2 tahun lalu · 440 view · 4 menit baca · Lingkungan berita_satu.jpg
Sumber: Foto Berita Satu

Kebakaran Hutan dan Bencana Ekologis

Kebakaran hutan dan lahan menjadi situasi tahunan bagi provinsi-provinsi yang memiliki kawasan hutan yang sangat luas, satu diantaranya adalah Kalimantan dan Sumatera. Hal tersebut diindikasikan karena pengabaian yang dilakukan oleh petani desa dalam membuka lahan baru. Isu ini merebak di media mainstream yang menyebar luas di media sosial. Dugaan demikian dengan dasar bahwa petani telah membuka lahan baru atau membakar pada lahan yang lama untuk memulai musim penanaman atau pembukaan lahan baru.

Di sisi lain muncul polemik yang memicu pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat tentang kevalidan terkait aktor intelektual dari bencana kabut asap yang terjadi. Masyarakat yang merasakan dampak secara langsung paparan asap akan menyimpulkan secara spontanitas terkait pelaku hanya dengan dasar bahwa  informasi yang dikeluarkan sepihak hanya demi menuutupi kepentingan investasi dan pemodal besar.

Menurut data yang dirilis oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan total luas lahan terbanyak yang terbakar berada di Provinsi Jambi dengan luas 2.217,00. Khusus, di Kalimantan Barat luas kebakaran 995,32 ha[1]. Data tersebut menunjukkan luasan yang sangat besar dalam meninjau problematika kebakaran hutan dan lahan yang terjadi beberapa waktu lalu.

Pembukaan lahan dengan maksud meminimalisasi pengeluaran dalam memperluas dan membuka lahan baru justru menimbulkan dampak multisektoral bagi masyarakat. Namun, yang menjadi pertanyaan besar adalah siapa yang patut dipersalahkan. Pro dan kontra mencuat di publik khususnya yang menjadi korban dari bencana tersebut.

Data hasil dari observasi, eksperimen, penelitian, hingga investigasi merupakan bentuk objektif untuk menunjukkan bahwa bencana tersebut disebabkan oleh faktor-faktor tertentu sehingga publik dapat menilai secara konkrit terhadap masalah ini. Namun, memang penting pula bagi publik untuk mampu membedakan perbandingan antara bencana alam dan bencana ekologis.

Bencana alam adalah suatu peristiwa murni datang dari alam yang mengakibatkan dampak besar bagi peradaban manusia. Sedangkan, bencana ekologis adalah bencana yang disebabkan oleh kelalaian dan pengabaian aspek lingkungan hidup oleh manusia dalam memanfaatkan alam. Oleh karena itu, kabut asap dapat dikategorikan sebagai bencana ekologis karena disebabkan oleh kelalaian dan pengabaian manusia.

Di pedesaan sendiri telah terjadi stratifikasi sosial berdasarkan luasan tanah yang dimiliki. Setidaknya ada empat golongan petani di pedesaan, yaitu: petani kaya berlahan luas, petani berlahan sedang, petani berlahan sempit dan buruh tani. Sementara beberapa data menunjukkan bahwa 70%-80% dari luasan tanah di desa dikuasai oleh (hanya) 10%-20% penduduk.

Bahkan banyak informasi terakhir menunjukkan mayoritas lahan pertanian di desa telah dikuasai oleh orang-orang luar desa[2]. Kepemilikan tanah petani merupakan logika berpikir yang bisa menjadi landasan dalam menentukan aktor dari masalah kabut asap. Sebab, kepemilikan tanah sudah tentu menjadi patokan serta dasar dari luasan lahan yang terbakar dan dibakar oleh masyarakat desa untuk bertani.

Di sisi lain mengenai keberadaan korporasi dalam masalah bencana kabut asap menjadi ancaman tersendiri bagi masyarakat baik itu masyarakat adat, perkotaan, dan pedesaan. Mongabay.co.id menerbitkan pemberitaan yang dirilis oleh NGO terbesar di Indonesia yang fokus dalam advokasi dan kampanye lingkungan hidup yaitu WALHI (Wahana Lingkungan Hidup). “Hasil analisis menunjukkan mayoritas titik api di dalam konsesi perusahaan. Di HTI 5.669 titik api, perkebunan sawit 9.168,”.

WALHI merinci daftar berbagai grup besar terlibat membakar hutan dan lahan, di Kalteng Sinar Mas tiga anak perusahaan, Wilmar 14. Di Riau, anak usaha Asia Pulp and Paper (APP) enam,  Sinar Mas (6), APRIL (6), Simederby (1), First Resources (1) dan Provident (1). Di Sumsel (8) Sinar Mas dan 11 Wilmar, (4) Sampoerna, (3) PTPN, (1) Simederby, (1) Cargil dan (3) Marubeni. Kalbar Sinar Mas (6), RGM/ APRIL (6).

Di Jambi Sinar Mas (2) dan Wilmar (2)[3]. Kejahatan lingkungan hidup memang perlu punishment yang berat sebab ini menyangkut keberadaan dan kondisi hidup masyarakat banyak. Pemerintah juga seharusnya objektif dalam menentukan pelaku melalui kajian yang komprehensif serta penelusuran yang mendalam sehingga bencana kabut asap ini dapat teratasi dan tidak menjadi permasalahan yang berkelanjutan.

Berdasarkan kedua data tersebut sebuah analisis komparatif yang menghasilkan konklusi terkait penyebab dari bencana yang terjadi yaitu, maraknya perizinan berbasis hutan dan lahan serta pembukaan lahan baru dari korporasi yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Ketika banyak yang menyimpulkan bahwa bencana ini disebabkan petani desa.

Maka, kita harus melakukan kilas balik tentang sistem pertanian dari sejak nenek moyang petani hingga sekarang. Belum ada yang menemukan sepanjang sejarah kabut asap yang begitu kuat menghantam Indonesia. Tahun 2015 merupakan sejarah terburuk dari bencana kabut asap. Sedangkan, ketika maraknya investasi hutan dan lahan yang terjadi bencana kabut asap yang begitu membekas dan berdampak besar bagi masyarakat Indonesia.

Ditinjau dari segala aspek sekalipun, bencana kabut asap melahirkan dampak negatif multisektoral mulai dari pendidikan hingga kesehatan. Akibat bencana kabut asap tersebut Jambi ada 20.471 orang, Kalteng 15.138, Sumsel 28.000, dan Kalbar 10.010 orang yang terkena dampak dari terpapar asap. Ini merupakan luka dan pilu bagi Indonesia yang menginginkan kesejahteraan serta kemapanan dalam masyarakatnya secara universal. Selain itu, bencana kabut asap merupakan tamparan bagi pemerintah yang melanggengkan perizinan dari berbagai korporasi negara-negara asing sehingga mengabaikan hak-hak masyarakat sipil Indonesia secara keseluruhan.

Oleh karena itu, perlu pengakuan dari negara dalam mendeklarasikan bencana kabut asap  sebagai bencana nasional. Ini sebagai jalan memberangus dan menghancurkan kejahatan-kejahatan lingkungan hidup. Kemudian, pemerintah harus segera menyelesaikan beberapa korporasi terkait dengan cepat, sigap, serta penghukuman yang setimpal sesuai dengan dampak yang ditimbulkan.

Sebab, jika masalah kabut asap ini berkelanjutan ekosistem semakin terancam keberadaanya, masyarakat juga akan menjadi korban dari kejahatan korporasi untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan global saat ini terhadap kekayaan sumber daya alam Indonesia.

[1]Sumber: http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas_kebakaran diakses pada tanggal 24 Maret 2016.

[2] Jurnal Ilmiah oleh Indro eSJe “Tanah, Pertanian, dan Pemiskinan Petani. diakses pada tanggal 24 Maret 2016.

[3] Sumber: http://www.mongabay.co.id/2015/10/06/berikut-korporasi-korporasi-di-balik-kebakaran-hutan-dan-lahan-itu/ diakses pada tanggal 24 Maret 2016.