Mahasiswa
2 tahun lalu · 758 view · 6 min baca menit baca · Politik fb_img_1477208258480.jpg
Berbeda-beda, tetap satu jua

Kebhinekaan = Nawacita + Toleransi

Bentangan kebhinekaan dari sabang sampai merauke, dari miangas sampai pulau rote,dengan karakteristik beragam suku, agama, bahasa dan budaya membentuk satu kesatuan menjadi Indonesia. Dalam kitab sutasoma yang ditulis oleh Mpu Tantular, kita menemukan bunyi lengkap dari ungkapan Bhinneka Tunggal Ika, tertulis “Rwaneka dhatu winuwus Buddha Wiswa, Bhinneki rakwa ring apan kena parwanosen, Mangka ng Jinatwa kalawan Siwatatwa tunggal,Bhinneka tunggal ika tan hana dharma mangrwa”. Bahwa, agama Budha dan Siwa (Hindu) merupakan zat yang berbeda, tetapi nilai kebenaran Budha dan Siwa adalah tunggal.

Dalam keberagaman itu, meyimpan banyak nilai yang menjadi warisan secara turun –temurun sehingga, menjadi adat istiadat, dan dipercaya sebagai tuntunan serta pengatur interaksi dalam masyarakat setempat.

Pelaksanaan sumpah pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, dimana seluruh pemuda dari seluruh penjuru nusantara mengikrarkan sumpah dengan tekat kuat sebagai satu bangsa, satu bahasa dan satu tanah air. Para pendiri bangsa kita, secara taat mewarisi ajaran Mpu Tantular.

Dibuktikan dengan dalam prose perumusan konstitusi Indonesia, dimana Moh.Yamin merupakan tokoh yang pertama kali mengusulkan kepada Soekarno agar Bhinneka Tunggal Ika dijadikan sebagai semboyan sesama negara. Peristiwa bersejarah ini, mengingatkan kepada kita, bahwa keberadaan bangsa ini dibangun dengan diatas semua keberagaman yang ada, dengan tekat membentuk negara Indonesia yang utuh dan kuat. Bentuk perbedaan yang ada, bergabung menjadi satu kesatuan yang utuh, dengan prinsip tanpa menghilangkan identitas yang telah tumbuh dan berkembang dimasyarakat .

Lintasan panjang sejarah ini, mengatarkan bangsa kita, ke depan pintu gerbang kemerdekaan, dan menguatkan kembali keyakinan kita, bahwa ke-Indonesian kita dibangun dengan berbagai macam identitas. Didalamnya, tersirat makna bahwa segala nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, menjadi benteng pelindung dalam mengatur tata hidup masyarakat dan bangsa Indonesia.

Tersirat pula tanggung jawab sosial menjaga seluruh tata nilai yang hidup dan berkembang, dengan tujuan menjaga keutuhan Indonesia. Mencermati keseluruhan dinamika sosial kebangsaan kita, menegaskan bahwa kebhinekaan kita menjadi kekuatan sekaligus menjadi ancaman terhadap kehidupan bernegara.

Berbagai bentuk perbuatan intoleransi yang terus terjadi menjadi contoh bahwa, proses berbangsa kita belum selesai. Kita mesti melihat dan membaca dengan kesadaran kritis bahwa tindakan intolerasni tersebut merupakan sobekan kecil yang mampu merusak tata sosial kita.

Negara tak Hadir

Deretan peristiwa sosial dalam kehidupan kebangsaan kita,cukup membuka mata kita, bahwa betapa kebhinnekaan kita terus diuji dengan nalar-nalar sosial yang menyesatkan. Kita tidak dapat membantah,bahwa berbagai perilaku dan sikap intoleranasi kerap menghiasai wajah keindonesian kita.

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dalam disukusi membeda pola gerakan radikal (CNN Indonesia 18/02), menegaskan bahwa, gerakan radikalisme telah merambah dunia kampus di Indonesia. Gerakan radikalisme berbasiskan kepada nilai- nilai agama dan menentang negara Pancasila. Eksisnya, gerakan radikalisme tersebut, memberikan gambaran kepada kita, bahwa pemerintah belum sepenuhnya hadir untuk menegakan sistem ketatanegaraan kita yang berbasiskan kepada nilai-nilai Pancasila.

Menguatnya kekerasan terhadap umat beragama, merupakan bentuk kealpaan negara dalam kehidupan sosial bernegara. Menjadi masalah karena sikap dan perilaku tersebut menganggu kebebasan beragama dan beribadah warga negara sesuai dengan kepercayaannya. Konstitusi negara memberikan jaminan kebebasan kepada warga negara untuk menjalankan ibadah sesuai dengan iman dan keyakinan masing-masing.

Ancaman kekerasan terhadap umat beragama yang sering terjadi, merupakan bentuk ketidaksadaran kita terhadap realitas kebhinnekaan yang ada. Kita mesti harus sadar bahwa sikap intoleransi masih menjadi kekuatan yang mampu memantik konflik sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Bibit-bibit konflik yang masih tumbuh secara liar tanpa terkontrol yang menjadi bom waktu, yang pada suatu waktu meledak meluluhlantahkan keindonesian kita.

Kehadiran masalah sosial yang merusak tatanan sosial tersebut , merupakan bentuk ketidakhadiran negara dalam kehidupan bernegara dengan berbagai dimensinya. Negara gagal melakukan deteksi dini terhadap munculnya potensi tindakan berwajahkan kekerasan. Kekerasan demi kekerasan muncul secara bergantian, menampilkan wajah Indonesia yang tidak toleran terhadap bentuk kemajemukan yang semestinya menjadi modal sosial dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Terkesan, ada upaya pembiaran secara sistematis yang dilakukakan oleh negara. Kita dapat memastikan, bahwa ketika pemerintah sebagai representansi negara hadir dalam setiap dinamika sosial, segala macam bentuk ancaman, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar dapat diatasi. Menjawab amanat konstitusi, pemerintah dengan kekuatan yang ada, mengatur tata tertib sosial, melindungi seluruh warga negara dengan segala hak dan kewajibannya.
Dengan demikian, semua warga negara mempunyai jaminan menjalankan menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Nawacita Presiden

Sebagaimana tertuang dalam nawacita presiden poin 8 yaitu melakukan revolusi karakter bangsa melalui pendidkan kewarganegaran, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta tanah air, semangat bela negara, dan budi pekerti didalam kurikulum pendidikan Indonesia dan poin ke- 9 yaitu memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melaui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinekaan dan meciptakan rung-ruang dialog antarwarga.

Hal tersebut,memberikan gambaran kepada kita, bahwa presiden memilki kesadaran bahwa Indonesia dibangun diatas kemajemukan dengan corak yang beragam menjadi satu kesatuan yang utuh. Kesadaran tersebut hendaknya diimbangi dengan komitmen politik untuk melaksanakan gagasan-gagasan tersebut dalam ruang praksis kehidupan yang nyata dimasyarakat.

Tentu, menjadi masalah ketika gagasan untuk membentuk perubahan dalam kehidupan berbangsa, hanya sebuah janji politik tanpa pelaksanaan secara nyata dilapangan.

Presiden selaku kepala negara dan pemerintahan,meski harus sadar betul bahwa dalam mengelola kemajemukan masyarakat Indonesia sebagai lanjutan peristiwa sejarah lalu yang sudah dicatat dengan baik oleh para pendiri bangsa. Bahwa, sejarah bangsa secara tegas mendeskripsikan tentang konstruksi negara yang dibangun di atas tatanan yang majemuk.

Soekarno menegaskan, bahwa jangan pernah melupakan sejarah.Tentu sejarah yang konstruktif. Dalam menjawab masa depan bangsa, bangunan kemajemukan bangsa, sebagaimana tertuang dalam nawacita presiden menjadi modal sosial dalam pembangunan bangsa. Bukan menjadi virus yang menyebabkan kematian bagi seluruh bangsa.

Menjaga keutuhan negara kesatuan negara republik Indonesia,vdijawab dengan kerja-kerja pro rakyat. Kekayaan masyarakat dalam bentuk adat istiadat, bahasa dan budaya menjadi kekuatan kolektif dalam penyelenggaraan pembangunan. Pemerintah dituntut untuk merencanakan konsep kerja secara nasional dengan tidak mengesampingkan seluruh tatanan nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Seluruh nilai yang hidup dalam masyarakat menjadi landasan filosofis sekaligus sosilogis dalam setiap perumusan kebijakan pembangunan nasional. Pada tahap pelaksanaan pun, keterlibatan seluruh pemangku kepentingan menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi. Pilihan kebijakan yang mengakomodir seluruh keberagaman yang ada, akan menjadi tali pengikat yang terus mempersatukan.

Konsistensi Jalan Keluar

Dalam kerangka kerja pembangunan secara nasional, Pancasila dijadikan landasan dasar untuk merumuskan berbagai bentuk kebijakan pemerintah dalam menggerakan seluruh pembangunan dalam setiap sektor. Bahwa, rumusan serta tujuan pelaksanaan pembangunan nasional, harus mampu menjawab seluruh nilai dalam sila-sila Pancasila, sebagai kristalisasi nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia, melalui konsensus nasional sebagai ideologi negara.

Debagai dasar negara, Pancasila dijadikan sebagai sumber utama dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam hal ini, Pemerintah sebagai pemegang mandat rakyat, dapat memastikan bahwa negara berjalan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung pancasila. Pada titik ini, Pemahaman terhadap pancasila berserta nilai-nilai yang terkandung didalamnya hanya pengejawantahannya dalam pemerintahan dijamin pelaksaaannya.

Bentuk komitmen pemerintah tergambar dalam nawacita terutama poin ke-8 dan ke-9 di atas, perlu dituang dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang konkret. Merumuskan pendidikan kewarnegaraan dalam kurikulum sistem pendidikan nasional, memuat komponen nilai-nilai kebangsaan, kesadaran dalam kebhinekaan, cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara, merupakan komponen dasar tegaknya eksistensi negara kesatuan republik Indonesia.

Dialog lintas iman, sebagai jembatan penghubung menguatkan pemahaman keagamaan lintas iman, dan menjadi penting dilaksanakan, ditengah menguatnya distorsi terhadap pemahaman nilai-nilai agama yang ada.

Merawat sosial keindonesian secara menyeluruh, terutama dalam merawat kebhinekaan membutuhkan kemauan politik pemerintah dalam menjalankan program konkret secara nyata dilapangan. Dalam kerangka Indonesia sebagai negara hukum, bahwa seluruh kebijakan pemerintah diikat dalam suatu peraturan perundang-undangan, maka penegakan hukum secara efektif mampu memberi jaminan terhadap pelaksanaan kebijakan.

Efektifitas penegakan hukum mensyaratkan bekerjanya struktur hukum, jaminan substansi hukum dan budaya hukum masyarakat Indonesia. Bekerjanya struktur penegakan hukum tanpa jaminan substansi hukum yang memberikan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat, dan tidak didukung dengan kesadaran hukum masyarakat Indonesia, maka kebijakan pemerintah akan berjalan ditempat.

Dengan demikian, jaminan kebijakan pemerintah berjalan pada aras cita-cita, mesti didukung dengan penegakan hukum, yang ditandainya dengan bekerjanya struktur hukum, substansi hukum yang berkeadilan, serta kesadaran hukum masyarakat Indonesia.

Artikel Terkait