Kita tahu bahwa kultur politik kita sejatinya buah adopsi dari segala konsep politik dari Barat. Bahkan penentuan sistem pemerintahan kita juga meminjam dari konsep Demokrasi Webber atau Trais Politica Montesque. Sehingga banyak sekali jargon-jargon elit politik kita yang juga banyak terinspirasi dari kultur politik barat.

Salah satu Jargon politik yang seringkali saya (kita) dengar dalam kultur intelektual politik kita adalah, “Vox Populi Vox Dei”. Sejenak marilah kita bahas anatomi dan morfologi sosial dari jargon ini, dan kaitannya dengan kondisi sosial-politik kita hari ini, terutama yang berhubungan dengan skema pendidikan politik.

Vox Populi Vox Dei; “Suara Rakyat adalah Suara Tuhan”, Motto ini muncul sebagai respon jargon L’etat C’est Moi; “Hukum itu adalah Saya” yang dikeluarkan oleh Raja Lois XIV Perancis (1643-1715). Visi jargon pertama adalah visi perlawanan, sedangkan visi jargon kedua adalah semangat otoritarian. Yang pertama subjek pelakunya adalah rakyat, sedangkan yang kedua subjek pelakunya adalah seorang Raja.

Hampir semua budi masyarakat intelektual hari ini sepakat bahwa jargon pertama itu bentuk dari semangat suci guna melawan tirani. Sehingga menjadi wajar jika jargon pertama seringkali dikawinkan dengan proses demokrasi politik kita saat ini. Sedangkan jargon kedua, meski tidak sepopuler jargon pertama, namun jargon itu cukup untuk membuat dikotomi siapa kawan dan siapa lawan.

Kenyataan demokrasi kita saat ini disemangati oleh imajinasi tentang kedua jargon itu. Proses politik dalam menentukan mekanisme pemerintahan pun dibentuk atas dasar imajinasi Vox Populi Vox Dei dengan maksud melawan visi jargon L’etat C’est Moi.

Pendidikan politik kebangsaan kita selanjutnya dibentuk; berdasarkan itu semua akhirnya buku-buku pelajaran dari SD sampai Perguruan Tinggi diproduksi sedemikian rupa untuk mengenalkan prinsip-prinsip politik kebangsaan kita.

Sejak SD, kita diminta mengakui; betapa Indahnya prinsip Multipartai, betapa Indahnnya bentuk pemerintahan Presidensil maupun Parlementer, dikenalkan betapa mulianya tugas aparatur pemerintah; Dialah Legislatif sang pewakil rakyat, Dialah Eksekutif sang eksekutor kesejahteraan, dan Dialah Yudikatif sang pengawal keadilan.

Tidak lupa, kita juga dikenalkan dengan prinsip-prinsip Gotong Royong membangun bangsa, sehingga marak sekali jargon; Bhineka Tunggal Eka, Toleransi, dan Harmonisasi Budaya yang tidak bosan-bosannya dikampanyekan pada baliho-baliho jalanan, kadangkala dibawakan oleh figur pejabat dari pemerintah atau partai politik tertentu.

Pada masa pergerakan atau revolusi Kemerdekaan 1945 mungkin jargon tersebut bisa dipahami posisinya; misal, dapat kita pahami andaikan Tuanku HOS Cokro atau Ayahanda Soekarno berteriak lantang dalam orasinya: “Wahai rakyatku.. Vox Populi Vox Dei!!”, rakyat sudah langsung tahu bahwa kata itu diperuntukkan untuk dirinya dan digunakan untuk melawan Kolonialisme.

Kini berbeda. Ketika jargon itu diucapkan oleh para wakil rakyat kita, bahkan Presiden sekalipun, rakyat dengan apologistnya akan memperlakukannya sebagai Enigma. Dimisalkan; ketika Presiden Jokowi berorasi “Demi Rakyatku, Vox Populi Vox Dei” sontak (mayoritas) rakyat akan berucap “Ada apa ini, Teka-teki macam apa lagi ini?”

Sehingga, sungguh nampak sekali peta politik kita hari ini, bahwa perkataan para pejabat yang mengatasnamakan rakyat tidak lagi bisa (sulit) menjadi sebuah legitimasi, seketika alam bawah sadar rakyat akan memperlakukannya sebagai pretensi.

Jikalau dahulu ‘Politik’ melalui jargon-jargon di atas dianggap sebagai cara untuk mengelola SDA (Sumber Daya Alam) agar distribusinya tersebar secara arif dan bijaksana. Kini Politik seolah lepas dari citra yang demikian. Bila dulu Miriam Budiarjo (Seorang pakar politik dan sosiologi) mengibaratkan bahwa Politik itu ibarat Nahkoda yang senantiasa menjaga keselamatan awak kapalnya menuju bahtera impian, kini bolehlah Miriam Budiarjo meralat pernyataannnya; fakta proses politik yang terjadi kini; Nahkoda itu berusaha menenggelamkan seluruh awak kapalnya bahkan dirinya sendiri dalam lautan keegoisan.

Mungkin terlalu sarkas perumpamaan ini, tapi cobalah kita berpikir sejenak konfigurasi politik kita hari ini. Ibarat panah dan busur, bisakah kita memprediksi ke mana busur akan diarahkan? Sebagai rakyat, kita dibawa pada prinsip ketidakpastian politik. Atau ke mana busur kesejahteraan akan mengarah, sehingga kalimat-kalimat ribut semacam Sarkastik adalah ekspresi yang begitu wajar muncul hari ini.

Oleh sebab itulah kenapa saya menyebut bahwa Politik adalah Enigma. Jargon “Vox Populi Vox Dei” itu adalah clue umum yang masih sangat abstrak, kita tidak bisa menyasar jargon itu sepenuhnya diperuntukkan kepada rakyat, pastilah ada motif terselubung yang proporsinya lebih banyak diluar kepentingan rakyat. Jargon lawannya “L’etat C’est Moi” juga mengalami ketidakjelasan.

Apabila dari asal lahirnya begitu jelas posisi kedua Jargon tersebut bahwa Rakyat selalu diversuskan dengan Tiran, kini terjadi kebingungan siapa yang harus dilawan rakyat, atau lebih tepatnya, “Tirani mana yang harus dilawan dahulu?”

Sepertinya buku-buku SD sampai Perguruan Tinggi, kini masih saja gemar mengembangkan romantisasi perjuangan zaman pergerakan. Sehingga definisi kolonialisme itu selalu disasarkan kepada Belanda, VOC, atau Penjajah-penjajah.

Rakyat menjadi kesulitan mendeteksi siapa musuhnya hari ini yang selalu menggerogoti tanah lahirnya dan yang mencuri ternaknya. Tiadanya kontekstualisasi semangat politik atau kontekstualisasi antara musuh dan kawan berdasar sejarah membuat rakyat kita pongah. Seolah-olah pragmatisme dan apatisme terhadap politik sengaja dibudidayakan.

Karena Politik itu adalah Enigma maka ke-enigma-an politik itulah pendidikan yang sedang diajarkan kepada bangsa ini. Jadi sekali lagi, “Suara Rakyat Suara Tuhan” sebagai Jargon politik pastilah bentuk clue  umum dari sebuah Enigma. Rakyat sendiri masih kebingungan apa itu “Suara Rakyat” dan apa itu “Suara Tuhan” meskipun itu suara mereka sendiri.

Masyarakat modern kita saat ini semakin terkooptasi visinya; semakin membentuk keterasingan-keterasingan satu sama lain. Ada yang Anti Pancasila dan ada yang pro, ada yang anti Cina dan ada yang pro, ada yang anti PKI dan ada yang pro, ada yang anti negara OPM dan ada yang pro. Ada yang anti ISIS dan ada yang pro dan banyak lagi.

Keterasingan-keterasingan inilah yang membuat saya berasumsi mereka kesulitan menentukan siapa kawan dan siapa lawan mereka.

Sekali lagi, karena Politik itu adalah Enigma. Maka konsep multipartai dan segala pernik jargon demokrasinya tidak bisa dimaknai secara leterlek, kita harus berpikir mendalam untuk mengetahuinya, begitupula dengan jargon para caleg, para calon gubernur, elit  penguasa, dan pejabat pemerintahan, semua itu hanya tentang clue skema politik dan bukan yang sesungguhnya yang terjadi.

Ditambah dengan arus revolusi Internet dan bombastisnya media sosial, enigma itu menjadi sulit sekali terbaca sebagaimana adanya dan sebagaimana mestinya.  Apalagi sistem ekonomi yang semakin melegalkan persaingan bebas, dimana pesaingnya adalah para pemodal yang memiliki dana besar untuk menciptakan propaganda dan agitasi politik yang sulit sekali bagi rakyat untuk menerkanya.

Rakyat makin dijauhkan pada luasnya rasa empati dan solidaritas. Keadaan diperbatasan tidak bisa tercermin sebagaimana adanya, selalu saja ada permainan Versi jika ada modal yang memainkannya. Bukan saja di perbatasan, yang nampak jelas saja soal kebutuhan pokok pun ada mafianya, ada versinya.

Pendidikan politik kerakyatan menjadi semakin bias, sebias proses politik yang terjadi. Rakyat menjadi kebingungan menerjemakan falsafah Pancasilanya sendiri, sehingga dengan depresinya seorang Ahmad Mushaddeq sang messiyakh, melalui GAFATAR bisa mereproduksi tafsiran-tafsiran Pancasilanya sendiri.

Gelombang Enigma Politik inilah yang membuat rakyat makin jengah dengan politik di negeri ini. Fenomena non-partai akhirnya bergulir. Kata-kata “independen” diluar prinsip politik mulai marak disebut di sosial media, gerakan-gerakan kiri menjadi bangkita kembali, sekolah alternatif mulai bersemai, gerakan filantropi tersebar dimana-dimana, ada istilah baru untuk menyebut itu semua yakni “Volunteer”, bahkan sampai yang paling ekstrim memaraknya gerakan anti-Negara.

Untuk mengatasi situasi ini tentunya tidak bisa dilakukan dengan cara serta merta, karena masalah yang ada kini berkaitan dengan mentalitas atau dekadensi moral politik. Butuh proses jangka panjang yang harus dilembagakan secara berkelanjutan.

Kampanye kembali kepada falsafah bangsa diimbingi dengan memarakkan gerakan filantropi setidaknya hal kecil yang bisa saya usulkan. Kompleksitas permasalahan harus juga dipecahkan secara komplek, melibatkan orang-orang pakar yang memiliki visi kerakyatan.

Berasumsi kepada hal besar tentang politik di Indonesia mungkin hanya akan menjadi isapan jempol saja. Hal yang paling mungkin kita lakukan adalah mengupayakan hal-hal elementer, tapi apapun itu segala pesimisme kepada masa depan bangsa adalah dosa yang tak termaafkan.

Hal elementer paling rasional yang dapat kita lakukan adalah membentengi keluarga kita dari arus-arus yang dapat merusak kesucian paradigma anak tentang kerakusan, syukur-syukur lingkungan kita. Semangatnya cuma satu hal, yakni mempersiapkan generasi muda bangsa di kemudian hari untuk mengurus negeri ini. 

#LombaEsaiPolitik