Setelah bertahun-tahun sempat meredup, pers Indonesia kembali menemukan cahaya kebebasan semenjak memasuki era reformasi. Namun sebelum memasuki pembahasan, kita perlu mengenal dahulu apa itu pers. 

Definisi tentang pers tercantum dalam Pasal 1 butir (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan bahwa pers merupakan lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang meliputi kegiatan jurnalistik, mencari, memperoleh, meliput, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dalam berbagai bentuk seperti tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik melalui segala saluran. 

Abdul Muis dalam bukunya yang terbit pada 1996 dengan judul “Kontroversi Sekitar Keberadaan Pers: Bunga Rampai Masalah Komunikasi, Jurnalistik, Etika dan Hukum Pers” mengemukakan pengertian pers. Beliau menjelaskan dari beberapa sisi seperti etimologi dan terminologi.

Secara etimologi, kata Pers dalam bahasa Belanda, Press dalam bahasa Inggris, dan Presse dalam bahasa Prancis sama-sama memiliki arti tekan atau cetak. Pers secara terminologi sendiri berarti media massa cetak atau bisa disebut juga sebagai media cetak. 

antaranews.com

Awal munculnya pers nasional dipelopori oleh “Medan Prijaji” dengan RM Tirtoadisuryo sebagai pemimpin redaksi. Media ini dinilai sebagai surat kabar nasional pertama karena penggunaan Bahasa Melayu dan pekerja pribumi di dalamnya.

Pers Indonesia mengalami berbagai perubahan seiring perubahan zaman. Terjadinya peristiwa G30S/PKI mengakibatkan keluarnya larangan terbit bagi 46 surat kabar. Lepasnya kekang pers dari intervensi pemerintah dimulai sejak lahirnya Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. 

Melihat sejak era kemerdekaan, perkembangan pers di Indonesia mengarah kepada pers yang lebih bebas dari berbagai sisi. Terdapat berbagai aspek yang mengalami perubahan seperti pada karakteristik, peran, fungsi, dan kebebasannya dibandingkan dengan era sebelumnya. 

Meskipun kini lebih bebas, terkadang pers masih memiliki kontroversi yang mengundang perdebatan akan kredibilitasnya. Namun, kebebasan ini patut disyukuri. Para penulis kini mampu mengekspresikan diri melalui tulisan dengan lebih bebas.

Berdasarkan hasil penelitian Rina Martini dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Peran dan Fungsi Pers Sebelum dan Sesudah Reformasi di Indonesia”, posisi pers di era reformasi memiliki kebebasan yang dapat dinikmati. Ketakutan akan peraturan undang-undang, sanksi, atau eksistensi organisasi profesi kini sudah tidak diperlukan lagi. 

Penting untuk menjaga keseimbangan kebebasan pers dan tanggung jawab sosial sebagai bagian dari jenis pers yang bebas aktif. Jenis pers ini banyak digunakan di negara demokrasi termasuk Indonesia. Berita yang ada diharapkan memiliki unsur edukasi agar dapat mendidik karakter masyarakat.

Masih dari sumber yang sama, pers di era reformasi memiliki perubahan peran dan fungsi yang berbeda. Perubahan ini pun membawa dampak positif dan negatif. Peran pers dapat dilihat dari sisi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan ekonomi.

Sebagai media informasi, pers saat ini dapat menginformasikan berita dari berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, dan hukum. Sebagai media pendidikan, pers mampu mendidik masyarakat dalam berbagai hal meskipun terkadang menyimpang karena pendidikan yang diberikan mengarah pada hal-hal negatif seperti kekerasan dan perpecahan. 

Sebagai media hiburan, dapat memberitakan siapapun yang sayangnya jadi kurang menghargai privasi dan sekadar hiburan untuk bergembira dan tertawa. Sebagai kontrol sosial, pers dapat mengontrol perilaku tak terpuji masyarakat dan pejabat. Sebagai pelaku ekonomi, siapapun dapat mendirikan perusahaan penerbitan selama memiliki modal yang mencukupi.

Kebebasan pers pada era reformasi ini ditandai dan dijamin dalam UU No. 40 Tahun 1999. Berlakunya UU ini berdampak pada berbagai hal seperti SIUUP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) yang tidak lagi dibutuhkan. 

Dengan peraturan yang lebih bebas, hal ini pun berdampak pada pendirian penerbitan pers oleh pihak manapun tanpa persyaratan yang ketat selama memiliki modal dalam menjalankannya. Penulis juga dapat lebih berkreasi namun tetap kritis dengan tulisannya selama mengikutik kode etik pers yang berlaku.

nasional.tempo.co

Adanya UU Pers juga menjamin izin penerbitan para penulis yang menuliskan kritik pada pejabat selama mengikuti kode etik pers. Salah satu adalah media Tempo yang sempat memberikan kritik kepada Presiden Jokowi. Pada sampul Majalah Tempo edisi 16-22 September 2019, Tempo menggambarkan tokoh Jokowi dengan bayangan Pinokio yang identik dengan citra senang berbohong. 

Dilansir dari artikel website nasional.tempo.co, pihak Tempo mengangkat tudingan beberapa penggiat antikorupsi yang berpendapat bahwa Presiden ingkar janji dalam penguatan KPK. Majalah edisi ini juga memuat penjelasan Jokowi dalam bentuk wawancara.

Kebebasan pers saat ini tentunya dapat dianggap sebagai nilai positif dari pers Indonesia di era reformasi. Namun, tidak dipungkiri pula tetap adanya kekurangan dibalik bebasnya pers saat ini karena nilai positif dan negatif  yang saling berjalan beriringan bagai dua sisi koin. 

Seorang penulis dalam kebebasannya dalam menulis juga memiliki tanggung jawab sosial pada tulisannya. Hal ini juga kembali lagi pada kita sebagai penyedia sekaligus penerima informasi media pers saat ini.