Rohingya adalah nama suku minoritas dari beberapa suku yang ada di Myanmar. Pemerintah di Myanmar tidak mengakui eksistensi suku minoritas yang tinggal di Rakhine ini. Rohingya dianggap tidak mempunyai identitas yang jelas dan dianggap sebagai pengungsi. 

Konflik ini menyebabkan banyak jatuhnya korban jiwa sehingga konflik ini dianggap sebagai isu krisis kemanusiaan etnis Rohingya. Menurut duta besar Indonesia, Ito Sumardi Djunisanyoto, ada hampir 1 juta muslim Rohingya yang mengungsi keluar dari Myanmar sejak tahun 1970-an. 

Isu ini akhirnya mengundang perhatian masyarakat Internasional termasuk dari Indonesia. Indonesia sendiri sebagai salah satu negara ASEAN memiliki peran yang sangat penting dalam hubungan diplomatik yang telah diterima Myanmar, kerja sama bilateral dengan militer Myanmar juga telah ada. 

Hal ini mendorong Indonesia untuk memaksimalkan peran diplomatiknya dalam membantu menghentikan krisis kemanusiaan yang terjadi. 

Indonesia juga ingin membangun adanya kesepakatan agar apa yang terjadi dengan etnis Rohingya ini tidak terulang kembali kedepannya. 

Beberapa hal yang menjadi fokus Indonesia dalam membantu isu ini yaitu nasib pengungsi, kebutuhan dasar, risiko persebaran penyakit serta ancaman pelecehan dan kejahatan lainnya. 

Hal-hal tersebut menjadi prioritas yaitu dengan repatriasi para pengungsi dan pemenuhan hak-hak dasar mereka serta terjaminnya keamanan. 

Semasa pemerintahan Presiden Jokowi, terdapat beberapa upaya telah dilakukan. Beberapa kebijakan luar negeri telah dikeluarkan untuk menangani diskriminasi etnis Rohingya di Myanmar ini. Beberapa kebijakan tersebut seperti : 

1. Mengajukan prakarsa Formula 4+1 untuk Rakhine State melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi kepada pemimpin Myanmar Daw Aung SanSuu Kyi. 

Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno melakukan pertemuan pertamanya dengan Panglima Angkatan Bersenjata U, Ming Aung Hlaing di Naypitaw.

Pertemuan yang dilakukan ini adalah bentuk kelanjutan dari upaya diplomasi Indonesia sebagai bentuk menyikapi aksi kekerasan yang meluas di Rakhine, Myanmar. Mayoritas warga yang tinggal di sana beragama muslim Rohingya.

Retno Marsudi menyampaikan bahwa beliau membawa amanah masyarakat Indonesia yang khawatir atas apa yang sedang terjadi di Myanmar dan berinisiatif ingin membantu. 

Myanmar menyambut dengan baik tawaran dari Menlu Indonesia tersebut dan siap untuk membawa Indonesia dalam keikutsertaannya pada tim misi kemanusiaan  terhadap isu krisis kemanusiaan etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar.

Retno Marsudi menyampaikan di dalam Formula ini terdapat empat elemen yaitu : a) pengembalian stabilitas dan keamanan; b) menahan diri dengan maksimal untuk tidak menggunakan kekerasan; c) perlindungan untuk semua orang yang ada di Rakhine State, tanpa memandang suku dan agama; d) pentingnya untuk segera dibuka akses bantuan kemanusiaan. 

Kemudian satu elemen lainnya adalah pentingnya rekomendasi Laporan Komisi Penasehat untuk Rakhine State yang dipimpin oleh Kofi Annan untuk dapat segera diimplementasikan.

2. Adanya kebijakan serta penyaluran bantuan untuk para pengungsi.

 Ditandatanganinya Peraturan Presiden no. 125/2016 oleh Presiden Joko Widodo dalam Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri pada Desember 2016. 

Perpres tersebut digunakan untuk landasan normatif maupun koordinatif untuk kementrian ataupun lembaga yang menangani pengungsi yang berasal dari luar negeri yang melibatkan peran pemerintah daerah.

Dalam perpres tersebut juga mengatur sistem bagaimana para pengungsi di Indonesia saat penemuan, pengamanan, penempatan sementara, serta bagaimana pengawasan keimigrasian.

Kemudian pada Rabu tanggal 13 September 2017, Pemerintah Indonesia mengirimkan bantuan untuk para korban pengungsi Etnis Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar. 

Sebagian korban mengungsi ke Bangladesh yang letaknya memang berbatasan dengan Myanmar. 

Menlu Retno Marsudi sudah beberapa kali melakukan pertemuan untuk membahas penanganan pengungsi dengan petinggi-petinggi Myanmar, Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar. 

Kemudian dilanjut ke Bangladesh dan dibahas dengan Menlu Bangladesh, UNHCR, dan IOM. 

Menlu Retno membahas serta memberikan informasi bahwa Myanmar telah membuka pintu untuk bantuan kemanusiaan. 

Beliau juga mengatakan bahwa banyak pihak yang ingin memberikan kontribusinya untuk para korban pengungsi baik yang berada di Rakhine maupun Bangladesh. 

Di Indonesia sendiri sudah banyak pihak-pihak yang mulai menggalang dana dan siap untuk menyalurkan dana tersebut. 

3. Peluncuran Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM). 

Aliansi ini merupakan hasil kerjasama dari pemerintah Indonesia dengan organisasi non-pemerintah(NGO). 

Aliansi tersebut terdiri dari sebelas organisasi yang fokus bantuannya itu ada pada empat hal yaitu ekonomi, kesehatan, pendidikan, relief.

Di luar itu Indonesia juga banyak melakukan upaya-upaya untuk mendapatkan akses ataupun relasi untuk mendapatkan bantuan baik dalam forum regional maupun forum internasional. 

Dalam forum internasional, Indonesia menekankan bahwa pentingnya untuk melibatkan dan mengajak pihak pemerintah Myanmar melakukan upaya penyelesaian konflik karena ternyata telah banyak kesepakatan forum internasional tanpa melibatkan pemerintah Myanmar.

Sedangkan dalam forum regional, Indonesia berusaha untuk mengusahakan akses dari ASEAN untuk terlibat dalam proses penyelesaian isu diskriminasi etnis Rohingya ini.