10 bulan lalu · 403 view · 5 min baca menit baca · Politik 42506_30354.jpg
Jokowi bersama Ma’ruf Amin dengan kemeja “Bersih, Merakyat, Kerja Nyata”

Keadilan Sejati Adalah Kerja Nyata, Bukan Sekadar Pencitraan

Alkisah, seorang bijak pernah berkata kepada sekumpulan raja, “Duhai raja! Dikau baru bisa berbangga kala dikau menampakkan keadilan dan menebarkan kemurahan hati, tak semata-mata dengan berpakaian indah lalu memamerkan kemegahan atau menghias kendaraan lalu ramai-ramai berparade.”

Demikian juga dihikayatkan bahwa kekuasaan hanya akan langgeng bila dipegang oleh penguasa yang adil kendati ia tak beriman, bukan oleh pemimpin yang aniaya meskipun lahirnya orang yang percaya. Ke arah ini, seorang penyair pernah menggubah:

“Wajiblah dikau berlaku adil jika diberi padamu kekuasaan.
Berhati-hatilah akan keaniayaan dengan kehati-hatian yang amat sangat.
Sebab, kekuasaan dapat langgeng di tangan orang-orang tak beriman yang adil.
Namun, tak langgeng ia bersama keaniayaan, entah di pelosok ataupun perkotaan.”

Begitulah secercah narasi yang dipenakan Abu Ishaq al-Wathwath (w. 718 H), sastrawan Arab terkemuka, dalam kitabnya, Ghurar al-Khasha’ish al-Wadhihah (2008). Dari narasi tersebut, kita dapat memperoleh banyak hal seumpama kita benar-benar merenunginya.

Presiden Joko Widodo terkenal dekat dengan kaum milenial. Kenyataan ini tercermin dari fenomena bahwa banyak serba-serbi orang nomor wahid di Indonesia itu yang diikuti oleh anak-anak muda. 

Dari gaya berpakaian sampai touring motor, Jokowi seakan menjadi magnet yang menarik orang-orang untuk mengimitasi beliau. Yang demikian pun belum termasuk jumlah pengikut media-media sosial Jokowi dan penyuka pos-posnya. Tentu, andai semuanya ditotal, kepopuleran beliau akan naik dan bertambah.


Di sisi lain, akhir-akhir ini, Presiden pun terbilang akrab dengan alim-ulama. Sudah berkali-kali, di berbagai wilayah, beliau mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh Islam. 

Berdandankan baju koko yang dibalut jas putih serta sarung warna-warni yang panjang menjuntai, Kepala Negara itu acap kali tersorot kamera tengah bergandeng tangan dengan pembesar-pembesar umat. Diselingi senyum dan sedikit kelakar, beliau menitikberatkan bahwa persatuan bangsa berada di pundak para kiai, ustaz, dan habaib.

Menurut Ross dan Rouse dalam jurnal Social Science Quarterly (2015), generasi milenial terkenal dengan sikap toleran mereka terhadap kelompok minoritas. Mereka sangat menghargai perbedaan agama dan budaya. Mereka cenderung berpikir liberal yang berarti bahwa mereka mendukung kebebasan berekspresi dan berpendapat bagi setiap orang. 

Mengingat andil mereka yang besar terhadap popularitas Jokowi, sudah selayaknya beliau tanggap terhadap isu-isu yang disuarakan milenial, termasuk dalam ihwal toleransi ini.

Namun, pada kenyataannya, Presiden sering tak bergeming dalam menyikapi problematika-problematika yang menjadi sorotan generasi milenial tersebut. Kasus-kasus intoleransi masih marak terjadi yang, ironisnya, dilembagakan dan disokong oleh kalangan yang kini sedang beliau rangkul: alim-ulama. 

Merupakan sebuah kenyataan yang tidak dapat dibantah bahwa agamawan Islam di Indonesia pasca-Reformasi – dengan dimotori oleh Majelis Ulama Indonesia – telah menjadi lebih puritan dan konservatif, baik dalam pemikiran maupun perbuatan. Realitas ini dikemukakan oleh Moch. Nur Ichwan melalui artikelnya dalam Contemporary Develompments in Indonesian Islam (2013).

Sepanjang 2018 saja, di luar kasus-kasus terorisme dan yang murni bersifat kriminal, setidaknya terdapat tiga kejadian besar terkait intoleransi yang tak direspons serius oleh Presiden Joko Widodo.

Kejadian pertama adalah persekusi Bhikkhu Buddha bernama Mulyanto Nurhalim di Desa Babat, Legok, Tangerang pada awal Februari yang dipelopori oleh MUI dan FPI setempat. Bhikkhu Mulyanto diminta membuat surat pernyataan untuk pergi dari desa yang sudah sejak lama ditinggalinya itu hanya karena dianggap menggunakan rumah sebagai tempat ibadah dan berusaha membuddhakan masyarakat sekitar.

Setelah viral di media sosial, barulah kejadian ini dimediasi oleh aparat dan terbukti darinya bahwa apa yang dituduhkan itu tidaklah benar. Bahkan, sekalipun benar, kedua-duanya tetap dijamin oleh Pasal 28 E dan 29 dari UUD 1945 masing-masing sebagai forum internum dan forum externum. Sayangnya, walaupun ribuan warganet melayangkan protes, Jokowi tetap saja membisu.

Kejadian kedua adalah penyerangan tujuh keluarga anggota Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Dusun Grepek, Tanak Eat, Lombok Timur. Penyerangan tersebut terindikasi bersifat politis dan melibatkan Gubernur Nusa Tenggara Barat, Muhammad Zainul Majdi alias Tuan Guru Bajang (TGB). 

Akibatnya, delapan rumah rusak, empat sepeda motor hancur, dan sebanyak 24 Muslim Ahmadi harus dievakuasi ke Kantor Polisi Resort setempat. Parahnya, sampai sekarang, kondisi mereka masih terkatung-katung di pengungsian dan belum bisa kembali ke rumah masing-masing.


Terlepas dari berbagai upaya hukum yang telah dan sedang dilakukan serta kecaman beragam pihak, Presiden Joko Widodo sama sekali tidak menanggapi tragedi pengusiran tersebut. Alih-alih merespons, Jokowi justru merekrut TGB, sosok yang digadang-gadang sebagai pangkal pengusiran, sebagai salah satu pendulang suara politik.

Kejadian paling mutakhir adalah pemenjaraan Meiliana, warga Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara semata bersebab komplainnya terhadap penggunaan pengeras suara masjid. Ia dijerat Pasal 156 KUHP tentang penghinaan terhadap suatu golongan di Indonesia terkait ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan, atau kedudukan menurut hukum tata negara. 

Dalam konteks ini, ia didakwa telah menistakan agama Islam. Sontak, dukungan kepada Meiliana pun mengalir dari para netizen yang menyayangkan respons lambat Pemerintah menyoal perkara yang menimpanya.

Presiden berkilah bahwa ia tak mampu mengintervensi penegakan hukum yang telah berjalan. Padahal, perkara Meilana telah bergulir sejak 2016 dan Jokowi mempunyai kuasa untuk menghentikan kelanjutannya sebagaimana yang diperbuatnya terhadap seorang santri Madura yang membunuh begal. 

Jangankan turun tangan, Sang Kepala Pemerintah malahan menarik Ma’ruf Amin, tokoh yang turut menggalakkan pasal penistaan agama lewat kesaksiannya dalam salah satu persidangan yang memberatkan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), sebagai calon wakil presiden demi meraup suara umat Islam pada Pemilihan Umum 2019.

Jelas, dari penuturan-penuturan di atas, Joko Widodo tidak berlaku adil kepada kelompok minoritas. Tidak ada keinginan yang kuat dari pihak Presiden untuk memutus mata rantai tindakan intoleran di Bumi Pertiwi. 

Berbicara tentang pemicunya, seorang awam pun dapat mengarifi dengan mudah bahwa ketidakadilan tersebut disebabkan oleh tak lebih dari ketakutan beliau akan kehilangan suara kalangan Muslim konservatif pada pemilihan presiden mendatang. Fakta ini mungkin sulit diterima oleh sebagian pendukung beliau. Akan tetapi, fakta tetaplah fakta.

Kesimpulannya, saya memandang bahwa kedekatan Jokowi dengan kaum milenial vis-à-vis perangkulan alim-ulama konservatif adalah sebuah oksimoron. Berkaca dari sini, saya mulai dapat menyadari bahwa Jokowi ternyata hanya seorang figur oportunistik yang gemar mencitrakan diri dengan simbol-simbol ketimbang memeragakannya. 

Slogan kerja nyata yang beliau gemakan untuk menggaet vote generasi milenial pada hakikatnya adalah tulisan di baju belaka, tidak untuk diimplementasikan secara riil dan konkret, wabil khusus mengenai kasus-kasus intoleransi. Bagaimana mungkin pula beliau kuasa mewujudkan keadilan sejati di tengah rakyat Indonesia yang beragam, toh beliau sendiri tersandera oleh konservatisme.

Ah, milenial, aspirasi kalian dengan gampangnya disingkirkan demi melanggengkan kekakuan beragama!

Bapak Joko Widodo hendaknya senantiasa mengingat prosa dan pusi para bijak-bestari yang saya kemukakan di atas. Kebanggaan seorang penguasa tidak terletak pada pakaian modis ataupun motor gede, tetapi pada keadilan sejati yang ia tebarkan kepada rakyatnya. Kemudian, keadilan sejati hanya dapat ditegakkan kala ia tak membeda-bedakan antara iman dan kafir. Tanpa kedua kedua atribut ini, seorang penguasa layak dijuluki sebagai penguasa yang gagal.


Artikel Terkait