Dulu, belum terlalu lama, Indonesia terkenal dengan rakyatnya ramah, suka tersenyum dan sangat toleran. Saat ini pun masih ramah dan tersenyum tapi kurang toleran. Tombol ledaknya sangat sensitive. Senggol – bacok.

Pada tahun 80-an hingga 90-an toleransi antar umat beragama terasa sangat kental. Secara perlahan keharmonisan itu terkikis. Abrasi toleransi terjadi hingga kini melanda sebagian besar daerah di Indonesia.

Tahun 80-an, film dengan karakter beragama Kristen sangat banyak. Sekarang sepertinya  tabu untuk memproduksi film sejenis. Mana lagi ada anjuran supaya aktor muslim tidak memainkan peran agama lain. Para tokoh film dipaksa beragama seragam. Karakter alim dan taat menjalankan agama menjadi tema yang diproduksi massif.

Memang masih ada kabar menyejukkan tentang bagaimana warga yang berbeda agama masih saling berinteraksi dalam acara keagamaan, tapi peristiwa itu adalah segenggam pasir di gurun sahara. Tiga Puluh tahun lalu peristiwa sedemikian sangat biasa, sekarang menjadi luar biasa.

Sekarang Indonesia canggung bila membahas intolerasi. Banyak tokoh yang meredam isu intoleransi dengan mengatakan kejadiannya hanya sedikit dan sudah diatasi. Mungkin takut menyinggung kelompok tertentu atau takut kehilangan pengaruh dari massa terbesar.

Tindakan melindungi minoritas semakin jarang terlihat. Tokoh dan pejabat saat lebih mementingkan tidak ada konflik. Bila ada konflik di tengah masyarakat, segera diredam walaupun hanya di permukaan dengan cara membungkam yang lemah. Karena konflik adalah rapor merah dan itu adalah citra buruk.

Di tengah gersangnya tokoh yang toleran, minoritas sangat berterima kasih kepada Gus Dur dan Buya Syafii Maarif beserta pengikutnya. Mereka adalah oase di tengah padang intoleransi, yang tak gentar membela kaum minoritas.

Konflik antar agama seringkali berkutat seputar peribadatan. Mayoritas menuntut supaya non muslim beribadah di rumah ibadah bukan di rumah tinggal, tapi izin mendirikan rumah ibadah sangat sulit didapat.

Menyewa ruangan di mall atau membeli ruko adalah salah satu cara minoritas mengatasi kesulitan mendirikan gedung gereja. Tapi hal itu tidak otomatis membuat minoritas merasa tenang. Sewaktu-waktu sangat mungkin mendapat pelarangan beribadah atas nama warga sekitar dengan tuntutan bahwa fungsi ruko bukan untuk rumah ibadah.

Saya mau kasi data tempat tinggal saya, yaitu Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Luas wilayah adalah 2.502.500 Ha dengan enam Kelurahan : Ciganjur, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Lenteng Agung, Tanjung Barat dan Cipedak. Jumlah sarana keagamaan: 100 Mesjid, 172 Mushola, 7 Gereja dan 1 Pure.

Kelurahan Ciganjur, Jagakarsa dan Cipedak sama sekali tidak ada gereja, apalagi Pure. Jadi ke mana umat Keristen beribadah? Kami mencari gereja terdekat di luar wilayah. Misalnya saya, bergereja di Cilandak KKO milik Marinir Angkatan Laut.

Marinir Cilandak memiliki Gedung gereja sendiri di dalam kawasan mereka, nama gedungnya adalah Bahtera Kasih. Bahtera Kasih ini dimanfaatkan oleh empat jemaat yang beribadah, yaitu GPIB, Katolik, Pentakosta dan HKBP.

Keempat jemaat ini berbagi waktu ibadah, mirip seperti jam bioskop. Apalagi bila tanggal 24 dan 25 Desember. Jam 7 ibadah Katolik, sebelum mereka pulang jemaat GPIB sudah antri di luar gereja yang masuk jam 9, sebelum GPIB selesai ibadah jemaat HKBP sudah antri di luar untuk ibadah jam 11. Demikian selanjutnya.

Pada ibadah Natal biasanya jumlah jemaat membludak. Dapat dibayangkan desak-desakan umat yang mau keluar dan hendak masuk gedung, persis seperti kereta di jam sibuk. Mana lagi tiap ibadah Natal selalu ada pemeriksaan dari pihak keamanan sehingga membuat kita makin tidak leluasa.

Suatu kali Jemaat GBI hendak mengalihfungsikan sebuah rumah milik mereka menjadi tempat ibadah. Tak lama kemudian bermunculan spanduk dengan kalimat “POKOKNYA TIDAK BOLEH ADA GEREJA DI TEMPAT PERKAMPUNGAN KAMI YANG MASIH MAYORITAS ISLAM!!! WARGA JAGAKARSA.

Ada pertanyaan, kenapa tidak mendirikan gedung gereja saja? Oh dingsanak, bukannya kami tidak mau atau tidak mampu. Tapi Peraturan Bersama Menteri (PBM) Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8 & 9 tahun 2006 itu seperti memberikan persyaratan yang sulit sekali dilakukan terutama di daerah mayoritas muslim. Ingatkah Anda kasus GKI Yasmin Bogor? Sudah dapat IMB juga tak menjamin bisa ditempati.

Tanggal 12 kemaren adalah kasus intoleransi yang terbaru. Upacara keagamaan Piodalan yang dilaksanakan di Dusun Mangir Los, Bantul, Yogyakarta, diprotes dan dibubarkan massa. Alasan massa adalah Upacara itu dilakukan di rumah tinggal bukan di rumah ibadah. Lihat bagaimana lingkaran setan berkerja.

Penolakan sejenis sangat sering dirasakan oleh minoritas. Melaksanakan peribadatan di rumah sendiri diprotes warga. Di suruh beribadah di rumah ibadah, tapi izin dan persyaratan mendirikan rumah ibadah seperti menanam padi di lantai beton. Susah. Sementara kaum mayoritas gampang sekali mengadakan pengajian di rumah-rumah sambil menutup jalanan di kampung-kampung.

Atau kadang-kadang melakukan ibadah di jalanan walaupun punya rumah ibadah yang besar-besar. Kami kadang merasa aneh melihatnya. Standar yang kau terapkan ke orang lain tidak sama seperti yang engkau sendiri laksanakan. Itu apa namanya?

Tidak hanya orang hidup yang mendapat perlakuan kelas dua, bahkan kuburan pun kena ciprat. Akhir tahun lalu, sebuah tonggak salib kuburan di sebuah pemakaman di Purbayan Yogyakarta dipotong oleh oknum. Yah, Yogyakarta lagi.

Bulan Maret lalu, Setara Institute merilis hasil pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB) tahun 2018. Terjadi 202 kasus pelanggaran, naik lima poin dari tahun sebelumnya.

Dari 202 pelanggaran itu 72 tindakan dilakukan oleh negara dan 130 tindakan dilakukan oleh non negara. Aktor non negara ini biasanya dilakukan oleh individu dan kelompok warga. Sikap intoleran warga ini biasanya mendapat dukungan dari negara di level pemerintahan terendah seperti ketua RT/RW, lurah dan camat.

Banyak pengamat mengatakan bahwa akar intoleransi itu adalah PBM Agama dan Dalam Negeri No. 8 & 9 tahun 2006. Peraturan ini seharusnya mengatur pendirian rumah ibadah, tapi dilapangan menjadi membatasi pembangunan rumah ibadah minoritas. Oknum pejabat cenderung diskriminatif, persetujuan warga dipersulit, ada intimidasi, dll.

Menurut saya, pengajaran kepada umat yang secara intens tentang “kita adalah korban” telah menghasilkan sikap intoleran, yakni anti terhadap mereka yang berbeda. Intoleransi yang tidak ditangani dengan baik akan berkembang menjadi radikal. Pikiran yang radikal banyak berujung pada tindakan teror.

Fase-fase di atas tidak hanya dalam dunia agama, tapi juga pada paham-paham lain seperti nasionalisme dan idealisme lain.

Seharusnya partai politik bisa berperan mempromosikan prinsif hidup toleransi melalui pendidikan politik yang disalurkan ke masyarakat oleh kader masing-masing. Dan juga harus berani mencabut PBM dan mengganti dengan Undang-undang yang lebih humanis.

Para pemimpin umat juga harus aktif menyuarakan prinsif-prinsif toleransi. Hindari ajaran yang membuat umat takut melihat perbedaan. Banyak yang merasa perbedaan adalah ancaman bagi kemurnian ibadah mereka.

Periode pertama Jokowi gagal memberantas intoleransi. Aku tidak yakin komitmennya terutama setelah memilih Wakil Presiden dengan rekam jejak yang kurang toleran. 

Kemudian ada sedikit harapan kepada Menteri Agama baru yang mengatakan dia adalah Menteri semua agama. Semoga ujarannya itu benar, dan aku menunggu dia membatalkan PBM. Bisakah, Pak Fachrul Razi?