Awal kepemimpinan Presiden Indonesia Joko Widodo, beliau sempat menjanjikan hak – hak serta keselamatan para pekerja migran Indonesia yang berada di luar negeri. Hal tersebut kemudian direalisasikan dengan di sahkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan pada November 2017.

Indonesia diketahui telah mengirimkan banyak pekerja migran kepada beberapa negara. Namun apabila dikecilkan pada lingkup ASEAN, Malaysia merupakan negara utama yang menjadi tujuan Indonesia dalam mengirimkan pekerjaan migran, selanjutnya diikuti oleh Singapura dan Brunei Darussalam. 

Awalnya, pengiriman TKI (tenaga kerja Indonesia) sudah dilakukan sejak lama secara legal dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1970. Peraturan tersebut berisikan beberapa program kerja yang dilakukan antar daerah hingga antar negara. 

Namun, belum ada peraturan yang membahas mengenai perlindungan untuk para pekerja. Dapat dilihat bahwa kebijakan yang diberlakukan Indonesia saat itu mengebelakangkan keamanan warga negaranya.

Sejak masa pemerintahan Soeharto, mayoritas pekerja migran di ASEAN merupakan perempuan. Hal tersebut terjadi sebab terdampak dari kebijakan yang dijalankan pada kepemimpinan Soeharto lewat program green revolution-nya yang kemudian menyingkirkan pekerja perempuan di sektor pertanian dan digantikan oleh tenaga modern dan mesin. 

Perempuan kemudian terpaksa mencari mata pencaharian lain yang lebih banyam terdapat di kawasan domestic dengan tingkat perlindungan yang rendah.

Terlewatnya salah satu poin penting mengenai perlindungan pekerja migran pada kepemimpinan Soeharto hingga Megawati Soekarno Putri ini kemudian memberikan dampak buruk bagi para pekerja. Tidak sedikit dari mereka yang mengalami kekerasan dan pelecehan seksual, khususnya di ASEAN. Pengesahan perlindungan kemudian baru ada semenjak era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono.

Terbitnya undang-undang Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia secara riil terdapat pada Undang – Undang Nomor 39 tahun 2004 mengenai Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. 

Namun, adanya kebijakan ini masih belum mampu membuat Indonesia menjadi pelindung bagi para pekerja migran yang berada di ASEAN. Pihak swasta yang lebih menguasai penempatan pekerja migran membuat tidak adanya sanksi tegas untuk pihak swasta yang berperilaku menyimpang. 

Situasi tersebut kemudian diperparah dengan diberikannya legitimasi bagi pihak swasta lewat Undang – Undang No. 39 Tahun 2004 yang seharusnya menjadi pelindung para pekerja di luar negeri, malah menjadi lemah.

Lemahnya perlindungan pekerja migran pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono kemudian dibuktikan dengan adanya kasus penganiayaan dan kekerasan terhadap Nirmala Bonat yang terjadi pada tahun 2004 yang bertempat di Malaysia. 

Berita tersebut kemudian sampai kepada masyarakat Indonesia dan membuat masyarakat mendesak pemerintah untuk memberikan perlindungan secara paten kepada pekerja migran.

Undang – undang Nomor 18 Tahun 2007 yang disahkan pada kepemimpinan Joko Widodo ini memunculkan banyak kemajuan di beberapa aspek perlindungan terhadap pekerja migran di ASEAN. UU tersebut mengadopsi aspek perlidnungan pada Konvensi Internasional tentang perlindungan serta hak-hak pekerja migran beserta anggota keluarganya. 

UU ini juga menjabarkan sanksi yang lebih berat jika dibandingkan dengan UU pendahulunya. Tidak hanya perlindungan, para pekerja migran juga mendapatkan jaminan sosial. Perlindungan

Tidak hanya membuat peraturan untuk melindungi para pekerja migran, Presiden Jokowi pun mengerahkan 21 Satgas TKI selama tahun 2015 hingga 2016 dan dapat mencegah sekiranya 2.894 TKI yang beroperasi tanpa prosedur. 

Ketika melihat perkembangan baik dari perubahan yang dilakukan pada era kepemimpinan ini, kebijakan yang dilakukan Indonesia dianggap menjamin dengan baik para pekerja migran yang berasa di ASEAN.

Namun, meskipun dalam realisasinya kebijakan Indonesia mengenai perlindungan pekerja migran ini terbilang mengalami kemajuan, adanya hambatan di dalamnya tidak dapat dipungkiri. 

Belum adanya peraturan yang mengatur mengenai perlindungan pekerja migran Indonesia secara inklusif dan adil serta Kelola penempatan pekerja masih menjadi hambatan dalam praktik lapangannya.

Ketidakpastian dalam peraturan turunan tersebut, kemudian berimbas pada masih maraknya kekerasan terhadap pekerja migran di Malaysia terutama sektor kerja informal. Bahkan sempat terjadi kasus kekerasan terhadap pekerja asal Indonesia yang menimpa Adelina hingga harus meninggal dunia pada 10 Februari 2018 di mana kasus tersebut terjadi setelah setahun diresmikannya UU No.18 Tahun 2017. Kasus ini kemudian menambah satu dari deretan kasus kematian pekerja migran asal Indonesia yang dikirim ke Malaysia.

Di masa pandemi 2020 lalu, ketika ASEAN mengadakan sebuah konferensi yang membahas mengenai Hak asasi manusia dan dihadiri oleh lebih 10 kepala pemerintahan negara anggota ASEAN, sedikitpun tidak membahas mengenai perlindungan dan rentannya imunitas dan Kesehatan para migran di masa pandemi COVID-19. 

Baik dari negara penerima maupun pengirim, keduanya sama-sama mengambil keuntungan dari adanya tenaga kerja migran . bahkan, ASEAN tidak memasukan pekerja migran dalam kebijakannya memperjelas bahwa baik ASEAN maupun Indonesia belum menganggap bahwa perlindungan terhadap pekerja migran merupakan hal yang sangat krusial.

Meski Indonesia masih belum maksimal dalam memberikan perlindungan terhadap para pekerja migran, namun pemerintah terus menerus berusaha untuk mengoptimalkan perlindungan terhadap pekerja migran. 

Saat ini, salah satu langkah yang dilakukan pemerintah adalah memaksimalkan skema Government to Government dan menjamin keamanan pekerja dengan memberantas oknum-oknum yang melakukan penempatan pekerja secara illegal.