Di dalam suatu negara terdapat kepentingan-kepentingan nasional tersendiri yang berbeda-beda, kemudian dibentuklah kebijakan politik luar negeri suatu negara guna mencapai kepentingan nasionalnya, tak terkecuali Rusia.

Keruntuhan Uni Soviet pada tahun 1991 merupakan permulaan dari terbentuknya negara Rusia. Terbentuknya negara Rusia ini menjadi masa transisi dari Uni Soviet yang awalnya merupakan negara komunis akhirnya menjadi negara yang lebih demokratis.

Pada masa kepemimpinan Putin, ia digadang-gadangkan sebagai penyelamat Rusia pasca runtuhnya Uni Soviet. Kepemimpinan putin mampu membawa stabilitas ekonomi dan politik yang bertahan lama. Kebijakan-kebijakan yang dibuat pada masa pemerintahan Putin ditujukan guna melanjutkan proses reformasi Uni Soviet yang runtuh.

Awal terpilihnya Presiden Vladimir Putin pada tahun 2000-2008, ia menargetkan diri pada kenaikan efektivitas dan juga efesiensi dalam lanjutan reformasi dan demokratisasi Rusia. Fokus awal dari masa kepimpinannya yaitu untuk mestabilkan perpolitikan dalam negeri Rusia sehingga dibuatlah beberapa perbaikan undang-undang dan juga administrasi dalam pemerintahan. 

Dalam meningkatkan kestabilan politik ini bersamaan dengan pembenahan pemerintahan sehingga dapt meningkatnkan perekonomian pasar Rusia.

Kepimpinan Putin ini membawa keuntungan semenjak kebijakan-kebijakan dibuat pada masa pemerintahannya. Setelah resmi menjadi presiden Rusia pada tahun 2000, Vladimir Putin memilih Yevgeny Primakov sebagai perdana menterinya yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dimana ia sering membahas isu-isu tentang konsep sistem internasional multipolar.  Kemudian kebijakan ini dilanjutkan sehingga menciptakan kestabilan dan kekuatan Rusia dalam dinamika hubungan Internasional.

Kebijakan luar negeri pertama yang dikeluarkan Vladimir Putin ini dirumuskan dalam The New Foreign Policy Concept dimana kebijakan ini menjelaskan tentang posisi geopolitik Rusia sebagai kekuatan Eurasian terbesar dan memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan baik diranah ragional maupun internasional. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk melindungi kepentingan individual, masyarakat, dan negara.

Dalam membuat suatu keputusan dalam berdinamika hubungan internasional baik dalam sesama negara, kerjasama regional mapun organisasi internasional, kebijakan luar negeri ini menjadi panduan utamanya. Dalam kebijakan ini, Putin berusaha untuk membangun hubungan yang baik dengan negara sekitar dan negara anggota The Commonwealth of Independent States (CIS) guna memperkuat integrase keamanan dengan negara anggota CIS. 

Tujuan utama kebijakan ini adalah untuk transportasi energy dengan negara tetangganya yang sudah ditandatangani Rusia dan negara anggota CIS seperti Kazakhstan, Azerbaijan, Uzbekistan dan Turkmenistan dalam hal kerjasama sektor minyak dan gas.

Sejak tahun 2008, Vladimir Putin berhenti menjadi presiden Rusia kemudian terpilih kembali menjadi presiden Rusia pada tahun 2012. Dalam masa kepemimpinannya ini semakin terlihat kebijakan luar negerinya yang semakin tegas dan dapat dikatakan berusaha mendapatkan posisi great power terkemuka dalam diplomasi global. 

Karena kegigihannya ini, usaha Rusia membawa hasil contohnya seperti intervensi militernya di Suriah, dimana Rusia menjadi orang ketiga dalam kekuatan utama di Timur Tengah.

Dalam ambisi Rusia untuk mewujudkan great power ini, Putin lebih memfokuskan untuk kebutuhan militer. Tujuan utama Putin adalah untuk membalikkan keterpurukan militer Rusia dan membangun kekuatan militer modernnya. Ambisi ini semakin terlihat mengingat pengeluaran sebagai presentase dari PDB mecapai dua kali lipat. Rusia juga mengepakkan sayap kemiliterannya di Chechnya, Georgia, Ukraina bagian timur, dan Suriah.

Tujuan militer Rusia ini semakin terlihat ketika terjadinya gerakan anti rezim Presiden Assad di Suriah. Rusia mengirimkan 60 ton senjata lengkap beserta suku cadangnya dan juga Rusia berjanji akan mengirimkan 130 pesawat jet tempur tipe Yak-130 dengan nilai kontrak 550 juta dollar Amerika Serikat dan kontrak bisnis 700 juta dollar Amerika Serikat. Tak dipungkiri bahwa kerjasama antara Rusia dan Suriah saat ini neraca dagangnya mencapai dua miliar dollar America Serikat di bidang minyak dang gas.

Tidak hanya di bidang militer, Rusia juga menjalin kerjasama dengan organisasi internasional contohnya dengan organisasi BRICS (Brazil, Rusia, India, China, Afrika Selatan) dimana kelima negara ini memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat.

Menurut Putin, gabungan perekonomian kelima negara ini dapat mengalahkan negara-negara terkaya di Dunia pada tahun 2050. Kerjasama ini dianggap penting karena memiliki kesamaan pandangan dan kengininan dalam terciptanya kekuatan multipolar dunia.

Kedaulatan nasional merupakan hal yang paling mendasar dalam struktur fundamental dalam sistem dunia. Konsep ini sangat menentang pendapat barat bahwa kedaulatan negara sudah tidak berarti. Negara-negara dalam BRICS memiliki kedaulatan penuh serta kebebasan dalam menjalankan kebijakannya dan tidak dibatasi aturan yang formal dalam aliansi.

Kebijakan luar negeri dalam masa kepemimpinan Putin ini memfokuskan pada kekuatan militer dan juga kerjasama internasionalnya. Putin menegakkan “anti-barat” dan menolak sistem unipolar karena baginya menjadikan negara-negara didunia hanya memiliki satu kekuatan besar saja yaitu Amerika Serikat.

Rusia berharap guna keberhasilan BRICS dunia memiliki sistem kekuatan multipolar, dan dengan terjalinnya kerjasama dengan China saat ini menunjukkan peningkatan kekuatan sehingga diharapkan dapat mengalahkan Amerika Serikat dalam kekuatan dunia. Rusia juga meningkatkan kerjasama internasional terlihat dengan banyaknya aktivitas internasional Rusia.