Virus Covid-19 yang mulai muncul sejak Desember 2019 di Wuhan China. Virus ini kemudian menyebar ke seluruh dunia hingga WHO (World Health Organization atau Badan Kesehatan Dunia) menyatakan sikap untuk secara resmi mendeklarasikan virus corona (COVID-19) sebagai pandemi pada tanggal 9 Maret 2020. 

Deklarasi ini kemudian menjadikan negara-negara di dunia harus menyesuaikan kebijakan untuk mencegah penyebaran virus semakin meluas. Menilik kondisi ini, peran seorang pemimpin dalam menangani tantangan pandemi menjadi penting. Banyak penelitian yang dihasilkan untuk menilai kinerja para pemimpin negara untuk menanggulangi kasus ini. 

Ada hasil penelitian dan berita terhimpun yang kemudian menunjukkan bahwa seorang pemimpin perempuan dinilai lebih tanggap dalam mengatasi kasus penyebaran virus Covid-19. Salah satunya dikutip dari Kompas, Tempo, maupun jurnal-jurnal ilmiah ditemukan data bahwa pemimpin perempuan dinilai lebih cepat tanggap dalam merumuskan kebijakan guna merespons kondisi pandemi.  

Hal ini kemudian didukung oleh penelitian berjudul Leading the Fight Against the Pandemic: Does Gender Really Matter? yang ditulis oleh Supriya Garikipati & Uma Kambhampati pada Maret 2021. Data dari hasil penelitian yang dilakukan pada 194 negara dengan 10% pemimpin negara adalah perempuan menunjukkan hasil bahwa pemimpin perempuan lebih cepat dan tegas dalam mengambil keputusan proteksi sebuah negara. 

Hal tersebut kemudian menjadikan negara yang dipimpin oleh seorang perempuan memiliki angka kematian lebih rendah daripada yang dipimpin oleh laki-laki. Mendasar pada hasil temuan ini, terbukti bahwa terdapat perbedaan peran gender dalam mengambil sebuah risiko kebijakan untuk dapat merespons sebuah situasi. 

Sebuah studi juga menyebutkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan sering terlalu percaya diri, namun pria lebih percaya diri untuk dapat sukses dalam situasi yang tidak pasti dibandingkan perempuan (Barber dan Odean 2001). 

Membuktikan klaim tersebut penulis mencoba untuk mengambil salah satu negara yang memiliki pemimpin perempuan untuk dapat melihat efektivitas dari keputusan kebijakan yang dilakukan guna merespons pandemi.

Taiwan merupakan salah satu negara yang dipimpin oleh perempuan (Presiden Tsai Ing-wen) yang dinilai berhasil dalam menekan laju persebaran virus Covid-19. Awalnya Taiwan diprediksi akan menjadi negara yang sangat terdampak Covid-19. Prediksi ini muncul berdasarkan fakta bahwa Taiwan hanya berjarak sekitar 130 kilometer dari China, setiap hari ada penerbangan langsung dari Taipei ke Wuhan yang menjadi titik episentrum wabah Covid-19. 

Namun nyatanya, Taiwan berhasil membalikkan prediksi tersebut. Berdasarkan data yang dikutip dari Kompas (23 Maret 2020) tercatat bahwa dari 850.000 warga Taiwan yang tinggal di Daratan China, di negara tersebut hanya memiliki 169 kasus yang dikonfirmasi dengan dua kematian. 

Jumlah kasus COVID-19 di Taiwan ini jelas berada jauh di bawah negara-negara tetangga yang juga memiliki kedekatan letak geografis dengan China seperti Jepang dan Korea Selatan yang memiliki puluhan ribu kasus. Keberhasilan ini bukanlah tanpa alasan, terdapat strategi cepat dan tepat yang dilakukan oleh pemerintah untuk dapat mengatasi kondisi ini.

Tidak bisa dipungkiri bahwa dampak buruk SARS, pada 2004 membuat pemerintah lebih siap dalam menerima bencana pandemi. Seluruh elemen pemerintah yang bergerak di bidang kesehatan bertugas melakukan pengawasan dan tracking pada setiap warga Taiwan yang sebelumnya bepergian ke Wuhan China.

Cheng Hao-Yuan, Li Shu-Ying, dan Yang Chin-Hui (2020) mengatakan pada fase awal pandemi, strategi Taiwan bersandarkan pada tiga pilar: (1) pengawasan langsung dengan penilaian risiko, (2) kontrol perbatasan dan karantina, dan (3) peningkatan kapabilitas laboratorium. Tiga pilar itu tercermin dalam 124 perangkat kebijakan yang dikeluarkan CECC pada 31 Desember 2019-24 Februari 2020 (Mubah, 2020, p 193). 

CCEC sendiri merupakan sebuah agensi di bawah Pusat Komando Kesehatan Nasional. Kemudian, di antara semua kebijakan tersebut, kebijakan yang paling berkontribusi signifikan adalah: (1) identifikasi kasus menggunakan pelacakan riwayat perjalanan individu berbasis data digital dan teknologi informasi, dan (2) pengelolaan produksi dan distribusi masker melalui kolaborasi lintas sektor (Mubah, 2020, p 193). 

Dari 3 pilar tersebut secara langsung membuat Taiwan sejak Desember 2019 menerapkan kebijakan pembatasan sosial. Di samping itu, kebijakan lainnya adalah, Pemerintah Taiwan turut mendukung pasien yang terinfeksi dan individu yang dikarantina dengan menyediakan berbagai layanan gratis. 

Layanan ini diantaranya tempat isolasi, yang dilengkapi pengiriman makanan, pencucian pakaian, pembuangan sampah, dan pemeriksaan kesehatan. Hal lain yang dilakukan oleh pemerintah Taiwan adalah dengan menerapkan denda jika ada yang melanggar aturan pembatasan dan karantina tersebut.

Jika melanggar, pemerintah mengenakan denda antara 100 ribu dan 1 juta dolar Taiwan (setara dengan Rp 50-500 juta). Taiwan juga dengan transparan memberikan data kasus Covid-19. 

Keberhasilan Taiwan mengatasi pandemi juga didukung oleh Kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat mendorong terwujudnya kolaborasi lintas sektor yang melibatkan korporasi dan akademisi. Dalam hal ini banyak tercipta teknologi yang dapat digunakan untuk dengan cepat untuk melakukan tracking keberadaan virus. 

Mulai dari pengukur suhu tubuh yang dapat dilakukan dengan mengenali wajah, termometer pintar terkecil di dunia yang dapat mengukur suhu tubuh banyak pasien dalam satu waktu, hingga terus dikembangkannya sistem robotika agar mampu meningkatkan kapasitas test. 

Pemerintah Pun memberikan subsidi untuk produksi masker guna menghindari kelangkaan. Lee (2020) kemudian menjelaskan hal ini kemudian membuat  produksi masker meroket dari 1,88 juta ke 19,11 juta lembar per hari dalam waktu empat bulan (Mubah, 2020, p 196).

Melihat upaya dan respons yang dilakukan oleh pemerintah Taiwan, penjelasan tersebut kemudian mendukung klaim argumentasi awal yang menyebutkan bahwa pemimpin perempuan dapat dikatakan lebih responsif dalam menangani pandemi Covid-19. 

Hal ini dibuktikan dengan berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah Taiwan di bawah pimpinan Presiden Tsai Ing-wen). Dari sini juga dapat dibuktikan bahwa peran gender memiliki dampak atau output yang cukup signifikan dalam rangka merespon suatu isu.


Daftar Pustaka

Garikipati, S., & Kambhampati, U. (2021). Leading the Fight against the Pandemic: Does Gender really matter?. Feminist Economics, 27(1-2), hal 401-418.

Kompas.Com. (23 Maret 2020). Belajar Menangani Virus Corona dari Taiwan… Diakses pada 2 Desember 2020, melalui:  https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/23/123000765/belajar-menangani-virus-corona-dari-taiwan-?page=all

Mubah, A. S., & Anabarja, S. (2020). From Big Data to Mask Diplomacy: Taiwan’s Effort to Strengthen International Role. Jurnal Global & Strategis, 14(2), 15-28.