Mahasiswa
5 bulan lalu · 1056 view · 10 menit baca · Politik 91301_91513.jpg
Women's Oppression

Kebebasan Apa, Kebebasan untuk Siapa?

Tanggapan untuk Maman Suratman

Saya menolak prostitusi, tapi itu tentu berbeda dengan mencela atau menghakimi secara moral orang-orang yang berada di dalamnya. Mereka sama mulianya dengan manusia lain. Tak ada beda. 

Memang tak bisa dipungkiri masih banyak yang memandang sebelah mata para pekerja seksual. Hinaan, cacian, dan sumpah serapah sudah jadi makanan harian. Saya mengecam hal-hal demikian. Namun bukan dalam konteks itu tulisan ini dibuat. Tulisan ini sebagian besar berisi bantahan atas argumen yang ditulis Maman Suratman dalam tulisannya ini.

Ada aspek-aspek yang diabaikan Maman di sana. Terutama ada yang meresahkan saya dengan kalimat-kalimat seperti "seseorang bebas menjual tubuhnya sendiri karena ia punya hak atas tubuhnya". 

Yang meresahkan adalah bagaimana kita ukur bebas tidaknya seseorang itu? Bagaimana bisa seseorang dikatakan bebas jika struktur yang ada tidak membuatnya bisa mengambil keputusan sebebas-bebasnya? Dengan kata lain, keputusan diambil seolah-olah bebas, padahal tidak. Tapi, sebelum lebih jauh, mari kita masuk ke arena sejarah.

Konteks Historis Prostitusi

Ada yang mengganjal saya dengan kalimat pseudo-historis ini: prostitusi adalah profesi tertua sepanjang sejarah. Menurut Kate Lister, dalam The Oldest Profession in The World? Sex Work Stigma in Historical Research, adalah Rudyard Kipling, seorang penyair dan novelis kelahiran India, yang pertama kali memperkenalkannya dalam kumpulan cerita pendeknya, In Black and White (1888) bab On the City Wall.

Dalam cerita itu, tersebutlah seseorang bernama Lalun, perempuan yang cantik dan berbakat yang hidup sebagai penghibur (entertainer) di Lahore. Ia banyak dikunjungi laki-laki. Kipling menulis: Lalun is a member of the most ancient profession in the world […] In the West, people say rude things about Lalun's profession, and write lectures about it, and distribute the lectures to young persons in order that Morality may be preserved.

Sepenggal paragraf yang sering menjadi rujukan ini selain bermasalah secara historis, juga seakan mengandaikan bahwa prostitusi akan tetap ada sepanjang manusia ada. Lister menyatakan bahwa kerja-seksual (sex work) bukanlah profesi tertua di dunia, melainkan tenaga medis. Tidak di semua masyarakat primitif, tulisnya, mengutip Murdock, prostitusi eksis, tapi tenaga medislah [atau kita sebut saja dokter] yang universal. 


Pernyataan Lister sederhana: tanpa uang dan perdagangan komersil (commercial), tidak dibutuhkan pekerjaan/profesi khusus. Atau, dengan kata lain, alat tukar atau komoditas adalah sine qua non bagi prostitusi.

Ini yang menarik. Bukti-bukti sejarah menunjukkan bahwa kerja-seksual tidak ada di masyarakat yang tidak menggunakan uang, di benua Amerika misalnya. Di sana prostitusi baru eksis ketika bangsa Eropa datang. Memang dalam beberapa tulisan akademisi dan sejarawan disebutkan adanya “sacred prostitution (prostitusi suci) di peradaban-peradaban kuno. 

Namun, seperti ditunjukkan Stephanie Budin (2008), prostitusi semacam ini sebenarnya tidak pernah ada, baik di Mesopotamia, Babilonia, atau peradaban Timur Dekat (Near Eastern) lain. Budin berpendapat bahwa definisi prostitusi suci adalah kekeliruan mengenai suatu praktek religius yang berbeda-beda tempat, dengan mengaburkannya dengan definisi prostitusi komersial.

Budin mengutip E.J. Fisher: “Jika prostitusi suci ini adalah praktek religius dan mendapat tempat sentral dalam kebudayaan kuno, maka kita harusnya melihatnya dalam hukum, catatan administrasi kuil, atau catatan penjaga kuil […] dan harusnya ada regulasi yang mengatur praktek semacam itu jika hal itu dilakukan demi kemakmuran wilayah dan bangsa.” (hal. 32-33)

Namun, Gerda Lerner (1986: 124), mengutip Engels, melihat ada keterkaitan antara “prostitusi suci”, prostitusi komersial—betapa pun tidak langsung—dan perbudakan seksual, bahwa “prostitusi profesional dari perempuan merdeka berjalan bersisian dengan budak yang ditundukkan paksa.” Koeksistensi ini tentu tidak muncul tiba-tiba dari langit—abrakadabra! 

Ini yang diabaikan Maman, bahwa segala yang terjadi di hadapan manusia hari ini tidak terlepas dari perjalanan historisnya. Investigasi Lerner mengarah pada masa dimana perempuan dijadikan properti atau kepemilikan. Bukti arkeologi menunjukkan ketika masa berburu-meramu, perempuan dan laki-laki berjalan berdampingan dalam aktivitas ekonomi (dalam arti belum muncul hierarki kaku).

Barulah ketika masa agrikultur, Lerner melihat ada kebutuhan besar bagi kohesivitas, keberlanjutan, dan penguatan struktur rumah tangga. Agar dapat bertahan hidup dengan memproduksi hasil tani, harus ada ketersediaan tenaga kerja. 

Di sinilah—mengutip Engels—“women’s world historic defeat” terjadi, karena perempuan memiliki kemampuan reproduksi yang tidak dimiliki laki-laki. Perempuan menjadi kepemilikan pribadi (private property) laki-laki atau suku terkuat di masyarakat. Fenomena ini berlanjut hingga formasi sosial terbentuk dengan solid. Prostitusi komersial “adalah turunan langsung dari perbudakan atas perempuan dan konsolidasi formasi kelas-kelas.” (1986: 133)

Sekali pun prostitusi eksis di era pra-modern—dengan beragam jenisnya—baru pada era modernlah prostitusi menjadi bisnis skala global dengan profit menggiurkan. 

Seperti dicatat Daley (dalam Jeffreys, 2009), prostitusi yang legal di Belanda menyumbang 5% dari keseluruhan GDP. Sedangkan di Cina, prostitusi menyumbang 8% keseluruhan ekonomi, atau senilai $700 milyar (2009). Globalisasi industri seksual ini menandakan ‘pasar tubuh perempuan’ tidak lagi terkungkung batasan nasional, demikian Jeffreys.

Lalu, jika prostitusi berjalan seturut konteks sosio-historisnya, apakah ia sama dengan kerja (labour) lain? Dan, jika iya, apa yang salah dengan itu?

Kerja, Kepemilikan Pribadi dan Alienasi

Yang menjadi fondasi argumen Maman dalam tulisannya itu adalah jika seseorang memiliki hak atas kepemilikan diri—dalam konteks ini hak Vanessa atas tubuhnya—maka ia tentu berhak menjual dirinya. Namun yang bermasalah di sini adalah, seperti ditulis Carole Pateman (1999), ilusi tentang freedom of contract. Prostitusi diandaikan sama seperti kerja lain, dengan si perempuan (meski ada juga laki-laki, tapi itu tidak prevalen) menjadi penjual dan laki-laki menjadi pembelinya yang diperantarai dengan kontrak kerja tertentu. 


Namun, pertama-tama yang mesti diperhatikan, yang dijual bukanlah tubuhnya, melainkan jasa seksual (sexual services) karena jika ia menjual tubuhnya, maka ia sudah berubah menjadi “[…] budak seksual.” (1999: 59).

Beberapa kritik diajukan Pateman ketika  ada yang menyamakan prostitusi dengan kerja-upahan lain. Yang sebenarnya terjadi di kontrak ini adalah perempuan sebagai objek yang subordinat. Pateman berpendapat bahwa kontrak prostitusi memungkinkan laki-laki menjadi tuan dalam waktu tertentu. 

Oleh karenanya, “Sex act” adalah hak patriarkal dalam pasar kapitalistik. Kemudian, bagaimana mungkin kontrak prostitusi disamakan dengan kontrak kerja-upahan lain ketika tidak ada perlindungan (proteksi) untuk perempuan dalam kerja prostitusi? Kalau pun ada itu hanyalah perlindungan jangka pendek—sesuai jam kesepakatan—yang tidak signifikan.

Pateman (1999: 62) berpendapat bahwa kontrak prostitusi ini mencerminkan ideal kaum kontraktarian, yakni bahwa individu tidak mungkin berkomitmen jangka panjang, karena individu menjadi tawanan dari self-interest individu lain. Menurut Pateman, gagasan kaum kontraktarian seperti Maman mengenai penjualan universal atas properti adalah “visi dari penggunaan yang saling menguntungkan atas prostitusi universal.”

Menjadikan perempuan sebagai komoditas, selain patriarkis, juga kontradiktif. Betul bahwa yang dijual adalah layanan seksual, bukan tubuh, namun banyak bukti menunjukkan ketidakpuasan laki-laki dengan sikap dingin dan kaku perempuan ketika terjadi sex act. Sebagaimana kerja-upahan lain, perempuan merasa tidak hidup justru ketika bekerja. 

Saya teringat kumpulan karya jurnalistik Sindhunata (2006). Ia masuk ke seluk-beluk Kramat Tunggak medio 1980-an, mendengar, mengamati, dan menuliskan kisah orang-orang di sana.

Banyak perempuan pekerja seks di sana yang bekerja bukan karena kemauannya sendiri. Diperdagangkan sejak belia, dibawa dari kampung halamannya, lalu sesampainya di sini mau tak mau harus mengikuti mucikarinya. Bahkan sampai harus melahirkan dan membesarkan anak di kompleks Kramat Tunggak. Begitu seterusnya siklus hidup berjalan. Cerita semacam itu pasti pernah kita dengar, namun ada satu cerita menarik tentang perempuan bernama Wam.

Wam, seperti penghuni kompleks lainnya, menjalani keseharian yang menjemukan. Menjemukan karena harus melayani tamu yang datang tanpa ada secuil perasaan pun. Namun ia harus tetap tersenyum. Tak jadi soal apakah senyum itu tulus atau tidak, pelanggannya tak peduli pula. Maka tak heran jika Wam kerap berada dalam dilema. 

Apa pasal? Tentu jika ia bersikap dingin maka tamu tak mau lagi dengannya, dan otomatis akan mengurangi pemasukan sang mucikari. Ini tentu tak diinginkan mucikari dan Wam sendiri.

Kehangatan yang didambakan Wam hanya tiba ketika kekasihnya datang menemui. Saat kekasihnya datang, mereka menghabiskan waktu berdua dengan mengobrol, bercanda, dan bermesraan. Momen itu dan hanya momen itulah yang memporak-porandakan keterasingannya. Wam, seperti manusia lainnya, juga memiliki perasaan yang ingin dicintai dengan setulus hati. 

Ia, tak seperti saat melayani tamunya, menjadi Wam yang apa adanya. Hal yang nampak sepele seperti menggigit lengan kekasihnya lalu tertawa bersama menjadi momen yang tak ingin cepat ia lewatkan. Sayang, waktu tak pernah mengizinkan dua anak manusia itu bercumbu lebih lama. Setelahnya, Wam kembali menjadi Wam yang “biasa”.

Ini yang kerap diabaikan libertarian secara umum: Alienasi atau keterasingan. Sesuatu yang sebenarnya menjadi titik sentral Marx ketika ia mengkritik kapitalisme. Kepemilikan pribadi dalam masyarakat kapitalistik, sebagaimana ditulis Maman, adalah bentuk dari alienasi itu. Menariknya, Maman justru luput melihat pergeseran (shifting) pemikiran Locke tentang kepemilikan pribadi.

Locke, dalam Jukka Gronow (2016), menitikberatkan kerja (labour) seseorang untuk mengapropriasi hasil alam. Sebagaimana dikutipnya: “Whatsoever then he removes out of the State that Nature hath provided, and left it in, he hath mixed his Labour with, and joyned to it something that is his own, and thereby makes it his Property.” Maka Gronow berpendapat bahwa hak kepemilikan pribadinya Locke didasarkan pada kerja, dan hanya kerja. 

Namun, Locke melihat ada dua keterbatasan: setiap orang berhak atas produk yang dihasilkan dari kerjanya sejauh orang lain masih ketercukupan; dan batasan pembusukan (spoilage), dimana hasil alam tidak selamanya bisa bertahan, maka ia harus dikonsumsi. Singkatnya, belum ada hak yang saling menginterupsi.

Namun, ini semua berubah ketika ditemukannya uang. Uang yang memungkinkan seseorang mengapropriasi dalam porsi besar nampaknya dapat mengatasi dua keterbatasan tadi. Namun, Locke justru mengalami dilema. Di satu sisi, kerja seseorang dibatasi aturan ketercukupan (sufficiency rule), namun di sisi lain akumulasi uang merusak aturan ketercukupan itu. 

Locke, demikian Macpherson (dalam Gronow, 2016: 228), mengatasi kontradiksi tersebut dengan memodifikasi aturan batas ketercukupannya, yakni apropriasi tanah skala besar dimungkinkan hanya agar tidak terbuang sia-sia dan agar hasilnya mencukupi kebutuhan manusia.

Meski Marx menganggap pemikiran Locke bukan pendahulu dari private property melainkan individual property, namun Marx mengomentari pandangan Locke ini adalah konsep kepemilikan borjuis-kecil (petty-bourgeois) yang bersandar pada mode produksi kapitalis, yang mana nantinya akan memengaruhi keseluruhan konsep ekonomi-politik Inggris. Dikatakan demikian karena konsep kerja dalam mode produksi kapitalis adalah kerja yang teralienasi, bahwa pekerja sendiri telah terpisah dari sarana produksinya dan menjadi komoditas dalam sistem kerja-upahan.

Saya kembali pada paragraf awal, bahwa penjualan tubuh dalam sirkulasi pertukaran komoditas dengan demikian bukanlah kebebasan karena perempuan yang dilihat sebagai komoditas—spesifiknya komoditas seksual—pertama, karena dari konteks historisnya ia datang dari perbudakan perempuan, kedua pemisahan antara the-self dan the-body yang menyebabkan alienasi.

Lalu, apakah kiranya kebebasan itu? Apakah kebebasan untuk menjual diri betul-betul bebas? Pertama-tama saya rasa definisi kebebasan ini perlu disoroti. Kebebasan berpikir, misalnya. Kebebasan berpikir seperti apa yang betul-betul bebas sehingga melampaui apa yang tidak ada di waktu dan tempat tertentu? Dan, kebebasan berpikir seperti apa yang betul-betul otonom, tidak mengambil atau "mencuri" pikiran-pikiran manusia atau makhluk lain? 

Karenanya, tidak pernah ada kebebasan mutlak (absolute freedom) karena—meminjam Meszaros—kebebasan mutlak adalah negasi mutlak atas kebebasan yang menghasilkan kekacauan mutlak. Mengapa demikian? Karena kebebasan terbatas secara alamiah dan sosial (naturally and socially limited freedom).


Sama seperti pertanyaan-pertanyaan di atas, kebebasan yang ada bagi pekerja seks di Kramat Tunggak adalah kebebasan yang dikerangkeng dalam sebuah sistem, di mana mereka ditempatkan di dalamnya (baca: ilusi). Sehingga mereka merasa jalan inilah yang harus mereka tempuh. Apakah itu salah mereka? Tentu sama sekali tidak. Vonis moral tidak boleh dan tidak bisa dijatuhkan karena itu irelevan. 

Ini kita belum bicara tentang industri pornografi yang lebih kompleks. Apakah di dalam industri pornografi, pelakonnya betul-betul sebebas itu? Jeffreys (2009: 69) menyatakan bahwa pada medio 1980-an dan 1990-an industri seksual berkembang pesat seturut iklim sosio-ekonomi 'laissez-faire'. Investor dan pebisnis adalah pendonor utama industri ini.

Terakhir, saya juga resah dengan kalimat-kalimat semacam "Kalau seks gratis diem, giliran seks dikasih tarif ribut." Kalimat itu persis menggambarkan inti krisis dari sistem hari ini: alienasi. Saya artikan seks adalah salah satu bentuk aktivitas dari dua—atau lebih—orang sebagai perwujudan kasih sayang (terlepas dari banyak juga masalah tentang consent di sini). Lagi-lagi kalau kita mau konsisten dengan kalimat itu, harusnya kita juga mencela wujud kasih sayang lain: membantu sesama, misalnya.

Kenapa membantu sesama harus gratis kalau begitu? Kenapa tidak dipasang tarif untuk orang yang membantu kita ketika kita kecelakaan di tengah jalan? Bukankah membantu adalah ‘jasa’ juga? Saya tidak mau terjebak dengan boleh tidaknya seseorang mematok tarif atas tubuhnya, karena ini bukan ‘yes or no question’, tapi mengapa--mengapa harus gratis atau mengapa harus berbayar? Artinya mengapa bisa alat tukar, yakni uang, sebagai entitas yang tak terceraikan? (istilah 'gratis' pun tentu berkorelasi dengan non-gratis).

Belitan patriarki dan kapitalisme yang mengkomodifikasi dan memarjinalkan perempuan membuat kita menganggap wajar adanya 'supply and demand' di ranah seksualitas. Sesederhana ada penjual maka ada pembeli, atau sebaliknya. Tapi sewajar itukah? Apakah 'mekanisme pasar' betul-betul bisa menjangkau hal-hal yang subtil dan personal, seperti rasa kasih sayang itu, misalnya? Kecuali kasih sayang kita maknai semata-mata secara transaksional, dengan kata lain: superfisial.


Referensi Terkait

  • Budin, Stephanie, 2008, The Myth of Sacred Prostitution in Aintiquity
  • Gronow, Jukka, 2016, On The Formation of Marxism
  • Lerner, Gerda, 1986, The Creation of Patriarchy
  • Jeffreys, Sheila, 2009, The Industrial Vagina: The Political Economy of The Global Sex Trade
  • Pateman, Carole, 1999, "What's Wrong with Prostitution?", Women's Studies Quarterly, Vol. 27
  • Sindhunata, 2006, Burung-burung di Bundaran HI

Artikel Terkait