Hari ini, tepat 3 tahun sudah kejadian terhadap penyiraman penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan berlalu. Memang, tindakan penyiraman ini sempat menghebohkan publik hingga mendapat pengawalan langsung dari berbagai elemen masyarakat yang menganggap tindakan ini sebagai upaya pelemahan pemberantasan korupsi.

Medio 2018 dan 2019, banyak yang mengkritik perkembangan kasus Novel yang tidak menemui titik terang. Hingga pada masa pemilihan presiden, isu penyiraman Novel tampak menjadi bahan politik untuk menjatuhkan petahana. Pada saat itu, petahana mengirimkan janji di mana ia akan mengusut tuntas kasus Novel Baswedan di sisa 2019.

Hal ini ditepati oleh petahana yang berhasil menjadi presiden untuk periode kedua. Di mana pada 26 Desember 2019, pelaku penyiraman Novel Baswedan yang berjumlah dua orang dengan inisial RM dan RB menyerahkan diri ke Kepolisian. Mereka berkata bahwa motif di balik penyerangannya kepada Novel adalah ketidaksukaannya terhadap penyidik senior KPK tersebut.

Publik di satu sisi merasa terkejut, ada apa gerangan tiba-tiba orang yang mengaku sebagai pelaku menyerahkan diri ke Kepolisian? Dalam hal ini, segala cara yang telah dilakukan oleh kepolisian dan harapan masyarakat akan penangkapan yang bersifat ‘dramatis’ tidak dapat dilihat dalam kasus Novel Baswedan. Bahkan alasan penyerahan diri kedua pelaku dirasa amat janggal oleh banyak pihak.

Penangkapan ini turut membawa suatu ide di mana penegakan keadilan pada Novel Baswedan masih dianggap semu. Dalam hal ini, keadilan substantif masih dirasa jauh untuk didapatkan Novel Baswedan. 

Penangkapan itu masih dirasa sebagai sebuah gimik untuk menenangkan masyarakat, bukan benar-benar untuk mengusut siapa yang benar-benar bertanggung jawab atas penyiraman Novel Baswedan. Hal ini mungkin ditujukan untuk pemenuhan janji politik petahana saat itu. 

Memang, hubungan antara hukum dan politik menjadi suatu hal yang sulit dihilangkan dalam negara Indonesia. Hukum saat ini masih dilihat sebagai kristalisasi dari kehendak-kehendak politik para pejabatnya. Walaupun memang hukum dan politik bak daging dan tulang, namun konteks penegakan hukum secara ideal haruslah menjauh dari kepentingan-kepentingan politik.

Dalam hal ini, penegakan hukum harus mengandung supremasi nilai substansial, yaitu keadilan. Keadilan yang dimaksud dalam konteks kasus Novel Baswedan adalah keadilan substansial di mana penegakannya dilakukan secara sungguh-sungguh dan tuntas. 

Patut diapresiasi memang berbicara penangkapan pelaku penyiraman Novel Baswedan. Tentu masyarakat juga tidak ingin kasus ini menjadi berlarut-larut.

Namun, bila pencarian tidak diteruskan sampai ke aktor intelektual dari penyiraman Novel Baswedan, maka kasus ini rasanya mandek dengan suguhan gimik formalitas. Di mana yang tertangkap adalah aktor suruhannya saja. 

Secara pandangan kriminologi, tentu bila mengambil teori psikogenesis di mana emosi yang kontroversial menyebabkan terjadinya kejahatan. RM dan RB dapat dikatakan bergerak atas motif tersebut, walaupun belum diketahui secara pasti karena belum ada putusan pengadilan yang menyatakan RM dan RB bersalah. 

Hingga kabar terbaru, pada 19 Maret 2020, baru diadakan sidang perdana kasus Novel Baswedan.

Namun tentu penyerangan terhadap Novel Baswedan dapat dikatakan sebagai penyerangan yang bersifat sistematis. Yang mana dalam hal ini merupakan bagian dari white collar crime atau yang menurut Edwin H. Sutherland dikatakan sebagai kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kekuasaan. 

Mengapa dapat dikatakan demikian? Kasus Novel Baswedan bukanlah penyerangan yang pertama dan terakhir, di mana hal ini terus berlanjut pada penyidik-penyidik yang lain seperti La Ode M. Syarif dan Agus Rahardjo.

Hal ini tentu tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang. Dalam hal ini, bila melihat ranah white collar crime yang selalu terjadi pada sektor ekonomi dan politik, hal itu disebabkan karena KPK sering kali mengganggu kepentingan-kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan.

Selain kasus yang seakan menjadi tarik ulur kepentingan politik dan hukum sehingga Novel dikatakan belum mendapatkan keadilan substansial. Bicara masalah penegakan hukum terhadap korupsi, sebenarnya hal itu merupakan perpaduan antara faktor legal substance, legal culture, dan legal institution. 

Secara singkat, faktor legal substance berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang baik dan dapat menjangkau seluruh kebutuhan masyarakat akan hukum dalam kasus korupsi. 

Namun, lagi-lagi melihat apa yang terjadi pada akhir 2019 juga telah disahkan UU Revisi KPK yang oleh masyarakat dianggap melemahkan KPK. Hal ini terkait dengan status pegawai KPK, SP3, dan Dewan Pengawas yang makin membatasi keluwesan KPK dalam pemberantasan korupsi.

Faktor legal culture berkaitan dengan budaya hukum masyarakat yang mendukung pemberantasan korupsi. Sebagaimana cara berpikir masyarakat madani, maka masyarakat harus selalu ikut mengawasi dan mengkritisi penegakan-penegakan hukum agar tidak salah arah.

Dan terakhir, faktor legal institutions menyangkut aparat-aparat penegak hukum yang memiliki nurani, cerdas, berani, dan tanggung jawab. Hal ini menjadi peran yang sentral ketika berbicara penegakan hukum, di mana penegak hukum akan menjadi alasan efektivitas penegakan hukum berjalan. 

Jika penegak hukumnya saja main-main, maka hasilnya akan berbanding lurus dengan keseriusannya.

Masyarakat tentu sadar, penegakan hukum secara substantif menjadi suatu hal yang wajib ada dalam negara yang menjunjung tinggi hukum. Dalam hal ini, berhentilah mengaitkan penegakan hukum dengan kepentingan-kepentingan sehingga membuat penegakan hukum menjadi retorika yang tidak dipercaya masyarakat. Aparat penegak hukum harus menyelesaikan kasus Novel dengan sungguh-sungguh dan tuntas sampai ke aktor intelektualnya.