Belum lama ini, Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Di dalam Perppu yang baru itu, disebutkan hukuman tambahan untuk para predator anak.

Hukuman tersebut berupa kebiri kimiawi, penambahan kurungan penjara, pemasangan chip hingga penyebaran foto pelaku. Hal ini dilakukan Jokowi setelah makin maraknya kasus pemerkosaan anak, bahkan hingga menghilangkan nyawa korban. Hingga orang nomor satu di Negara ini pun menyatakan kasus seperti itu dimasukan dalam kategori extraordinary crime yang harus segera diselesaikan.

Namun alih-alih selesai masalah extraordinary crime yang satu ini, Perppu ini justru malah menimbulkan polemik di beberapa kalangan masyarakat. Salah satu yang cukup vokal menentang perppu ini adalah Komnas HAM. Dalam wawancara wartawan Republika, Fitriyan Zamzami dengan Komisioner Komnas HAM, Maneger Nasution, ia menganggap hukuman kebiri sebagai upaya balas dendam bukan memberikan ganjaran yang setimpal dan pembinaan.

Terlebih, masih menurut Maneger, hukuman kebiri dianggap merendahkan martabat manusia dan tidak akan memberikan solusi. Hal senada juga diungkapkan oleh pakar seksologi, dr Boyke Nugraha yang dimuat dalam koran Republika edisi Jumat (27/5) lalu.

Ia mengaku tidak sependapat dengan hukuman itu, karena secara medis jika seorang mendatangi dokter karena gangguan jiwa, maka tindakannya adalah rehabilitasi. Berbeda dengan kebiri yang lebih mengarah pada tindakan menyakiti.

Selain itu, kata dia, kebiri kimiawi akan memberikan dampak pada fisik pelaku yang mendapatkan hukuman. Seperti hilangnya kemauan, melemahnya otot, bulu-bulu rontok bahkan hingga timbulnya penyakit diabetes. Dokter yang beken dengan nama dokter boyke ini lebih setuju dilakukan tembak mati bagi para pelaku predator seksual anak.

Namun selalu ada yang pro dalam setiap polemik yang muncul. Selain dari masyarakat luas, Komnas Perlindungan Anak atau KPAI sepertinya menjadi pihak yang paling depan mendorong diterapkannya Perppu ini. Erlinda, Komisioner KPAI, meminta masyarakat tidak lagi berpolemik soal Perppu ini. Hal ini ditujukan agar tidak mengusik rasa keadilan korban dan keluarga.

Selain itu, Perppu ini nantinya akan menjadi gerbang masuk revisi Undang-Undang Perlindungan Anak. Ia sempat menyatakan akan melihat efektifitas peraturan ini, dan akan melakukan evaluasi jika diperlukan. Hal senada juga beberapa kali dinyatakan oleh Menkumham, Yassona Laoly, yang mengatakan pemberian hukuman akan diberikan hakim dengan melihat fakta-fakta hukum yang ada. Sehingga Perppu ini tidak perlu menjadi polemik.

Terlepas dari pro dan kontra yang ada, penulis berpandangan tidak boleh dikesampingkan pengawasan faktor-faktor penyebab. Adanya kasus-kasus yang mengerikan dan merenggut masa depan anak bukan datang tiba-tiba. Penyebab seperti akses-akses informasi yang vulgar perlu untuk lebih diawasi lagi. Penyebaran minuman beralkohol ataupun minuman keras perlu diperketat, karena rata-rata kasus diawali oleh pesta miras.

kemudian, pengawasan di tingkat masyarakat perlu ditingkatkan. Khususnya di lingkungan korban, agar tidak ada kesempatan bagi para predator anak untuk melakukan aksi bejatnya. Peran orang ketiga seperti tokoh masyarakat dan tokoh agama harus digiatkan lagi, agar para pemuda, remaja, atau bahkan pria dewasa tidak memiliki pemikiran ke arah perlakukan kekerasan seksual terhadap anak.

Jika hal itu semua sudah terpenuhi, barulah pemerintah benar-benar menerapkan hukuman berat. Bahkan jika perlu dilakukan tembak mati, seperti hukuman yang diterima para gembong narkoba juga para pelaku teror. Karena kasus kekerasana seksual anak sudah masuk dalam extraordinary crime, dan sama-sama menebar teror bagi para calon korbannya.

Selain itu, dari logika sederhana penulis, tidak mungkin kita menghilangkan pohon jika hanya rantingnya yang dipotong. Akar di dalam tanah akan terus memberikan kehidupan bagi ranting dan daun yang tumbuh dan terlihat dari atas. Percuma jika hanya memotong ranting sementara akar terus menjalar bebas di dalam tanah.