Dalam tulisan saya “Penuntasan HAM, Jokowi Machiavellian” di laman Flores Editorial, saya melukiskan dilema yang tengah dihadapi presiden Jokowi diapit dua kubu (kubu yang pro dan kubu yang kontra penuntasan HAM), khususnya gejala perlawanan yang serius dari kubu kontra penuntasan HAM. Perlawanan itulah yang menurut saya membuat Jokowi mengambil pilihan mendiamkan sementara waktu upaya penuntasan HAM masa lalu.

Sikap mendiamkan –mau tidak mau- adalah sama dengan mengakomodir aspirasi kubu kontra karena itulah niscaya menuai perlawanan. Kita sama-sama tahu, kubu yang pro penuntasan HAM dihuni oleh para intelektual yang militan. Mereka selalu aktif memperjuangkan agenda ini dalam setiap masa pemerintahan sejak era reformasi.

Pada tanggal 16 dan 17 September lalu terdapat dua acara yang digelar LBH Jakarta terkait agenda penuntasan HAM. Acara ini kembali dihadang oleh kelompok kontra. Kelompok kontra menggunakan isu kebangkitan PKI (lagi).

Sampai di sini timbul pertanyaan: Benarkah PKI sedang bangkit?

Kritik Kebangkitan PKI

Agak berbeda dengan isu identitas (agama), dalam mana terlihat jelas secara kasat mata keterpengaruhan warga, maka tidak demikian dengan isu kebangkitan PKI. Isu ini tidak berpengaruh dengan di dalam masyarakat.

Pertama, faktor akses terhadap referensi yang mudah di dapat oleh masyarakat di era digital seperti sekarang, menguatkan pengetahuan masyarakat bahwa ideologi tersebut sudah tertinggal sebagai catatan sejarah. Dalam pengertian ini komunisme sebatas dicerna oleh masyarakat sebagai penambah wawasan atau ilmu, tidak lebih. Dan kebanyakan hanya terjadi pada lingkaran kaum intelektual.

Kedua, faktor sejarah masa lalu. Pemerintahan Orde Baru telah menanamkan secara radikal ke dalam pikiran masyarakat, watak komunisme/marxisme-leninisme dalam rupa PKI seperti monster yang amat menakutkan: Penjagal dan penentang agama! Itulah referensi secara umum di dalam masyarakat dan karena dibentuk dalam waktu yang lama, maka cukup sulit bagi masyarakat melupakan apalagi berniat membangkitkan PKI.

Ketiga, penguatan diskursus identitas. Faktor ini terjadi secara global dan nasional. Sejak serangan teroris terhadap gedung Worl Trade Centre (WTC) tanggal 11/9/01, di Amerika, secara internasional perlahan terbentuk penguatan identitas (agama). Invansi militer Amerika kepada Irak melalui tuduhan adanya senjata pemusnah massal yang tak terbukti menjadi momentum balik penguatan agenda identitas, dan terus menguat ketika pasca invansi terjadinya privatisasi atas aset-aset negara Irak serta situasi di negara itu yang tak kunjung kondusif hingga saat ini. Instabilitas itu memudahkan kelompok-kelompok ekstrem kanan mudah ber-metaformosa (semisal ISIS, Boko Haram) mengancam stabilitas Irak dan menjalankan agenda propaganda ke seluruh dunia.

Akses informasi yang cepat dan mudah dalam era ini membuat kampanye identitas kian marak dan menarik bagi masyarakat. Tawaran surgawi ada di dalam kampanye ini dan, sering juga dijumpai kampanye dengan pola ajakan membantu atau membalas penderitaan dengan dalih kesamaan identitas.

Banyak warga dunia yang terpengaruh dengan kampanye ini lalu melakukan aksi radikal di negara mereka masing-masing, ada juga yang nekat berangkat langsung ke medan pertempuran. Di Amerika dan Eropa bermunculan kelompok ekstrem kanan sebagai respon atas kampanye ini. Di Jerman muncul Pegida yang menolak kedatangan imigran melalui tudingan “Islamisasi Eropa”, dan masih dalam kerangka Islam Phobia, terdapat beberapa  aksi sinisme berdasarkan identitas. Yang fenomenal barangkali kampanye Trump saat Pilpres Amerika. Warga dunia seolah-olah terhisap ke dalam isu identitas.

Di Indonesia, kita merasakan penguatan isu identitas sejak peristiwa bom Bali I (12/10/02), lalu terus menguat dengan munculnya Ormas-ormas radikal. Aksi sweeping, pelarangan, hingga Perda berdasarkan identitas merupakan bukti-bukti dari penguatan ini.

Isu kebangkitan PKI jika didekati menggunakan fenomena penguatan identitas (agama) secara global maupun nasional di atas, akan ditemukan tidak sejalan atau bertolak belakang. PKI dalam pikiran masyarakat Indonesia merupakan organisasi yang menolak agama dengan demikian tidak mungkin diminati oleh masyarakat itu sendiri.

Dekati Secara Politis

Kendati telah kita temukan alasan-alasan yang tidak memungkinkan kebangkitan PKI, namun kubu kontra tetap saja menjadikan kebangkitan PKI sebagai alasan untuk melakukan demonstrasi dan pelarangan.

Setidaknya terdapat dua hal yang perlu ditelaah sebelum menjawab, mengapa isu kebangkitan PKI selalu mengintai dan menerjang kegiatan bernuansa penuntasan HAM masa lalu.

 Pertama, pola gerakan yang tidak lazim. Apabila melacak organisasi-organisasi yang tergabung menolak penuntasan HAM, kita akan menemukan organasasi-organisasi yang sama dan terafiliasi sepertii gerakan bersama.

Pola gerakan kelompok ini jauh berbeda dengan gerakan-gerakan yang sudah lumrah. Kalau biasanya terkait suatu isu, posisi dan keputusan organisasi-organisasi tak melulu sama –bahkan yang seakrab kelompok Cipayung sekalipun-, maka koalisi ini justru sebaliknya. Koalisi ini selalu bersama dalam setiap isu, dari isu se-irasional kebangkitan PKI hingga pilihan politik.

Kedua, organisasi yang berkoalisi di dalam kubu kontra penuntasan HAM tidak membiarkan diri dikoreksi oleh fakta. Dua acara yang digelar LBH Jakarta (16 dan 17 /9/17 ) dihadang oleh kelompok kontra dengan isu yang sama, LBH Jakarta bahkan dituduh pro PKI. Isu dan tuduhan itu tentu mengabaikan fakta tentang bankrutnya ideologi komunisme global, mengabaikan ketiadaan gejala kemunculan PKI di masyarakat, dan tentu juga mengabaikan fakta bahwa wadah yang didirikan Adnan Buyung Nasution tersebut selama ini konsen dalam hal-hal kemanusiaan, bukan pendukung PKI.

Karena itulah kita tidak memiliki kemungkinan untuk berpikir bahwa tuntutan kelompok ini merupakan aspirasi yang  memiliki dasar sebab ia mengabaikan fakta dan menolak dikoreksi oleh fakta itu sendiri. Kelompok ini juga terafiliasi secara tak wajar, jauh berbeda dengan pola koalisi gerakan yang sudah-sudah.

Dengan demkian untuk menjawab mengapa isu kebangkitan PKI selalu digunakan merintangi upaya penuntasan HAM, kita mesti keluar ke wilayah diskusi yang sedikit politis. Silahkan saja, tetapi jangan menganggap pendekatan politis diambil dari pilihan yang bebas. Tidak, itu merupakan keharusan karena tanpa memasuki ranah politik, akal sehat kita sulit mencerna fenomena tak lazim ini.