Dalam masa pembangunan saat ini, Indonesia berorientasi kepada konsep pembangunan yang berkelanjutan. Salah satu tujuannya adalah memperbaiki serta membangun negara ini dalam bidang perekonomian dengan harapan mampu bersaing di tingkat internasional.

Pembangunan infranstruktur di setiap pedesaan yang ada di seluruh Indonesia merupakan bukti nyata bahwa pemerintah bertanggung jawab atas tugas yang diembannya.

Suatu tindakan yang tepat ketika pemerintah sadar bahwa pembangunan infrastruktur harus dimulai dari desa. Seperti yang kita ketahui bahwa desa adalah tulang punggung negara. Pedesaan bisa juga disebut sebagai penghasil sumber bahan pangan.

Baca juga: Mendongkrak Potensi Desa

Sebagai penghasil sumber daya alam untuk memenuhi suatu kebutuhan pokok dalam negara, seharusnya pedesaan sudah dibangun dari sejak Indonesia merdeka. Namun, selama ini, lingkungan pedesaan terasa dihiraukan, nyaris tidak dipedulikan oleh pihak pemerintah.

Dari jaman presiden pertama Soekarno hingga presiden keenam Susilo Bambang Yudoyono, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk membangun pedesaan belum pernah terealisasi dengan baik. Masih banyak warga masyarakat yang tinggal di pedesaan yang belum direspons oleh pemerintah.

Ya, mereka hidup seolah tanpa campur tangan pemerintah. Artinya, mereka bertahan hidup hanya bergantung pada alam. Inilah bukti kegagalan pemerintah pada jaman orde baru hingga era reformasi bahkan sampai sekarang.

Baca juga:

Tenaga pengajar, pembangunan sekolah, rumah sakit, hampir tidak ada ditemukan di beberapa kabupaten kota yang ada di seluruh Indonesia. Itu terjadi pada masa pemerintahan Soekarno sampai pada pemerintahan presiden SBY. Begitu juga sampai hari ini, masih ada juga ditemukan di beberapa kabupaten/kecamatan di wilayah Indonesia, terkhusus daerah Papua.

Beberapa tahun terakhir ini, awal-mula pemerintahan presiden ketujuh Joko Widodo, banyak pedesaan yang belum mendapat campur tangan pemerintah, terutama dalam hal mengimplementasikan kebijakan pembangunan desa.

Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dalam membangun infrastruktur desa merupakan suatu apresiasi di mana upaya pemerintah ditunjukkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian tanpa memandang perlu melakukan perubahan-perubahan penting dan substansial terhadap struktur sosial dan pemilikan tanah.

Pembangunan infrastruktur desa bukanlah hanya sebatas janji manis pemerintah saja, tapi bisa kita lihat inpormasi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia bahwa setiap tahunnya pemerintah pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa.

Baca: Optimisme Dana Desa di Tengah Polemik Eco-Friendly

Pada tahun 2015, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp 20,7 triliun dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp 280 juta. Pada tahun 2016, Dana Desa meningkat menjadi Rp 46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp 628 juta. Dan di tahun 2017, Dana Desa kembali meningkat menjadi Rp 60 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp 800 juta.

Berdasarkan hasil evaluasi tiga tahun pelaksanaannya, Dana Desa terbukti telah menghasilkan sarana/prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat, antara lain berupa terbangunnya lebih dari 95,2 ribu kilometer jalan desa, 914 ribu meter jembatan, 22.616 unit sambungan air bersih, dan 2.201 unit tambatan perahu.

Terdapat pula 14.957 unit PAUD, 4.004 UNIT Polindes, 19.485 unit sumur, 3.106 pasar desa, 103.405 unit drainase dan irigasi, 10.964 unit posyandu, serta 1.338 unit embung dalam periode 2015-2016.

Bukan hanya data yang diperoleh dari lembaga pemerintah, tapi dalam kehidupan masyarakat desa juga terlihat. Penggunaan Dana Desa sangatlah bermanfaat bagi masyarakat pedesaan. Dana Desa yang disalurkan oleh pemerintah memiliki banyak fungsi.

Salah satu contoh yang diketahui oleh penulis; Desa Sitanggor, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, pembangunan jalan setapak menuju persawaan maupun kebun sangatlah membantu masyarakat yang ada di pedalaman itu.

Dulu, masyarakat yang tinggal di sana, pada musim panen padi saat-saat menjelang akhir tahun, mereka dalam memanen hasil padi sangatlah menguras tenaga. Bagaimana tidak, masyarakat harus memundak hasil panen dalam karung dengan perjalanan melintasi aliran sungai yang begitu deras tanpa jembatan, terlebih lagi jalan yang menelusuri perbukitan dengan jarak tempuh 2-3 kilometer.

Baca juga:

Bisa kita bayangkan, dengan pembangunan jalan setapak menuju persawaan, masyarakat di sana sangatlah terbantu. Meski pembangunan belum terasa sempurna, tapi sudah cukup membantu, apalagi saat-saat musim panen mereka sudah tidak terkuras banyak tenaga seperti dulunya.

Dengan adanya jalan, sepeda motor akhirnya bisa menempuh persawaan. Dengan demikian, beban yang ditanggung masyarakat dulunya separoh lebih ringan.

Selain pembangunan jalan setapak, Dana Desa juga dimanfaatkan untuk program air bersih. Masyarakat yang dulunya ke sungai untuk mencuci pakaian, sekarang telah bisa bersemberangan samping rumah. Demikian juga bisa kita temukan di Desa Bunga Melur, Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh.

Masyarakat, selain menghemat tenaga, mereka juga bisa lebih banyak memanfaatkan waktunya. Dan kita sudah tentu tahu bahwa manfaat air untuk kebutuhan sehari-hari sangatlah penting.

Tak terbanyangkan apa yang akan terjadi bila kita hidup tanpa air bersih. Dan penulis kira, dengan adanya program air bersih, kita tentu secara pribadi lebih mengetahui apa manfaatnya bagi kehidupan kita sehari-hari.