Novelis
2 tahun lalu · 636 view · 2 menit baca · Seni 96339.jpg
Foto: Pexels

Kebebasan Artistik

Adakah ia hanya istilah baru untuk pengertian lama: artistic freedom?

Farida Shaheed menjadi pembuka sesi diskusi tentang kebebasan artistik dalam konferensi World Press Freedom Day 2017 (diadakan UNESCO di Jakarta 2-4 Mei) yang saya hadiri. Jika kita klik wikipedia, artikel taruk tentang artistic freedom menyebut juga nama feminis Pakistan yang pernah jadi pelapor khusus PBB untuk bidang hak-hak kultural ini. Farida adalah sang advokat kebebasan artistik.

“Ini bukanlah suatu kemewahan,” katanya, “tapi hak semua orang.” Tak hanya seniman, melainkan semua orang, untuk mencipta dan mengakses karya artistik. Juga untuk mendapatkan kondisi yang pantas bagi proses berkesenian. Demikian jika saya harus merangkum dalam dua kalimat sendiri. Kata Farida lagi, “Hal ini sebaiknya dilihat dalam kerangka hak kebudayaan (cultural rights) secara keseluruhan.”

Ini akan membawa kita bicara tentang deklarasi universal hak asasi manusia, perjanjian-perjanjian yang jadi instrumennya, article 19, dsb. Dalam rangkaian peraturan internasional itu kita akan menemukan istilah kunci lain: “ekspresi kultural”. Kalau kita mau jeli, istilah “artistic freedom” maupun “cultural expression” bukan tanpa problem.

Problem 1: Ekspresi Kultural

Kenyataan di lapangan begini. Belakangan ini kita lihat peningkatan kekerasan dan kebencian atas nama agama. Acara yang berhubungan dengan isu LGBT diserang. Kaum muslim yang mendukung calon gubernur Kristen diancam tak disholati jika mati. Ibadah Syi’ah dan Ahmadiyah dilarang. Sayangnya, jangan-jangan, pelarangan dan penyerangan itu juga bisa dianggap sah atas nama ekspresi budaya.

Ekspresi budaya, menurut glosari UNESO, adalah ungkapan yang berasal dari kreativitas individu, kelompok atau masyarakat dan memiliki konten kultural. Nah, jika ada orang atau kelompok menafsir (ingat, menafsir juga sebuah kerja kreatif) ayat-ayat sucinya dan hasil tafsirnya mengizinkan mereka melakukan kekerasan… hm, tidakkah itu suatu ungkapan kultural yang sah juga?

Problem 1 di sini adalah: batasan “ekspresi kultural” sebetulnya gagal untuk masuk ke dalam isi ekspresi itu sendiri. UNESCO mengandaikan keragaman dan ekspresi kultural sebagai niscaya tak kontradiktif. Ia kurang berhasil mengantisipasi jika isi ungkapan itu menolak keragaman. Hasilnya: kita mentolerir kaum intoleran.

Problem 2: Kebebasan Artistik

Kebebasan artistik lebih sulit lagi difahami secara kualitas. “Artistic freedom” menurut wikipedia adalah keleluasaan yang dimiliki seorang seniman untuk mewujudkan inspirasinya. Sedikit berbeda dari yang dikatakan Farida tadi, definisi ini merujuk pada seniman, bukan semua orang. Apapun, problemnya adalah di mana letak nilai isi atau kualitas ungkapan artistik itu. Jika ujaran kebencian dianggap oleh kreatornya sebagai karya seni, bagaimana? Atau, karya kreatif dianggap mengandung ujaran kebencian—seperti dalam kasus Charlie Hebdo?

Tantangan: Keindahan

Tapi, problem 2, tentang artistik, sebetulnya memberi kita suatu kesempatan intelektual. Di sinilah kita bisa merenung tentang keindahan. Jika estetika sama dengan artistik, maka inilah kesempatan kita untuk mengasah apa yang tak selesai dibahas oleh Kant, Hegel, Schiller; yaitu bahwa keindahan bisa menjadi kriteria selain kriteria hukum dan nalar. Alih-alih mendekati masalah dengan logika benar-atau-salah, kita bisa mendekatinya dengan estetika. Penilaian estetik tidak menghasilkan vonis final tentang benar atau salah, melainkan bagus atau jelek dalam suatu proses. Mungkin hanya sejenis Hitler yang bisa membunuh orang karena jelek.

Sayangnya, pencarian filosofis tidak  bisa tertampung dalam konferensi praktisi jurnalistik di World Press Freedom Day. PR bagi kita untuk merenungkannya dan menawarkan jalan tanpa kekerasan. Jalan estetik.

Artikel Terkait