Mahasiswa
2 bulan lalu · 1517 view · 3 menit baca · Politik 34166_13707.jpg
Foto: Viva

Kebangkitan Orde Baru di Era Milenial

Belakangan, banyak disinggung di media sosial tentang Orde Baru yang hendak dijalankan kembali jika Prabowo Subianto terpilih menjadi presiden periode 2019-2024. Pernyataan ini dikemukakan oleh anak mantan presiden Soeharto, yaitu Titiek Soeharto, yang menyatakan: jika Prabowo memenangkan pilpres mendatang, maka dia akan melanjutkan perjuangan ayahnya dengan memberlakukan gaya kepimimpinan serupa. Salah satu program terdahulunya, yaitu Orde Baru.

Orde Baru sendiri banyak meninggalkan kesan yang tidak baik di mata rakyat Indonesia. Lantas, perlukah Orde Baru dibangkitkan kembali saat Prabowo benar-benar terpilih menjadi Presiden RI? Kemungkinan hal ini akan memicu peristiwa pahit di masa lalu terulang kembali di wajah era milenial ini. Seperti yang kita ketahui, sejarah mencatat beberapa dampak negatif yang menyeramkan saat Orde Baru berjalan kala itu.

Alih-alih ingin menutup masa lalu yang kelam dengan program-program yang baru dan penuh inovatif agar tercita negara yang aman dan maju, justru segelintir orang berupaya menghidupkan kembali Orde Baru yang banyak menyisakan kedukaan. Meskipun memiliki sejumlah keberhasilan, Orde Baru juga memiliki segudang permasalahan.

Sisi negatif yang pertama dari kebangkitan Orde Baru adalah kemungkinan pemerintah yang akan bersifat otoriter. Dampak pemerintah yang otoriter ini adalah kegiatan masyarakat yang tidak leluasa dalam berkarya karena dibatasi hubungannya dengan dunia global. Sehingga rakyat cenderung terkungkung. Padahal, sekali lagi, ini era milenial.

Berlanjut ke sisi negatif yang kedua adalah bidang ekonomi. Pada masa itu, korupsi, kolusi serta nepotisme terjadi secara besar-besaran. Kekayaan dinikmati oleh sebagian saja tanpa ada keleluasaan rakyat lain untuk turut menikmati usaha. Dengan demikian, akhirnya laju perekonomian hanya dipegang oleh segelintir orang saja, sehingga rakyat tidak turut menikmatinya.

Dunia politik Indonesia yang tidak sehat juga turut menjadi dampak negatif dari Orde Baru. Hal ini dibuktikan hanya ada 3 partai saja saat itu dan hanya satu partai sebagai partai yang terus menang, sedangkan partai yang lain dinilai sebagai syarat saja agar negara Indonesia ini masih disebut negara demokrasi.

Selain sisi negatif tersebut, telah tercatat juga di sepanjang sejarah Indonesia mengenai penyimpangan-penyimpangan pada masa Orde Baru yang dilakukan oleh segenap pembentuk Orde Baru ini. salah satu contohnya adalah pembangunan yang tidak merata. Padahal pembangunan ini sudah direncanakan oleh pemerintah. Namun pada praktiknya, pembangunan di daerah dengan di pusat mengalami kejomplangan. Pasalnya, aset daerah sudah dikeruk sebagian besar oleh pusat.

Penyimpangan selanjutnya adalah berupa tidak adanya kebebasan dalam berpendapat. Rakyat seolah dibungkam dan pemerintah tidak menerima kritik. Hal ini yang pada akhirnya berpengaruh pada oposisi yang diharamkan.

Serentet sisi negatif dan penyimpangan Orde Baru tertulis juga disebut-sebut sebagai akar permasalahan kerusuhan-kerusuhan yang terjadi masa itu. Lantas, apa masih perlu sistem yang seperti ini diberlakukan kembali guna menenteramkan bangsa Indonesia? Sedangkan sejarah telah mencatat banyak kasus menyeramkan yang timbul dari adanya Orde Baru.

Prabowo yang disebut oleh Titiek Soeharto akan meneruskan Orde Baru dan mencontoh gaya kepemimpinan Soeharto tentunya mengundang banyak penolakan dari masyarakat. Masyarakat sendiri menilai Prabowo tidak perlu meniru gaya kepemimpinan siapa pun. Dia harus punya jati diri yang kuat dengan karakter yang bermartabat untuk mengentaskan segala aspek permasalahan yang sedang terjadi di bumi Indonesia, bukan malah memberlakukan kembali Orde Baru yang kala itu menyisakan kenangan-kenangan tidak baik.

Apalagi ini era milenial. Masyarakat tentunya banyak yang keberatan jika Prabowo menjadi Presiden nanti benar-benar akan mengusung cara Soeharto dalam memimpin dan memberlakukan Orde Baru. Pasalnya, di era milenial, demokratisasi harus tetap dijaga, termasuk mengeluarkan kebebasan pendapat yang sulit dilakukan di zaman sebelum Reformasi.

Masyarakat juga banyak yang menganggap jika pasangan capres dan cawapres nomor urut 2 Prabowo-Sandi benar-benar menjadi presiden, maka Indonesia akan ke zaman batu, di mana segala sesuatu akan dikontrol secara ketat dengan embel-embel Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. 

Kembalinya Orde Baru berpeluang menciptakan pemerintahan yang otoriter, monopoli modal oleh kalangan tertentu, dan terbentuknya partai absolut. Tentunya hal ini sangat tidak diinginkan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Mereka akan menolak mentah-mentah sistem pemerintahan yang seperti itu.

Setiap rezim tentu memiliki sisi positif dan negatifnya. Kendati demikian, publik diharapkan mampu menimbang dengan bijak apa potensi yang bakal mungkin terjadi jika Orde Baru kembali dibangkitkan di era saat ini. Sistem Orde Baru juga hanya berlaku pada zaman Pak Harto saja, tidak di era saat ini di mana setengah populasi dunia telah terhubung dengan internet. Sudah saatnya publik move on dari romantisme Orde Baru dan bekerja lebih cerdas untuk dapat mengarungi sejumlah tantangan di depan.