Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahannya adalah republik memiliki Ideologi nasional yaitu Pancasila. Disini, pancasila sebagai salah satu dasar untuk pemerintah dalam membuat undang-undang yang mengatur masyarakatnya. Indonesia merupakan negara hukum, yang artinya semua kegiatan yang dilakukan di Indonesia diatur oleh hukum dan dibuat oleh pemerintah.

Menurut KBBI, hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa oleh pemerintah untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Kemudian, apa sebenarnya tujuan hukum ? secara teori, hukum memiliki dua tujuan yaitu :

1. Teori Etis yang artinya, hukum bertujuan untuk mencapai keadilan dan memberikannya kepada setiap orang yang menjadi haknya.

2. Teori Utilities yang artinya, hukum bertujuan untuk memberikan manfaat bagi semua orang. 

Namun, apakah hukum di Indonesia sudah berjalan seperti seharusnya ? Nyatanya, belum. Lantas apa yang menyebabkan hukum tidak berjalan seperti seharusnya ? Kita akan mempelajari dasar hukumnya dulu. 

Para penegak hukum seperti hakim memiliki hak-hak khusus dalam menyelesaikan suatu masalah. Hakim di Indonesia menggunakan sistem Rechtsvinding ( penemuan hukum ) , yang artinya adalah hakim bisa menemukan hukum-hukum baru yang tidak ada di Undang-undang dasar, tapi tetap memperhatikan dasar-dasar pembuat hukum seperti ideologi nasional kita, pancasila. 

Selain itu, dalam memutuskan sesuatu perkara, hakim tidak hanya berpaku terhadap undang-undang saja. Ia juga melihat dari sisi sosiologi, ekonomi, dsb. Seperti, “apakah itu merugikan masyarakat banyak” atau “apa faktor pendorong pelaku berbuat seperti itu” dan faktor-faktor eksternal dari undang-undang itu sendiri. 

Berlanjut ke masalah utama, para penegak hukum di indonesia sering sekali dinilai tidak adil oleh masyarakat karena hasil vonis sidang yang dianggap tidak sesuai. Salah satu kasusnya adalah kasus pidana yang dialami oleh Baiq Nuril Maknun (40). Baiq adalah salah satu korban dimana para penegak hukum tidak menunjukkan tujuan hukum, yaitu untuk mencapai keadilan. 

Baiq Nuril adalah guru honorer di SMAN 7 mataram yang sering mendapatkan telfon bernada melecehkan secara seksual dari kepala sekolah (M) tempatnya bekerja. Suatu hari (Agustus,2014), Baiq memutuskan untuk merekam telfon dari M yang menceritakan mengenai perbuatannya berhubungan seksual dengan perempuan lain. 

Baiq hanya menyimpan rekaman ini, ia tidak berani untuk melapor karena takut dipecat dari tempatnya bekerja. Sampai suatu hari, rekan kerjanya Imam Mudawin meminta dan menyebarkannya kepada Dinas Pendidikan Kota Mataram dan lainnya. Tak terima,M melaporkan Baiq kepada polisi atas dasar pelanggaran pasal 27 ayat 1 UU ITE. 

Karena penyebaran rekaman tersebut, Baiq Nuril diberhentikan dari SMAN 7 Mataram. Mari kita bahas dari sisi undang-undang .

Menurut Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat 1 , “ Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. “ 

Kemudian, kita lihat UU yang sama dengan pasal 45 ayat 1, “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

Kemudian pada tahun 2017, Baiq Nuril dikatakan bebas oleh PN Mataram. Karena, menurut hakim PN Mataram Baiq tidak melanggar pasal tersebut. Tidak terima, M melakukan banding ke MA Mataram. MA Mataram menganggap Baiq Nuril bersalah, kemudian menjatuhkan enam bulan penjara dan denda Rp 500 juta rupiah. 

Jika dianalisis secara kasar, Baiq memang melanggar pasal 27 ayat 1, karena ia mendistribusikan rekaman tersebut kepada rekan kerjanya. Lalu, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menyebut hakim seharusnya berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung (perma) nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan hukum pasal 3 huruf b. 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 pasal 3 huruf b , “ Mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan.". Hal ini jelas, bahwa Baiq Nuril merupakan korban kekerasan seksual, harusnya semua hakim menerapkan Perma ini untuk menjamin perlindungan korban kekerasan yang rentan perlakuan kriminalisasi. 

Memang secara UU ITE, Baiq Nuril bersalah karena telah menyebarkan rekaman tersebut kepada rekan kerjanya. Akan tetapi, putusan hakim dinilai tidak memperhatikan dampak-dampak psikis yang dialami korban, serta dampak kerugian yang dirasakan oleh korban setelah dipecat akibat rekaman tersebut. 

Menurut mata masyarakat, hal ini dinilai tidak adil. Karena Baiq Nuril sebagai korban pelecehan seksual malah mendekam enam bulan di penjara dan harus membayar denda Rp. 500 juta, sedangkan M sebagai tersangka pelecehan malah menjadi Kepala Bidang Kepemudaan di Dispora Kota Mataram. 

Tentu hal ini membuat marah masyarakat, sudah menjadi korban, keadilan tidak memihak kepadanya. Oleh karena itu, rakyat membuat penggalangan dana melalu kitabisa.com untuk membayar denda ibu Nuril. Kasus ini menjadi salah satu bukti, bahwa hukum kita masih belum adil kepada masyarakatnya.