Dapat dikatakan bahwa Pers di suatu negara merupakan salah satu komponen yang cukup penting dalam perkembangan dari suatu negara. 

Pers memberikan kontribusi yang cukup besar dalam menyampaikan segala jenis informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan segala tingkatannya. 

Sebagai media cetak, pers memiliki peranan serta tugas menyebarkan dan memantapkan perkembangan berbagai aspek dalam suatu negara, seperti aspek ekonomi, politik, dan budaya.

Keberadaan pers dalam suatu negara memang cukup menjadi suatu hal yang penting terutama di negara demokrasi seperti Indonesia. 

Namun kendati seperti itu kebebasan pers di Indonesia baru dapat dirasakan pasca tumbangnya rezim orde baru pada tahun 1998.  Ditekennya UU No 40/1999 tentang Pers, membawa angin segar bagi dunia pers Indonesia yang pada masa itu, aspirasinya selalu dikekang oleh rezim yang berkuasa.

Dalam undang-undang tersebut menyatu bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. 

Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran. 

Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasinya.

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat sehingga memudahkan semua orang dari beragam kalangan dapat mengakses informasi dengan cepat.

Sehingga banyak orang yang menyebarkan informasi yang tidak jelas asal usulnya. Oleh karena hal itu, peranan pers ini untuk menyaring kebenaran dari adanya informasi yang beredar tersebut.

Dan maka dari itu peranan pers ini sangat berguna untuk masyarakat.

Terutama di Era globalisasi seperti saat ini, yang dimana penyebaran informasi dengan sangat mudah dan cepat di dapatkan dari berbagai media.

Selain itu juga dari itu hadirnya pers disini, masyarakat dapat mengetahui bagaimana jalannya kinerja pemerintah sehingga mampu mengontrol kekuasaan. 

Namun dengan adanya undang-undang yang mengatur tentang adanya perlindungan terhadap kebebasan pers di Indonesia, kendati seperti itu tetap saja peranan pers sebagai wadah masyarakat dalam menyampaikan aspirasi masyarakat dibatasi. 

Hal tersebut dapat dilihat dari, masih banyak terjadinya kekerasan terhadap jurnalis.

Kekerasan tersebut tidak hanya dilakukan oleh oknum-oknum aparat saja namun oknum dari Ormas-ormas yang tersandung suatu kasus juga tercatat melakukan kekerasan terhadap pers.

Meskipun jika dilihat dari kasus kekerasan terhadap pers dari tahun 2015 cenderung menurun.

Ada kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2020, tercatat pada tahun 2020 ada 84 kasus kekerasan terhadap jurnalis. 

Selain adanya tindak kekerasan terhadap pers, ancaman lainnya terhadap pers ialah adanya intimidasi dari media sosial.

Bahkan hak yang lebih mengejutkannya lagi menurut riset dari the conversation.com,  menyebutkan bahwa 80% persen jurnalis perempuan pernah mengalami kekerasan sepanjang karier jurnalistik mereka.

Dalam riset ini juga menemukan bahwa 85,7%, atau sebanyak 1.077 jurnalis perempuan  pernah mengalami kekerasan. 

Dan hanya sebesar 14,3% lainnya atau 179 jurnalis tidak pernah mengalami kekerasan sama sekali. 

Angka kasus yang cukup tinggi jika dibilang Indonesia menerapkan kebebasan pers, hal tersebut justru menunjukkan bahwa kebebasan pers di Indonesia semakin terkekang. 

Dalam survei ini juga menunjukkan bahwa kekerasan pada  ranah digital justru lebih banyak dialami jurnalis perempuan, jika dibandingkan kekerasan pada ranah fisik.

Kekerasan terhadap jurnalis perempuan ini banyak terjadi karena disebabkan oleh beberapa alasan, seperti alasan profesional terkait liputan, yang biasanya mereka sedang meliputi isu sensitif. 

Kemudian alasan seks atau gender, semata-mata karena mereka perempuan. Jurnalis perempuan dianggap lemah oleh sebab itu kekerasan pada ranah fisik dan digital lebih banyak diterima oleh perempuan.

Masalah kekerasan terhadap jurnalis perempuan ini cukup serius karena Indonesia sendiri belum memiliki landasan hukum yang memadai untuk melindungi jurnalis perempuan dari adanya kekerasan yang berpotensi besar menimpa mereka.

Jika melihat dari banyaknya kasus kekerasan, intimidasi terhadap jurnalis semakin memperlihatkan kemunduran terhadap kebebasan pers di Indonesia.

Hal itu dapat dilihat dari indeks Kebebasan Pers di Indonesia turun menjadi peringkat peringkat ke-117 dari total 180 negara pada tahun 2022 ini. Hal ini merupakan penurunan jika dibandingkan pada tahun sebelumnya yang berada pada 113.

Maka dari itu pentingnya keseriusan pemerintah Indonesia dalam membuat hukum yang mengatur tentang kebebasan jurnalis atau pers di Indonesia khususnya jurnalis perempuan. 

Selain itu juga perlunya tanggung jawab dari jurnalis dalam meliput topik yang dibawakan oleh mereka, agar tidak menimbulkan opini kepada masyarakat yang justru membuat keruh keadaan dengan informasi yang mereka berikan kepada masyarakat.

Karena terkadang media-media pers yang ada di Indonesia ini tidak independen atau memihak kepada pemerintah, sehingga mereka hanya memberikan propaganda yang seolah-olah membuat keputusan yang dibuat oleh pemerintah itu benar.

 Bahkan terkadang media-media pers ini menyuguhkan berita atau informasi yang terbilang tidak berfaedah untuk masyarakat. 

 Saya memiliki opini hal tersebut terjadi karena adanya rasa takut dari para jurnalis untuk meliput topik sensitif apalagi yang bersinggungan dengan rezim penguasa.

Sehingga mereka membuat berita-berita yang kurang berfaedah dan tentunya tidak menjadi isu sensitif. 

Dan adanya UU ITE bisa dibilang membatasi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya, sehingga agak sulit dalam masyarakat untuk mengkritisi dan mengkritik kebijakan dari pemerintah. 

Kebebasan pers erat kaitannya dengan HAM, karena menyuarakan aspirasi merupakan hak asasi manusia. 

Jika aspirasi tersebut dibungkam karena kritik terhadap pemerintah terbilang pelanggaran. Maka hal itu berpengaruh kepada sistem demokrasi yang ada di Indonesia. 

Dan dari banyaknya kasus terhadap jurnalis atau pers tersebut khususnya jurnalis perempuan. 

Itu menandakan bahwa kesetaraan gender di Indonesia masih terbilang masih cukup jauh, masih adanya kesenjangan gender.

Tentunya itu sangat bertolak belakang dengan HAM yang ada di Indonesia. 

Maka dari itu Kebebasan dan sikap independen dari pers di Indonesia harus diperjuangkan dengan tanggung jawab untuk memperoleh dan menyajikan berita yang benar kepada khalayak.