Pasca reformasi 1998, PDI Perjuangan adalah partai politik yang paling sukses dalam pemilu di Indonesia. Alasannya dari 5 (lima) kali edisi pemilu yaitu 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019, PDI perjuangan mampu memenangi 3 (tiga) diantaranya (1999, 2014, 2019) dan tidak pernah keluar dari posisi 3 (tiga) besar di pemilihan legislatif (2004, 2009). 

Keberhasilan PDI Perjuangan sebagai salah satu partai terbesar tentu tidak lepas dari strategi kebertahanan dalam menghadapi gelombang politik di Indonesia yang sekali dalam 5 tahun berganti regulasi (undang-undang) terkait sistem pemilu terbuka atau tertutup, metode perhitungan suara, electoral threshold (syarat pendirian partai politik, parlementary threshold (ambang batas parlemen), presidential threshold (ambang batas partai politik mencalonkan presiden) hingga magnitude daerah pemilihan.

Chandler (1962) menjelaskan strategi merupakan tujuan jangka panjang dari sebuah institusi dalam mendayagunakan dan mengekplorasi keseluruhan sumber daya dalam mencapai tujuan (Chandler, 1962:6). Lalu Luttwak (1987) menjelaskan bahwa strategi adalah kesiapan dalam mempersiapkan diri dalam menghadapi sebuah peperangan yang menekankan keseimbangan (Luttwak, 1987). 

Kemudian Philip dan Amstrong (2012) menjelaskan strategi marketing merupakan bagian dari proses sosial untuk mendapatkan dibutuhkan dan inginkan melalui proses penciptaan karya (creating), penawaran (supply), nilai (value) produk dan layanan (serve) dalam memikat pasar (Philip & Amstrong, 2012). 

Strategi PDI Perjuangan sebagai sebuah institusi tidak bisa dilepaskan dari marketing politik dalam mendayagunakan, mengeksplorasi dan mempromosikan partai politik kepada masyarakat hingga rakyat bersedia menjewatahan suaranya ketika pemilu (Cohen&Arato,1992).

Secara empirik, Kehadiran PDI Perjuangan adalah anti-tesis dari Partai Golkar yang semasa pemerintahan Orde Baru identik dengan partai mapan. Mengusung jargon partai “wong cilik”, PDI Perjuangan hadir lewat tranformasi baru dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang ditahun 1973 lahir dari fusi beberapa partai politik seperti : PNI, Murba, IPKI, Parkindo, dan Partai Katolik. 

Sejak penggabungan itu, PDI mengalami stagnansi dalam pergerakan politik. Alasannya selain monopoli kekuasaan pemerintahan Orde Baru yang ditopang oleh; ABRI dan Birokrasi, Golkar menjadi kekuatan politik yang tidak tertandingi. Disisi yang lain PDI tidak memiliki patron politik untuk mengimbangi sosok Soeharto.

Barulah ditahun 1986, tepatnya satu tahun sebelum pemilu Megawati Soekarnoputri bergabung dengan PDI. Memulai karir politik menjadi wakil ketua PDI Cabang Jakarta Pusat Megawati berhasil duduk menjadi anggota DPR RI.

Kekuasaan Orde Baru melihat masuknya keturunan Soekarno menjadi hal yang membahayakan bagi rezim Soeharto. Apalagi pada Kongres PDI 1993 di Surabaya menetapkan Megawati sebagai ketua umum secara aklamasi membuat banyak pihak dalam kekuasaan Soeharto merasa tidak nyaman. Dampaknya lewat skenario politik tahun 1996 dilaksanakan Kongres Luar Biasa di Medan yang menetapkan Soerjadi sebagai ketua umum baru.

Megawati melawan dan mendeklarasikan bahwa dirinya adalah ketua umum yang sah. Dampaknya pada 27 Juli 1996 kelompok Soerjadi menyerang kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro Jakarta Pusat yang memakan banyak korban. Lebih lanjut, peristiwa bersejarah tersebut akhirnya dinamai Peristiwa Kudatuli (Kudeta Dua Puluh Tujuh Juli). Sampai akhirnya pemerintah menetapkan bahwa PDI Soerjadi adalah yang sah dan berhak menjadi partai peserta pemilu 1997 bersama PPP dan Golkar.

Keputusan pemerintah dalam menetapkan PDI Soerjadi sebagai PDI peserta pemilu kembali dilawan oleh Megawati. Didukung oleh akar rumput dan loyalis Soekarno, Megawati menyatakan sikap memboikot Pemilu 1997 dan mendeklarasikan gerakan golput ke TPS. Perolehan Suara PDI kemudian terjun bebas dari 14,88% di Pemilu 1992 menjadi 3,05% di Pemilu 1997. Disinilah pembuktian Megawati menjadi sentral utama partai yang berdampak nyata dalam anjloknya suara PDI.

Pasca reformasi 1998, keran sistem multipartai kembali diberlakukan di Indonesia melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Partai Politik. Megawati kemudian mendeklarasikan PDI Perjuangan sebagai satu dari 48 partai politik peserta pemilu. Popularitas Megawati naik tajam dengan identifikasi sebagai putri Soekarno. Megawati bertransformasi menjadi tokoh populis di Indonesia. 

Saat itu, tidak ada tokoh yang namanya sebesar Megawati Soekarnoputri. Buktinya di Pemilu 1999, PDI Perjuangan berhasil menjadi pemenang pemilu dengan perolehan 33,74% suara atau 153 kursi di DPR RI. Diikuti oleh Partai Golkar diposisi kedua yang meraih 22,44% suara atau setara 120 kursi di DPR RI. lalu di urutan ketiga, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang meraih 12,61% atau setara 51 kursi di DPR RI, kemudian keempat, ada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang meraih 10,71 % atau 58 kursi di DPR RI.

Perolehan suara dan jumlah kursi PDI Perjuangan di Pemilu 1999 pada kenyataan politiknya tidak berbanding lurus dengan hasil pemilihan presiden yang saat itu masih di pilih oleh Majelis Permusyarawatan Rakyat (MPR). Lewat kekuatan Poros tengah yang digalang oleh partai-partai Islam seperti PKB, PAN, PBR dan PK yang mendukung Abdulrahman Wahid berhasil meraih 373 suara mengalahkan koalisi yang digalang PDI Perjuangan saat mencalonkan Megawati Soekarnoputri yang hanya meraih 313 suara. 

Selanjutnya pada pemilihan Wakil Presiden 1999, Megawati akhirnya terpilih yang artinya Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 1999-2004 adalah Abdulrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri. Dua tahun pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden, Abdulrahman Wahid-Megawati Soekarnoputri berjalan situasi politik memanas karena isu bulog gate dan perselisihan antara presiden dan DPR. Pada tahun 2001, Abdulrahman Wahid dimakzulkan oleh sidang MPR dan digantikan oleh Megawati Soekarnoputri hingga tahun 2004.

Pada tahun 2003 melalui regulasi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden  2004 dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Merujuk pada ketentuan di Pasal 5 ayat (4) berbunyi: Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPR atau 20% (dua puluh persen) dari perolehan suara sah secara nasional dalam Pemilu anggota DPR.

Aturan tersebut merupakan usulan dari Fraksi PDI Perjuangan yang akhirnya disepakati bersama oleh fraksi-fraksi di DPR RI yang kemudian disahkan oleh pemerintah. Kebertahanan PDI Perjuangan sebagai pemenang Pemilu 1999 diuji dalam mekanisme dan regulasi baru di Pemilu 2004 yang membelah Pemilu menjadi 2 (dua) yaitu Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif. 

Hasilnya di Pemilihan Legislatif 2004, perolehan suara PDI Perjuangan menurun tajam dari pemilu sebelumnya. Partai Golkar akhirnya menjadi pemenang pemilu dengan raihan 21,58% suara dan 128 kursi, disusul peringkat kedua PDI Perjuangan yang meraih 18,53% suara atau setara 109 kursi. Pada posisi ketiga ada PKB yang meraih 10,57% suara dengan 52 kursi, selanjutnya di posisi keempat ada PPP dengan 8,15% suara atau setara 58 kursi dan kelima ada Partai Demokrat yang meraih 7,45% suara atau setara 55 kursi.

Sementara pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2004 diikuti oleh 5 kandidat yaitu pertama, pasangan calon Amien Rais dan Siswono Yudo Husodo. Kedua, pasangan calon Hamzah Haz dan Agum Gumelar. Ketiga, pasangan calon Megawati Soekarnoputri dan Hasyim Muzadi. Keempat,  pasangan calon Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla dan Kelima, pasangan calon Wiranto dan Salahuddin Wahid.

Selanjutnya pemilihan presiden dan wakil presiden berlangsung dua putaran yang hasil akhirnya dimenangkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla (JK) yang meraih 69.266.350 suara dengan persentase kemenangan 60,62% sementara pasangan calon Megawati dan Hasyim Muzadi hanya meraih 44.990.704 suara atau setara 39,38%. 

Terpilihnya pasangan SBY-JK tidak lepas dari sosok Jenderal Bintang 4 Susilo Bambang Yudhoyono membangun citra sebagai sosok militer yang mudah beradptasi dengan kehidupan masyarakat sipil. Berperawakan tinggi, gagah, cerdas dan santun melambungkan popularitasnya dalam perpolitikan Indonesia sebagai core yang berbeda dengan Megawati Soekarnoputri. Apalagi sebelum Pemilu 2004, PDI Perjuangan sempat berselisih dengan SBY di media. Alasannya suami Megawati, Taufik Kiemas mengatakan SBY adalah jendral cengeng. Situasi ini dimanfaatkan oleh SBY untuk mengambil simpati publik yang saat itu mulai dicitrakan sebagai politisi arogan (Liddle & Mujani, 2005)

Citra politisi sebagai sebuah brand image dipengaruhi oleh persepsi publik dari apa yang mereka lihat dalam sebuah ucapan, tindakan dan keputusan. Citra menurut Keller (1993) merupakan konsep yang berasal dari alasan subyektif dan emosi pribadi konsumen, di mana persepsi tentang suatu merek merupakan refleksi dan asosiasi konsumen atas merek tersebut, (Ferrinadewi, 2008). 

Informasi maupun pemberitaan komunikasi politik oleh politisi yang sajikan oleh politisi akan dapat mempengaruhi persepsi masyarakat, apakah individu atau kelompok suatu partai politik dapat dianggap baik atau tidak (Giovanni, 1976).

PDI Perjuangan dan Megawati akhirnya mengambil sikap oposisi di pemerintahan SBY-JK di periode 2004-2009. Selama menjadi oposisi pemerintahan beberapa kebijakan pemerintah seperti; Kenaikan BBM tahun 2005 dan Konversi Gas LPG 3 kilogram tahun 2006 menjadi pertarungan yang keras antara PDI Perjuangan dan SBY-JK di parlemen (Yuda, 2011) PDI Perjuangan aktif pula dalam mengkritik kebijakan pemerintah meskipun sebelumnya pernah ditawari 8 (delapan) menteri sebelum SBY-JK menyusun kabinet tapi dengan tegas Megawati menolaknya.

Pada tahun 2008, DPR bersama Pemerintah mensahkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Kedua regulasi ini memperketat aturan pendirian partai politik peserta pemilu (elektoral threshold), menaikkan angka syarat pencalonan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) yaitu partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki minimal 20 persen kursi DPR atau memperoleh minimal 25 persen suara nasional dalam pemilu legislative. Serta mulai memberlakukan ambang batas parlemen (parlementary threshold) yaitu minimal 2,5% suara sah nasional (Supriyanto, Didik & Mellaz, 2011)

Pada Pemilu 2009, Partai Demokrat menjadi pemenang perolehan 21.703.137 suara atau 20.85% atau setara 150 kursi di DPR (Mietzner, 2009). Kemudian, posisi kedua Partai Golkar yang meraih 15.037.757 suara atau 14,45% atau setara 107 kursi. Selanjutnya, PDI Perjuangan berada di urutan ketiga dengan 14.600.091 suara atau 14.03% dari suara sah dan mendapatkan 95 kursi di DPR. Pada posisi keempat, PKS yang meraih 8.206.955 suara atau 7,88% dengan jumlah 57 kursi.

Kemudian pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon yaitu pertama, pasangan calon Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto. Kedua, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dan Ketiga, pasangan Jusuf Kalla-Wiranto. Pada edisi ini, Megawati kembali kalah dari SBY yang memenangkan pemilu satu putaran. Dimana perolehan suaranya adalah SBY-Boediono meraih 73.874.562 suara atau setara 60,8%, kemudian disusul pasangan Megawati-Prabowo yang meraih 32.548.105 suara atau  26,79% dan pasangan JK-Wiranto yang meraih 15.081.814 suara atau setara 12,41%.

Megawati dan PDI Perjuangan kembali memilih jalan politik oposisi di periode kedua pemerintahan SBY yang kali ini didampingi Boediono untuk periode 2009-2014. Kekalahan kedua berturut di Pilpres serta merosotnya suara PDI Perjuangan membuat partai mulai berbenah secara internal. Memperbaiki citra partai dan memperkuat garis ideologi menjadi langkah yang ditempuh oleh PDI Perjuangan demi kebertahanan dinamika politik nasional.

Selanjutnya, PDI Perjuangan mulai menerapkan strategi baru dengan menugaskan kader terbaiknya menjadi kepala daerah di Indonesia. Langkah ini dimaksudkan mengikuti transformasi PDI Perjuangan sebagai partai modern yang kaya akan tokoh di daerah dengan sentral utama Ketua Umum PDI Perjuangan.

Di samping menjadi oposisi pemerintah di tingkatan nasional pada rentan tahun 2009-2014, PDI Perjuangan mulai melahirkan kader-kader yang menjadi kepala daerah. Seperti; Joko Widodo (Gubernur DKI Jakarta 2012-2017), Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah 2013-2018), Rano Karno (Wakil Gubernur Banten 2013-2018), Tri Rismaharini (Walikota Surabaya 2010-2015), Cornelis (Gubernur Kalimantan Barat 2013-2018), Agustin Teras Narang (Gubernur Kalimantan Tengah 2008-2013) dan Puspayoga (Wakil Gubernur Bali 2008-2013). 

Strategi menguasai teritorial menjadi pilihan yang diambil PDI Perjuangan saat itu. Apalagi penggunaan media baru (new media) melalui facebook, twitter dan instagram mulai populer dalam politik Indonesia memudahkan kader-kader PDI Perjuangan mudah mengeksplore diri untuk mendapatkan simpati publik yang berdampak positif pada elektabilitas dan popularitas partai.

Undang-Undnag Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi titik penting bagi PDI Perjuangan dalam menghadapi Pemilu 2014. Selain berkaitan dengan regulasi angka Parlementary Threshold (PT) dinaikkan menjadi 3,5%. Fakta politik bahwa SBY tidak bisa mencalonkan kembali menjadi presiden karena telah dua periode memimpin Indonesia menjadi momen penting bagi PDI Perjuangan.

Satu bulan sebelum hari pencoblosan 9 April 2014, PDI Perjuangan secara resmi mengumumkan salah satu kadernya Joko Widodo (Gubernur Jakarta) akan dicalonkan menjadi Presiden 2014-2019 (Nurhuda dkk, 2014). Dampaknya elektabilitas dan popularitas PDI Perjuangan berangsur naik sebagai puncak dari sokongan citra partai di daerah (Halim, J., & Widayatmoko, 2015). 

Pada Pemilu 2014, melalui dua figur populer yaitu Megawati Soekarnoputri dan Joko Widodo, PDI Perjuangan berhasil menjadi pemenang dengan meraih 23.681.471 suara atau 18.95% dari suara sah. Pada posisi kedua, Partai Golkar yang meraih 18.432.312 suara atau 14.75% dari suara sah. Posisi tiga sampai lima ada Partai Gerindra (18.432.312 suara), PD (12.728.913 suara) dan PKB (11.198.957 suara).

Kemudian pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon yaitu pertama, pasangan calon Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Pada edisi ini, pasangan Jokowi-JK meraih 70.997.833 suara atau setara 53,15% mengalahkan pasangan Prabowo-Hatta yang meraih 62.576.444 suara atau setara 46,85%. 

Kehadiran dua tokoh sekaligus yaitu Megawati dan Jokowi membuat PDI Perjuangan mendapatkan efek ekor jas (coattail effect). Citra Jokowi yang sederhana, merakyat dan kerap blusukan menjadi paket sempurna dengan topangan ketokohan Megawati yang ideologis dan kepemimpinan yang kuat menjadikan PDI Perjuangan menang di Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2014 (Mietzner, 2014)

Berlanjut ke Pemilu 2019 dengan regulasi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kebaruan dalam Undang-Undang ini adalah angka Parlementary Threshold naik menjadi 4%. Kemudian, antara Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden dilaksanakan serentak pada 17 April 2019. Pada pemilihan legislative 2019, PDI Perjuangan kembali meraih suara terbanyak dengan perolehan suara 27.503.961 dengan persentase 19,33 atau setara dengan 128 kursi. 

Diikuti oleh Partai Golkar yang meraih 17.229.789 suara atau 12,31% setara dengan 85 kursi, selanjutnya pada posisi ketiga diraih oleh Partai Gerindra yang mendapatkan 17.596.839 atau 12,57% suara yang setara dengan 78 kursi dan posisi keempat Partai Nasdem yang meraih 12.661.792 suara atau 9,05% atau setara dengan 59 kursi di DPR RI.

Pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019, PDI Perjuangan kembali memajukan kadernya Joko Widodo bersama koalisi Partai Golkar, Partai Nasdem, PKB, PPP, Partai Hanura, PKPI, PBB dan PSI. Calon Petahana Jokowi didampingi oleh ulama konservatif Nahdlatul Ulama yang juga ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kiyai Haji Mar’uf Amin dalam menghadapi pasangan calon Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yang didukung oleh koalisi Partai Gerindra, PKS, PAN, dan Partai Demokrat.

Pasangan calon Jokowi-Maruf akhirnya menang dengan 85.607.362 suara atau setara 55,5% mengalahkan pasangan Prabowo-Sandi yang meraih 68.650.239 suara atau 44,5% suara. Keberhasilan PDI Perjuangan di Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019 tidak lepas dari konsistensinya dalam menjaga citra, merawat akar rumut, dan loyalis pemilih. 

Kepemimpinan Megawati yang kuat dan sikap Jokowi yang tidak terlalu masuk ke dominasi internal PDI Perjuangan membuat mayoritas pemilih kembali menjatuhkan pilihannya pada partai berlambang banteng ini. Alasannya tentu tidak sederhana, sebab di selama 5 (tahun) terakhir PDI Perjuangan memiliki dua tokoh sekaligus yang membuat kebertahanan PDI Perjuangan sebuah partai modern dengan pemilih tradisional diuji.

Rasa skeptis antara Megawati dan Jokowi dalam periode 2014-2019 pasti terjadi sebagai sebuah dinamika politik. Kalkulasi politiknya Jokowi memiliki potensi merebut Ketua Umum PDI Perjuangan pasca terpilih tahun 2014, seperti : yang dilakukan Jusuf Kalla pasca terpilih menjadi wakil presiden 2004-2009 yang menjadi ketua umum Partai Golkar. 

Namun, situasi tersebut tidak terjadi antara Megawati dan Jokowi. Megawati akhirnya terpilih secara aklamasi kembali menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan di Kongres Bali untuk periode 2019-2024 dan Jokowi kembali memimpin Republik Indonesia dengan menjadi Presiden 2019-2014.


Daftar Referensi

Chandler, A. D. (1962), Strategy and Structure: Chapters in the History of the Industrial Enterprise. MIT Press: Cambridge, MA

Cohen, J. and Arato, A. 1992. Civil Society and Political Theory. Cambridge: MIT Press

Ferrinadewi, Erna. 2008. Merek dan Psikologi Konsumen. Yogyakarta: Graha Ilmu

Halim, J., & Widayatmoko, W. (2015). Representasi Kampanye Politik Dalam Game
(Analisis Semiotik Dalam Game Jokowi Go! Dan Game Prabowo The Asian Tiger).
Jurnal Komunikasi. Hal. 98-107.

Kotler, Philip dan Amstrong, Gary, (2012), Principles of Marketing, 15th
Edition, Pearson Education Limited.

Luttwak. (1987). Strategy: the logic of war and peace. Cambridge, Mass., London:Harvard University Press. 1987. 283pp. Index. ?15.95. ISBN 0 674 83995.

Mietzner. 2009. Indonesia in 2008: Yudhoyono’s Struggle for Re-election, Asian Survey hal.146–55.

R. William Liddle and Saiful Mujani. 2005. Indonesia in 2004 The Rise of Susilo Bambang Yudhoyono. University of California Press. Asian Survey, Vol. 45, No. 1 (January/February 2005), hal. 119-126.

Supriyanto, Didik dan August Mellaz. (2011). Ambang Batas Perwakilan:Pengaruh Parliamentary Threshold Terhadap Penyederhanaan Sistem Kepartaian Dan Proposionalitas Hasil Pemilu. Jakarta: Perludem