Mahasiswa
1 tahun lalu · 434 view · 3 menit baca · Media 25911_41986.jpg
Gambar: pixabay.com

Kebebasan yang Mungkin Hoaks

Kebebasan bukanlah sebuah hadiah cuma-cuma, melainkan sesuatu yang harus diperjuangkan. ~ Albert Camus

Kewajibkan registrasi kartu sim prabayar yang tenggat waktunya di depan hidung membuat otak sekaligus perut tergelitik. Salah satu tujuan registrasi ini untuk mengatasi hoaks. Suatu kebijakan yang patut diapresiasi.

Penanggulangan berita hoaks ala pemerintah ini semakin menarik bila menyimak pernyataan Rocky Gerung. Filsuf ini mengatakan sebaik-baik pembuat hoaks adalah penguasa, karena semua alat ia miliki. Bagi Gerung, penanggulangan berita hoaks sederhana saja: tingkatkan daya kritis.

Lain pemeritah dengan Gerung. Ya, iyalah nggak sama. Rocky bersahaja dengan argumentasi garis lurusnya. Nah, pemerintah?

Berikut ini, saya akan berceloteh sedikit mengenai registrasi dan kebebasan.

Pertengahan Desember kemarin, saya mengikuti sebuah dialog di BG Junction Mall Surabaya bertajuk “Cara Aman Bermedia Sosial”. Dialog ini merupakan rangkaian Festival Literasi Kota Pahlawan yang diselenggarakan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Surabaya mulai 14 s/d 17 Desember 2017. Salah satu pembicara dalam dialog tersebut adalah Wiratraman.

Ketika menceritakan kasus-kasus yang kerap menghantui kebebasan, pemateri malam itu mengungkapkan bahwa jangankan masyarakat awam yang hilir mudik di jagat maya, pewarta yang nyata-nyata memiliki payung hukum, kerap terusik kebebasan persnya.

Informasi tersebut memantik saya berselancar di alam maya dan menemukan fakta-fakta yang membuat hati kian memendung.

Segelintir manusia merenggut kebebasan pers melalui intimidasi psikis, fisik, dan mengganggu teknis peliputan. Aliansi Jurnalis Independen merilis, sejak 2006 hingga 2016, per tahun rata-rata ada lima puluh dua kasus kekerasan terhadap wartawan di Indonesia. Tingkat kekerasan tertinggi terjadi pada 2007 dengan tujuh puluh lima kasus dan 2016 dengan delapan puluh kasus.

Tahun 2017, terhitung dari 1 Januari sampai 2 Mei, kekerasan terhadap pers mencapai dua puluh tiga kasus. Tepat rasanya jika kemudian organisasi Wartawan Tanpa Batas (Reporters sans frontieres), menempatkan peringkat kebebasan Indonesia pada urutan 124 dari 180 negara. Peringkat ini menunjukkan jurnalis di Indonesia masih dalam situasi yang kurang baik.

Kebebasan mungkin saja terancam, tapi satu hal yang sangat saya hormati, alumni S3 Universitas Leiden tersebut adalah orang yang terus melangkah melakukan pendampingan hukum, khususnya bagi para pewarta. Suatu perjuangan yang mengingatkan saya pada almarhum Munir.

Selain kebebasan pers, kebebasan pribadi mulai terusik. Wiratraman menggambarkan Indonesia seperti kondisi dalam film Snowden dan The Circle.

Film Snowden diangkat dari kisah nyata, menceritakan seorang mantan agen CIA yang membeberkan ke publik berbagai informasi rahasia yang dimiliki oleh badan keamanan nasional (National Security Agency/NSA) Amerika. Ia mengaku bahwa pemerintah Amerika Serikat mampu memata-matai aktivitas warganya di media sosial hingga telepon seluler.

Melalui penyadapan, pemerintah tidak hanya mengetahui rencana kejahatan terhadap negara, tetapi juga bisa mengetahui percakapan antara ibu dan anaknya, istri dan suaminya, serta suami dan calon istrinya. Istilah “rahasia kita berdua” tidak berlaku lagi. Privasi jadi tontonan, tidak ada lagi yang bisa disembunyikan dalam komunikasi dunia maya, kecuali perasaan-perasaan liar yang mendekam dalam sanubari.

Kalau saya yang memiliki kemampuan itu, saya ingin memata-matai seseorang. Pasti mengasyikkan. Tapi sebelum itu terjadi, saya mau tanya ke ustaz perihal hukum melakukan penyadapan.

Pemerintah dalam film Snowden digambarkan bekerja dengan “tangan tak kasat mata”, melakukan penyadapan dengan menyalahi prosedur hukum. Ada hukum di atas hukum. Dan hukum yang di atas itu bekerja dengan melanggar hukum umum.

Hampir sama dengan film Snowden, The Circle menceritakan sebuah perusahaan teknologi yang menemukan sebuah alat yang mampu mengoyak-ngoyak privasi. “Kita akan melihat semuanya karena mengetahui itu baik, tapi mengetahui segalanya jauh lebih baik,” kata Emon Baily, CEO perusahaan, di salah satu cuplikan dalam film yang di adopsi dari novel karya Dave Eggers.

Menurut film fiksi ini, privasi bukan hal yang perlu dirahasiakan lagi, tetapi harus ditunjukkan pada masyarakat. Banyak orang, ketika sendiri, ia melakukan hal-hal yang kurang etis. Seperti: menyerobot lampu lalu lintas bila polantas absen di perempatan, mengambil mangga bukan miliknya ketika tetangga tidak ada di rumah, atau mencuri uang rakyat ketika jadi pejabat.

“Rahasia adalah kebohongan,” tutur Mae Holland ketika diwawancarai oleh Emon Baily. Agar menjadi baik, semua orang harus terpantau, setiap detik, terutama para politisi. Aktivitas politisi harus disajikan pada masyarakat. Biarkan netizen mengawasi secara langsung. Dia kemana, bertemu siapa, bagaimana kesepakatannya, berapa anggarannya. Inilah “demokrasi sejati,” kata Mae. “Akses ke semua pengalaman manusia mungkin adalah hak asasi manusia.”

Saya jadi merinding, merinding membayangkan kebebasan Indonesia senasib dengan film Snowden dan The Circle. Apalagi kalau menghubungkannya dengan registrasi kartu prabayar.

Saya berharap registrasi kartu tersebut bukanlah cara pemerintah untuk “menelanjangi” kehidupan pribadi. Saya hawatir bila obrolan modus yang kerap saya luncurkan pada mantan via WhatsApp bisa dikonsumsi seenak perut oleh “mata-mata” online.

Artikel Terkait