Tak kurang dari sebulan, desa akan menggelar pesta demokrasi jilid 3. Pesta demokrasi di level yang paling bawah di negeri ini, yaitu Pemilihan Kepala Desa (Pilkades, akan digelar secara serentak 11 September mendatang, sekaligus menjadi kali ketiganya rakyat desa memilih pemimpin mereka secara langsung pasca Pilkada dan Pilkades beberapa waktu lalu.

Ada beberapa perbedaan mencolok dari pagelaran pilkades di desa saat ini dengan sebelumnya. Pertama, hilangnya simbol para calon. 

Pada pilkades sebelumnya, surat suara yang digunakan tidak menampilkan foto calon, tetapi menggunakan buah-buahan sebagai pengenal peserta yang akan dipilih. Bahkan dalam penghitungan surat suara, tidak menyebut nama atau nomor urut, tetapi menyebut buah sebagai representasi para calon.

Kedua, pemutakhiran pelaksanaan pilkades yang dilakukan secara serentak. Hal ini menjadi angin segar merawat kedamaian dalam pelaksanaan demokrasi desa tersebut. Pasalnya, pilkades yang sarat dengan emosi dapat memecah konsentrasi konflik yang terpusat pada satu desa bila dilaksanakan tidak serentak.

Oleh karena itu, pilkades dan sistem penjaringan kepemimpinan yang dibangun mesti menggambarkan dimensi kebesaran demokrasi itu sendiri, yaitu mewujudkan kedamaian di antara banyak perbedaan. Hal ini menandakan, pada prinsipnya demokrasi tidak hanya berkutat pada tataran tekhnis-formil; lebih dari itu, pagelaran pilkades sebagai produk otoritatif demokrasi terlaksana didasarkan atas pertimbangan segi kemanusiaan.

Pesan kedamaian dalam pilkades secara otomatis memperlihatkan peningkatan bobot pendidikan politik masyarakat di tingkat lokal. Dimulai dari ujaran ideal (ideal speech situation) seputar perpolitikan, menandakan demokratisasi masyarakat menyampaikan gagasan dan kritik secara terbuka untuk menghasilkan kesepakatan rasional (a rational agreement) di antara masyarakat. Hal ini persis dengan yang disampaikan Jurgen Habermas tentang demokrasi deliberatifnya.

Artinya, adanya kedamaian meruapakan aktualisasi dari kesadaran berdemokrasi, di mana masyarakat melihat pilkades sebagai produk demokrasi dari sudut idealitas berbangsa dan bernegara bagi kehidupan yang lebih hangat, aman, dan tenteram; mengenyampingkan fanatisme buta yang berakhir perpecahan.

Mengawal Kedamaian Pilkades

Penulis sendiri, dalam merajut kedamaian, menaruh perhatian dan harapan besar kepada parpol. Bagaimana tidak, amanah UU No 2 Tahun 2011 Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol) di pasal 1 (1) intisarinya dapat dipetik bahwa parpol menjalankan peran fundemental bernegara dalam bingkai demokrasi, yakni sebagai wadah aspirasi politik dan sebagai benteng pertahanan pemelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemudian, dua peran penting tersebut dikuatkan dalam pasal 10 yang menyebutkan tujuan parpol didirikan salah satunya mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila sebagai tujuan umum (general purpose). Sedangkan salah satu dari tujuan khususnya (special purpose) ialah membangun etika dan budaya politik di kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dari dua pasal di atas, sebetulnya sangat gamblang dipahami bahwa parpol sebagai wadah aspirasi dan partisipasi politik masyarakat, minimalnya menjalankan tiga peran sekaligus: pertama, jembatan politik masyarakat dengan negara; kedua, wadah penjaringan kepemimpinan yang representatif; dan ketiga, menjaga keseimbangan demokrasi Indonesia.

Tak kalah penting juga, seyogiyanya parpol dapat merekatkan perpolitikan nasional dengan masayarakat menyentuh sampai level paling bawah (grassroots), dengan etika dan budaya politik lebih arif. Sehingga perpolitikan utamanya pada pilkades terkesan melahirkan realitas politik dengan keramahan dan kekeluargaan dengan siapa pun.

Pertanyaan kemudian, lalu dari mana partai politik memulainya? 

Sebenarnya seluruh parpol yang ada di Indonesia tidak perlu “digurui” tentang bagaimana mereka memulai untuk menjaga agenda pilkades tetap dalam kerangka kesejukan di tengah masyarakat.

Ketentuan pasal 11 (huruf a dan b) UU Parpol telah memberikan solusi konkret, yakni parpol berfungsi sebagai sarana pendidikan politik, baik bagi anggota ataupun masyarakat secara luas, dan tak kalah penting juga menciptakan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Penulis mencoba merefleksikan isi pasal 11 tersebut dengan kondisi saat ini. Memang terlihat nyata bagi masyarakat pedesaan (utamanya), partai politik menjelma sebagai wadah perpolitikan rakyat terlihat hanya saat pilkades akan digelar. Tak urung, sering dijumpai ungkapan masyarakat kecil: “sekarang ingat, kalau sudah jadi kami ditinggalkan.

Darai sana, mestinya parpol menjangkau aktivitas perpolitikan masyarakat tidak hanya pada momen perpolitikan nasional. Sederhanya, untuk menjalankan pendidikan politik di masyarakat di level terbawah tidak mesti menunggu momen politik nasional, provinsi, dan kota. Parpol harus lebih proaktif menjalankan fungsi sarana pendidikan politik tanpa mengenal “batas waktu”.

Oleh karena itu, perlu upaya perluasan peran partai politik yang tidak hanya terpaku pada pemilu dan pilkada (Pasal 12 huruf d). Tetapi parpol harus mendorong kader dan simpatisan di tingkat cabang (kabupaten/kota) dan pengurus ranting agar terlibat langsung ke tingkatan pilkades.

Langkah demikian, menurut hemat penulis, perlu dilakukan untuk menggerakkan seluruh elemen bangsa, merawat kebinekaan dalam bingkai demokrasi. Pilkades sebagai produk demokrasi bukan sebagai ajang luapan kemarahan, tetapi aktualisasi kedewasaan berpolitik yang diangkat dari nilai kearifan, membangun citra politik sebagai realitas dan budaya di masyarakat.

Bagian akhir tulisan ini, penulis akan mengutip ungkapan Samsu Rizal Panggabean (2009) dalam sebuah tulisannya, sebagai pesan kedamaian dalam momentum penjaringan pemimpin dari level yang paling atas sampai pada yang terbawah:

“... berdemokrasi berarti bersedia terpercik noda dan belepotan, bergaul dengan penantang, tidur dengan orang yang tak dikenal.