Sejak era Soeharto, kampanye soal politik beras sudah sering digalakkan hingga saat ini. Bahkan kalimat seloro orang Medan bilang, “kalau belum makan nasi, rasanya masih ada yang kurang”, bisa dibenarkan. Di era beliau, seperti program Food Security atau ketahanan pangan mulai populer melalui program PLG (Program Lahan Gambut).

Program ini merupakan komitmen dari para pemimpin negara ketika mengikuti Word Food Summit yang diselenggarakan oleh Food and Agriculture Organization (FAO) pada November 1996 di Roma. Pada kegiatan ini, pemimpin berikrar melalui kemauan politiknya untuk mengurangi setengah dari angka kelaparan dunia dengan ketahanan pangan.

Pada saat itu FAO mencatat ada 800 juta dari 5,67 milyar penduduk dunia menderita kurang pangan, yang diantaranya terdapat 200 juta balita kurang gizi, terutama energi dan protein. Akan tetapi, mulai dari revolusi hijau, revolusi putih, dan revolusi pangan lainnya ternyata bukan menjadi jawaban terhadap persoalan tersebut.

Malah sebaliknya, bahkan rakyat lapar di dunia meningkat tahun 2006 menembus angka 920 juta jiwa, belum lagi di tahun 2009 orang kelaparan kurang gizi mencapai 1,02 miliar jiwa. Ternyata kampanye soal revolusi itu tidak berbuah apa-apa.  

Dikeadaan demikian, muncullah gerakan petani kecil dunia atau disebut La Via Campesina. Konsep yang ditawarkan melalui gerakan ini fokus terhadap prinsip praproduksi, produksi, distribusi, dan konsumsi yang diinginkan rakyat kecil. Sekaligus menjadi alternatife terhadap ketahanan pangan sebelumnya yang dikooptasi model ekonomi politik neoliberal. La Via Campesina yang berarti mewujudkan kedaulatan pangan.

Atas ketidakpastian konsep sebelumnya, diadakan pertemuan World Food Sovereignty Summit pada tahun 2007 di Desa Nyeleni, Selingue, Mali. Pada pertemuan tersebut hadir 500 orang perwakilan 80 negara dari berbagai profesi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Seperti petani, nelayan, peternak, pengembala, masyarakat adat, pemuda, perempuan, serta dari berbagai kalangan.

Pertemuan tersebut pun melahirkan pengaruh perempuan terhadap kedaulatan pangan dunia. Peran-peran perempuan menjadi penting sekaligus merubah status dan pandangan diberbagai negara yang selama ini banyak dikaburkan oleh masyarakat patriarki.

Kedaulatan pangan dapat dipahami sebagai hak bangsa dan rakyat dalam mengatur sistem pangan mereka sendiri, baik itu pasar, sistem pangan, sistem produksi, dan lingkungan sekitar. Hal ini merupakan tawaran untuk mengkritik sistem ekonomi pertanian neoliberal yang sering sekali digunakan dalam dunia pertanian.

 Keterlibatan perusahaan nasional maupun multi-nasional hingga saat ini sering kali memiliki intervensi besar dalam pertanian kita. Padahal konsep dari kedaulatan pangan itu sendiri memiliki nilai, seperti serangan yang komprehensif terhadap korporasi usaha pertanian yang melakukan kerusakan, baik itu lingkungan maupun sistem sosial sebelumnya.

Kedua, sebagai susunan atas retorika dasar populisme agraria dalam kondisi globalisasi kontemporer: keunggulan moral dan sosial petani (pemilik lahan kecil), serta keunggulan ekologis yang dimasukkan di dalam konsepsi kedaulatan pangan.

Ketiga, sebagai program untuk membangun sistem pangan dunia yang baru, berkelanjutan dan berkeadilan sosial, menghubungkan kembali pangan, alam dan komunitas masyarakat adat.

Bagi kedaulatan pangan, masyarakat dianggap sebagai pelopor dalam keberlangsungan. Menekankan pada hak dan otonomi warga untuk mengembangkan sistem pangannya sendiri dan gagasan “pangan dapat berasal darimana saja” (“food from somewhere”) (Wittman 2011: 90).

Hal tersebut kuat karena dalam prosesnya, peran petani, nelayan, perempuan, pemuda, masyarakat adat, dan lainnya terbukti menjaga keberlangsungan sumber daya agraria dan pemenuhan kebutuhan rumah tangga secara merdeka. Walaupun saat ini masyarakat diintervensi ketergantungan oleh monopoli pupuk/pestisida bahkan ketidakpastian pasar.

Kedaulatan pangan memang sekilas hampir sama dengan ketahanan pangan. Akan tetapi masyarakat terutama pemerintah harus begitu jernih melihat istilah yang hampir tak berbeda ini, sehingga dalam melahirkan program bisa secara berkesinambungan dan tanpa merebut hak-hak masyarakat sekitar (adat) dengan seluruh identitasnya.

Berdaulatnya petani akan lahan, jenis tanaman, akses lahan, pupuk (obat-obatan), alat pertanian, pasar, akses modal, bahkan asuransi pertanian akan semakin menjamin ketersediaan pangan dalam pemenuhan kebutuhan bangsa. Sebenarnya sederhana itu saja permasalahan pertanian kita. Jika negara memang niat tanpa program ketahanan pangan pun, kita akan berdaulat atas pangan.  

Seperti negara Denmark, di negara ini petani begitu dimuliakan melalui eksperimen dari masyarakat sendiri. Akses terhadap dukungan pertanian dijamin oleh negara, bahkan sampai kepada kesehatan ternak mereka menjadi tanggung jawab koperasi (produksi dan pemasaran) yang sekaligus menjembatani hasil pertanian pun peternakan masyarakat kepada swalayan, pasar, bahkan perusahaan sekalipun.

Kemerdekaan petani itu disalurkan melalui kedaulatannya, bukan kebertahanannya di tengah konflik agraria struktural yang kian mempersempit wilayah pertanian maupun peternakan/nelayan. Bahkan untuk mengelola pertanian yang sempit perhitungan, melalui Food Estate menggarap hutan dan merusak perekonomian masyarakat secara history.

Bukan hanya dihantam atas nama pembangunan, kemudahan investasi yang jorok itu akan semakin memperkecil peluang berlangsungnya negara agraris.

Kedaulatan pangan menempatkan hak masyarakat atas makanan yang sehat dan sesuai dengan budayanya dalam memproduksi secara agro-ekologi dan berkelanjutan, dan hak mereka untuk memilih sendiri makanan mereka dan sistem pertaniannya sendiri. Masyarakat adat memiliki peran dalam pemenuhan kebutuhan pangan sekaligus menjaga berlangsung atau tidaknya suatu sumber daya agraria kini dan nanti.  

Berlanjut atau tidaknya suatu peradaban bangsa sangat ditentukan oleh kemandiriannya. Penghormatan kepada petani, nelayan, pemuda, perempuan dan masyarakat adat merupakan wujud dari bangsa yang berdaulat.