mesti melalui pemerintah Desa, RT, RW, dan Kelurahan.

Adapun dalam aparatus pemerintahan sudah terbiasa dan bahkan menyaksikan dengan mata kepala sendiri apa yang disebut sebagai kolusi, korupsi, dan nepotisme. Bagaimana tidak, aparatus pemerintahan memiliki hubungan tersendiri dengan Partai Golkar, satu di antara tiga partai yang ada di era Orde Baru.

Singkatnya, perubahan sistem politik yang dengan terjadinya demokratisasi setelah 1998 pada dasarnya adalah sebuah transisi dari bentuk distribusi klientelisme yang terbatas ke distribusi klientelisme yang masif, sekaligus mensyaratkan ketokohan serta jejaring individu seorang politisi. Akibatnya, pertimbangan ideologis atas suatu partai tak lagi memiliki ruang khusus, melainkan berpusat pada patronase.

Inilah segenap keharusan mengapa kita mesti mereformasi sistem elektoral Indonesia. Menurut kerangka dalam buku ini, ada dua pilihannya; memusatkan patronase pada negara saja atau memusatkan patronase pada seluruh partai politik dengan cara memberinya akses pada sumber daya publik. 

Sebab, jika tidak, patronase individu yang seperti saat ini berlaku akan terus mengabaikan transformasi ideologi dalam arena politik praktis dan secara perlahan merubah pandangan dunia masyarakat Indonesia menjadi materealisme murni. Tak hanya itu, hal ini juga akan mengakibatkan tidak efektifnya Bawaslu (Badan Pengawasan Pemilu) dalam menjalankan tugas pokoknya.

Riwayat Buku:

  • Judul: Democracy For Sale; Pemilu, Klientelisme dan Negara di Indonesia
  • Penulis: Edward Aspinall dan Ward Berenschot
  • Penerbit: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
  • Tahun Terbit: Jakarta, 2019