2 tahun lalu · 1313 view · 4 menit baca · Filsafat keadilan_dan_hukum_600x400.jpg

Keadilan dan Hukum

Tulisan ini berbicara tentang keadilan, hukum, dan hubungan antara keduanya. Sebuah refleksi atas sebagian karya Andre Comte-Sponville A Small Treatise on the Great Virtues (Edisi Inggris), yang berjudul “Justice”. Pada bagian tersebut, Comte-Sponville membahas keadilan sebagai satu dari empat kebaikan utama – tiga lainnya adalah kebijaksanaan, kendali diri, dan keberanian.

Pada bagian tertentu dari pembahasannya, Comte-Sponville menunjukkan hukum sebagai wadah faktual keadilan tidak dapat menampung nilai keadilan. Baginya hal ini penting terutama – sesuai tema tulisannya – untuk membuktikan bahwa sebaiknya keadilan diterima sebagai nilai, yakni salah satu kebaikan utama.

Bagi saya, apa yang dilakukan Comte-Sponville itu juga penting karena menunjukkan bahwa filsafat masih dapat dan sebaiknya tetap membicarakan keadilan. Spesifikasi ilmu dan profesionalitas kerja membuat filsafat semakin sulit untuk membicarakan keadilan dalam bentuk faktualnya, yakni hukum. Hukum kini telah dibicarakan dalam cabang ilmu spesifik, dan hanya digeluti oleh profesi tertentu.

Dengan kata lain, sulit bagi filsafat kontemporer untuk membicarakan keadilan seperti dalam tata negaranya Plato atau pemisahan kekuasaannya Locke. Berkaitan dengan ini, Comte-Sponville menunjukkan batas di mana keadilan tidak dapat lagi ditampung oleh hukum. Mulai dari batas inilah filsafat dapat membicarakan keadilan, karena sudah berada di luar hukum.

Tetapi kita tidak dapat membicarakan keadilan mulai dari batas tampungan hukum begitu saja. Sebelumnya harus dijelaskan, mengapa keadilan harus dituangkan dalam hukum, kapan keadilan tidak dapat lagi ditampung dalam hukum, dan apa yang terjadi jika keadilan sudah berada di luar hukum.

Karena itu, tulisan ini akan menjelaskan hal-hal di atas, dalam bingkai pertanyaan besar, “Mengapa keadilan tidak dapat ditampung sepenuhnya dalam hukum?”

Dengan mengatakan bahwa keadilan tidak dapat ditampung sepenuhnya oleh hukum, maka kita berhadapan dengan pertanyaan awal, “Mengapa keadilan harus dituangkan dalam hukum?”

Tanpa dituangkan dalam hukum, keadilan memang dapat dilihat sebagai perjanjian yang menjamin kemajuan dan kesejahteraan bersama (Comte-Sponville 2001, 62). Tetapi jika hanya dipandang demikian, keadilan dapat dengan mudah mengorbankan orang lemah dan tak bersalah demi kebahagiaan orang banyak.

Kita sebaiknya memandang keadilan – seperti John Rawls – lebih tinggi dan lebih berharga dari kesejahteraan atau efisiensi, dan tidak dapat dikorbankan untuknya – bahkan untuk kebahagiaan orang banyak (Comte-Sponville 2001, 62).

Sementara jika dilihat dari sisi lain, keadilan yang tidak dituangkan dalam hukum juga tidak memiliki kekuatan, dan karenanya tidak bermanfaat.

Keadilan memang memiliki dua makna yang berkaitan, yaitu ketaatan pada hukum, dan keseteraan dengan yang lain. Kedua makna ini berdasarkan pada pengertian umum keadilan yang berakar dari penjelasan Aristoteles.

Dalam makna pertamanya, keadilan berhubungan erat dengan hukum. Di mana hukum pertama-tama diperlukan untuk membentuk masyarakat yang memungkinkan adanya keadilan, karena tidak ada keadilan tanpa masyarakat (Comte-Sponville 2001, 75). Kemudian hukum juga diperlukan untuk menegakkan keadilan dalam masyarakat.

Meski berhubungan erat, hukum tetap berbeda dari keadilan. Hukum lebih berharga sebagai fakta daripada nilai. Hukum juga tidak dihasilkan oleh yang paling adil atau pintar, melainkan oleh jumlah terbanyak (Comte-Sponville 2001, 63).

Sementara dalam makna keduanya, sebagai kesetaraan dengan yang lain, keadilan mulai tampak tidak selaras dengan hukum. Persoalannya, “Bagaimana keadilan sebagai kesetaraan dengan yang lain berhubungan dengan hukum yang mencakup perlindungan atas milik pribadi, padahal pada kenyataannya kepemilikan pribadi sering kali tidak setara?” Di sini posisi hukum jelas, adil atau tidak, hukum adalah hukum (Comte-Sponville 2001, 64).

Dengan demikian, keadilan tidak dapat lagi ditampung dalam hukum. Karena keadilan menuntut lebih dari apa yang diwajibkan oleh hukum. Dalam suatu masyarakat, dapat saja dibenarkan secara hukum untuk mempunyai milik pribadi secara berlebihan sementara anggota masyarakat yang lain dalam kondisi sangat berkekurangan, tetapi keadaan ini tidak dibenarkan oleh keadilan.

Dalam kondisi yang ekstrim, hukum bukan saja tidak selaras dengan keadilan bahkan dapat menjadi sangat tidak adil bagi sebagian anggota masyarakat yang dilingkupinya. Keadaan ini contohnya terjadi di Jerman pada masa Nazi, dan di negeri jajahan pada masa imperial.

Aturan dalam tempat konsentrasi Nazi sangat bertentangan dengan nilai keadilan, di mana orang tahanan diperlakukan dengan tidak manusiawi. Keadilan justru menyeruak dalam solidaritas di antara sesama tahanan dan ketidakpatuhan serta perlawanan terhadap aturan (Comte-Sponville 2001, 78-79).

Keadaan serupa juga terjadi di negeri-negeri jajahan pada masa imperial. Di mana pemikir seperti Hume memberikan justifikasi bagi orang Eropa yang merasa superior untuk tidak terikat nilai keadilan dalam hubungannya dengan subjek jajahan yang dianggap inferior (Comte-Sponville 2001, 80-81). Di sini sekali lagi keadilan muncul berhadapan dengan hukum, dalam bentuk perjuangan anti penjajahan dan tuntutan kesetaraan hak.

Dari keadaan seperti di atas, kita mendapatkan bukti bahwa hukum tidak dapat menampung keadilan sepenuhnya, bahkan keadilan dapat berada di luar hukum dan menentangnya.

Jadi, hukum memang wadah faktual dari keadilan, tetapi keadilan sebagai nilai dan kebaikan utama adalah kesetaraan.

Hukum harus ada, tanpanya keadilan tidak dimungkinkan. Hukum memang lebih berharga sebagai fakta daripada nilai. Tetapi sebagai sebuah fakta, hukum tidak dapat lepas dari kenyataan bahwa ia dihasilkan suara terbanyak, bersifat umum, dan dapat menjadi tidak adil.

Sementara keadilan agar menjadi kebaikan utama harus tetap sebagai sebuah nilai. Keadilan sebagai sebuah nilai adalah kesetaraan, dan karenanya lebih berkaitan dengan moralitas daripada hukum. Hanya keadilan sebagai sebuah nilailah yang dapat melawan hukum yang tidak adil.

Hubungan antara keadilan, hukum dan kesetaraan adalah sebagai berikut. Keadilan adalah kesetaraan hak, baik itu ditetapkan secara hukum maupun diwajibkan secara moral (Comte-Sponville 2001, 70). Dengan kata lain, hukum hanya dapat menampung keadilan jika ia menetapkan kesetaraan hak; tetapi jika keadilan diwajibkan secara moral untuk mencapai kesetaraan hak, maka ia dapat berada di luar hukum.

Konsekuensi etisnya, kita memang harus menghormati hukum, tetapi tidak dengan mengorbankan keadilan (Comte-Sponville 2001, 65).

Dengan demikian, jawaban bagi pertanyaan “Mengapa keadilan tidak dapat ditampung sepenuhnya dalam hukum?” adalah, hukum dalam bentuk terbaiknya adalah fakta, sementara keadilan dalam bentuk terbaiknya adalah nilai.

Memang baik ketika hukum dapat menampung keadilan, sayangnya sebagai fakta ia terbatas. Tetapi bentuk terbaik keadilan justru berada di luar hukum, karena ia menjadi nilai yang mendampingi hukum secara kritis, dengan tujuan menginstitusikan kesetaraan hak dalam kenyataan yang tidak adil, bahkan pada saat ketidakadilan itu merupakan hasil dari penerapan hukum yang terlalu mekanis atau tidak kenal kompromi (Comte-Sponville 2001, 84).

Artikel Terkait