Masa-masa kebangkitan nasional yang menandai mulainya kita bergerak secara bersama tanpa memandang sekat kesukuan lagi salah satunya harus diakui muncul oleh karena sindiran-sindiran analitis Conrad Theodore van DeventerWalter Baron Van Hoevel, Fransen Van De Futte dan Torbeck hingga Edward Douwes Dekker aka Multatuli melalui bukunya yang berjudul “Max Havelaar” 

Kesemua sindiran inilah yang akhirnya menggugah Ratu Wilhelmina yang pada tahun 1901 menegaskan dalam pidatonya mengenai panggilan moral dan utang budi (een eerschuld) Kerajaan Belanda terhadap Bangsa Hindia. Panggilan moral inilah yang akhirnya dimanifestasikan ke dalam program politik etis yang menekankan pada penyediaan pendidikan, transmigrasi, dan pengairan.

Keberadaan politik etis melalui sistem pendidikannya inilah yang kemudian menjadi pendorong terbentuknya kesadaran identitas para bumiputera yang menginginkan kebebasan dalam menentukan nasib dan kebanggaan terhadap budaya sendiri. Menurut Elson (2008), meski awalnya sempat dicurigai, pendidikan Barat menyediakan alat analitis untuk “membentuk kembali kesadaran bumiputera yang baru serta sarana menghadapi dan menguasai modernitas”.

Keberadaan pendidikan yang meskipun masih diskriminatif namun sudah sangat sistematis alhasil melahirkan para kaum pemikir yang memahami sebuah realitas nasionalisme yang saat itu baru lahir dalam pemahaman Hindia sebagai sebuah kesatuan dari para bumiputera di nusantara.

Bukan hanya melalui STOVIA yang menjadi rahim bertumbuhkembangnya Budi Utomo, pelajar-pelajar Hindia di luar negeri pun dalam waktu yang tidak terlalu berpaut jauh dengan Budi Utomo juga bergerak dalam Indische Vereeniging yang memandang Hindia sebagai sebuah negara dan bangsa-bangsa serta suku didalamnya juga sebagai sebuah kesatuan.

Meski banyak organisasi yang sezaman bahkan lebih dahulu terbentuk dari Budi Utomo, namun Budi Utomo dianggap lebih mewakili kondisi politik saat didaulat pada tahun 1948 sebagai organisasi penanda pergerakan nasional.

Sebagai organisasi awal yang menampung keberagaman nusantara, Budi Utomo memang terindikasi sebagai organisasi yang cenderung Jawa sentris. Seperti yang dikutip Akira Nagazumi (1989) dari B.J.O. Schrieke dalam Bangkitnya Nasionalisme Indonesia, Budi Utomo 1908-1918, Budi Utomo sebenarnya merupakan perkumpulan cendekiawan Jawa dan memiliki ikatan kuat dengan kebudayaan Jawa.

Pemilihan Budi Utomo pada tahun 1948 ketimbang Sarekat Islam sebagai organisasi penanda pergerakan nasional oleh Ki Hadjar Dewantara dan Radjiman Wediodiningrat melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ali Sastroamidjojo pada dasarnya ditekankan sebagai upaya mengobarkan semangat revolusi rakyat Indonesia yang saat itu sedang dalam masa perjuangan mempertahankan kemerdekaannya.

Alih-alih memilih Sarekat Islam yang pada dasarnya adalah organisasi yang keanggotaannya jauh lebih masif, pemerintah saat itu lebih memilih hari lahir Budi Utomo sebagai tonggak dasar pergerakan nasional atas dasar pertimbangan politik negara, sebab sarekat islam nyatanya memang telah terbagi ke dalam politik identitas kiri dan kanan yang dikhawatirkan akan memperkeruh suasana politik golongan yang memang sedang memanas pada saat itu Hilmar Farid (2014).

Kita dapat melihat di sini bahwa perulangan momentum kebangkitan nasional kita sedang terjadi sekarang. Pada tahun 1948, pemilihan Budi Utomo sebagai penanda pergerakan nasional ditetapkan bukan atas dasar historis dan prasyarat yang cukup melainkan atas dasar pertimbangan politik negara yang sedang memanas.

Pada tahun 1948, gempuran-gempuran belanda melalui agresi militernya yang mengoyak kesepakatan pada perjanjian Renville membutuhkan persatuan bangsa yang mapan, sementara pada sisi lainnya, pergolakan di dalam negeri melalui munculnya berbagai golongan dengan ideologi masing-masing menjadikan perjuangan bangsa kita dalam mempertahankan kemerdekaan de factonya makin sulit.

Di tahun 2019, hal serupa kembali terjadi, dalam kehidupan berdemokrasi kita. Sistem bernegara yang semestinya sudah mapan tampak sedang berupaya dideligitimasi oleh beberapa golongan. 

Kontestasi politik yang bertepatan dengan hari kebangkitan nasional melahirkan sebuah wajah baru dari ujian revolusi pada tahun 1948. Sistem berdemokrasi kita dengan aturan hukum di dalamnya yang selayaknya sudah applicable untuk dijadikan pegangan, kini malah harus berhadapan dengan pemahaman teosentris yang ujung-ujungnya sedang dalam misi mendeligitimasi negara dan perangkat proseduralnya.

Bila pada masa revolusi, Tan Malaka, Aidit, Syafruddin Prawiranegara, Syahrir, Kahar Mudzakkar, Kartosuwiryo dan nama-nama lain yang dalam banyak referensi subjektif disebut pembangkang, nyatanya mereka sedang memperjuangkan ideologi masing-masing dengan keyakinan yang murni dan hakiki bahwa inilah jalan terbaik bagi Indonesia yang baru. 

Pola teosentris yang lahir saat ini mengulang kejadian benturan berbagai kubu ideologi di masa revousi namun hanya pada luarannya saja. Mereka para elite yang berada di balik isu teosentris ini sebenarnya hanyalah para borjuis yang memanfaatkan agama sebagai sebuah tuggangan sementara menuju kekuasaan. Isu-isu pandir seperti bangkitnya hantu PKI hingga politisasi bencana dan agama alhasil menjadikan rakyat sendiri berhadap-hadapan.

Maka tidaklah salah bila menyebut kebangkitan nasional kita sedang menghadapi ujian terbarunya saat ini. Ia sedang dihantam badai teosentris yang dijalankan dengan narasi agama yang semu dan temporal.

Kelak, apa pun akhir dari dinamika pilpres kita kali ini, entah damai atau bahkan chaos, itulah yang harus kita tanggung karena kesemuanya ini adalah ujian bagi kebangkitan nasional kita. Ia harus dicatat baik-baik dalam sejarah bahwa negara kita pernah sekarat di atas penafsiran agama yang dijual dengan murah.